Selamat datang pengunjung |
Realestat Indonesia
Berita&Liputan

Laporan Utama

Pengembang Bukan Spekulan Tanah

JAKARTA - Banyak pihak yang belum paham, menganggap pengembang properti itu tidak ada bedanya dengan para spekulan tanah. Memborong tanah di mana-mana, untuk kemudian menjual kembali dengan harga berlipat-lipat.
Bergabung Dengan Facebook Kami

 


BERITA

Program Sejuta Rumah Bukan Ajang Bagi-Bagi Rumah

JAKARTA - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan masih kerap muncul persepsi keliru terkait program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bukan merupakan ajang bagi-bagi rumah dari pemerintah pusat ke masyarakat dan pemda," kata Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, selama ini masih banyak pemda yang datang ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dengan mengajukan permohonan pembangunan rumah dan tanahnya sudah disediakan oleh pemda setempat.

Dalam program tersebut, lanjut Syarif, sebenarnya pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk 10% pembangunan rumah, sedangkan sisanya dibantu oleh pengembang, masyarakat dan pemda.

Dari angka 1 juta rumah itu dibagi menjadi dua yakni sekitar 600 ribu rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sisanya 400 ribu rumah untuk non-MBR. "Untuk rumah non-MBR pemerintah sepenuhnya menyerahkan ke mekanisme pasar sehingga tidak ada subsidi," jelasnya.

Ia memaparkan bahwa pemerintah ingin mendorong pembangunan rumah di Indonesia sehingga bisa mengurangi angka "backlog" atau kekurangan perumahan yang berdasarkan data BPS sudah mencapai angka 13,5 juta unit.

Hal itu, ujar dia, karena kebutuhan rumah untuk masyarakat terus meningkat setiap tahunnya jadi program tersebut dinilai memerlukan dukungan dari semua pihak agar jumlah "backlog" tidak terus bertambah.

Pemerintah optimistis program Sejuta Rumah yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa tercapai dan mengatasi "backlog" di berbagai daerah.

"Pemerintah optimistis kalau tahun 2015 sejuta rumah bisa tercapai. Dimana 600 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sisanya komersial," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus.

Dia mengakui bahwa tantangan yang ada di bidang perumahan rakyat masih cukup besar antara lain data statistik tahun 2014 menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah masih sebesar 13,5 juta unit dari sisi kepemilikan.

Selain itu, lanjutnya, masih terdapatnya 7,6 juta masyarakat yang belum memiliki rumah dan masih ditemui 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni. Bahkan pemerintah juga harus segera mengatasi pemukiman kumuh seluas 38 ribu hektar.

Namun ia menyebutkan bahwa saat ini program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana sebesar Rp 5,1 Triliun telah mampu memfasilitasi sebanyak 76 ribu unit rumah per Juli 2015.

"Hal ini jauh melebihi capaian pada tahun 2014. Apalagi pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit hingga 5% flat sepanjang masa angsuran 15-20 tahun," katanya.


Post : Jakarta, 2 September 2015