Selamat datang pengunjung |
Realestat Indonesia
Berita&Liputan

Laporan Utama

Pengembang Bukan Spekulan Tanah

JAKARTA - Banyak pihak yang belum paham, menganggap pengembang properti itu tidak ada bedanya dengan para spekulan tanah. Memborong tanah di mana-mana, untuk kemudian menjual kembali dengan harga berlipat-lipat.
Bergabung Dengan Facebook Kami

 


BERITA

REI Harapkan Dukungan Kredit Pemilikan Lahan

Medan - Untuk mendukung tercapainya target pemerintah membangun 1 juta unit rumah tahun 2015, Real Estat Indonesia (REI) mengharapkan sinergitas dari pihak perbankan untuk dukungan kredit pemilikan lahan kepada pengembang
"Khususnya untuk pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka diperlukan dukungan kredit pemilikan lahan," kata Ketua DPD REI Sumut, Umar Husin didampingi Ketua Dewan Kehormatan REI Sumut Tommy Wistan, Wakil Ketua Bidang Perumahan Menengah Atas Zamri Riduan, Wakil Sekretaris Raphael R dan Bendahara Reza Sirait kepada wartawan di Medan, kemarin.

Karenanya, REI mengusulkan perlunya revisi aturan Bank Indonesia (BI) yang melarang perbankan memberikan kredit pemilikan lahan. "REI mengusulkan kredit pemilikan lahan 70 dari nilai kepemilikan lahan," ujar Umar Husin.

Selain kredit kepemilikan lahan, REI juga menyampaikan sejumlah usulan lainnya untuk realisasi target 1 juta unit rumah. REI mengusulkan perlunya komitmen penyediaan dana pemerintah, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non bank untuk mendukung ketersediaan dana bagi program FLPP, subsidi uang muka dan infrastruktur.

Kemudian untuk mengatasi keterbatasan lahan, diperlukan peran pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur lahan yang diperuntukkan bagi MBR. Sehingga terintegrasi dengan infrastruktur utama yang sudah ada sebelumnya, terutama du lahan-lahan yang baru.

REI juga mengusulkan perlu adanya komitmen dari pemerintah agar ketersediaan listrik bagi seluruh wilayah yang sedang dibangun oleh pengembang dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal pembangynan proyek perumahan.

"Dalam hal persyaratan konsuil, REI meminta agar ditiadakan untuk rumah MBR, dimana PLN harus menyediakan jaringan (JTM-JTR, trafo dan KWH) dengan daya 900 watt per unit," ujar Umar Husin.

Kemudian untuk penentuan harga jual rumah sejahtera tapak (RST) dengan program FLPP, REI mengusulkan harga maksimalnya Rp 200 juta per unit dengan kenaikan harga jual pada tahun berikutnya dapat dipatok sebesar 5% plus inflasi tahun berjalan.

Sementara untuk harga jual rumah susun sederhana milik (Rusunami), diusulkan maksimal Rp 10 juta per meter2 untuk seluruh wilayah Indonesia. Adapun kenaikan harga jual pada tahun berikutnya dipatok minimal 5% ditambah inflasi tahun berjalan.

Selain itu, REI juga menyoroti luassan kavling RST. Dalan hal ini, REI meminta agar direvisis Kepmen Kimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang luasan kavling RST minimal 60 meter2 dan maksimal 120 meter2.

Umar mengatakan, usulan itu merupakan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) REI pada Kamis 29 Januari 2015, yang diikuti 34 DPD REI se-Indonesia, sebagai bentuk tindak lanjut menyikapi program pemerintah membangun 1 juta unit rumah tahun 2015.

Rakornas itu juga dihadiri Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursilan Baldan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwakili Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan, perwakilan Mendagri dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi dan Direktur Utama BTN Maryono.

Post : Kamis, 12 Februari 2014