Selamat datang pengunjung |
Realestat Indonesia
Berita&Liputan

Laporan Utama

Pengembang Bukan Spekulan Tanah

JAKARTA - Banyak pihak yang belum paham, menganggap pengembang properti itu tidak ada bedanya dengan para spekulan tanah. Memborong tanah di mana-mana, untuk kemudian menjual kembali dengan harga berlipat-lipat.
Bergabung Dengan Facebook Kami

 


BERITA

REI Minta Kaji Ulang Revisi Pajak Properti

Namun, menyikapi wacana perubahan aturan perpajakan itu, kata Eddu, REI berpendapat perlunya sejumlah pertimbangan, agar revisi aturan perpajakan bagi sub sektor properti yang berkategori mewah dan sangat mewah dapat diimplementasikan dengan baik, dan mampu menjaga, agar sektor properti dapat tumbuh dengan baik pula.

Terdapat wacana perubahan ketentuan terkait pungutan pajak atas transaksi rumah tapak beserta tanahnya yang dikelompokkan barang ‘Sangat Mewah’ dari semula Rp10 miliar dan luas bangunan dan tanah lebih dari 500 meter persegi (m2) menjadi Rp2 miliar dan luas bangunan dan tanah lebih dari 400 m2.
Selanjutnya, untuk pungutan pajak atas hunian vertikal yang dikelompokkan barang ‘Sangat Mewah’ dari semula Rp10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 m2 akan direvisi menjadi seharga Rp2 miliar dan luas bangunan lebih dari 150 m2.

“Artinya, harga jual minimum unit rumah tapak sebesar Rp5 juta per m2 (harga rumah plus tanah) dan Rp13,3 juta per m2 untuk apartemen sudah dikategorikan barang ‘Sangat Mewah’. Kami merasa patokan harga itu sangatlah tidak mungkin. Sebab, harga jual rusunami (rumah susun sederhana milik) di wilayah Jabodetabek saja sudah di kisaran Rp9 juta per m2, sesuai dengan Permenpera Nomor 3 Tahun 2014,” kata Eddy di di Jakarta.

Apabila revisi peraturan tersebut diberlakukan, di mana harga properti Rp2 miliar dianggap masuk dalam kategori rumah dan apartemen ‘Sangat Mewah’, maka tentunya juga akan terkena PPnBM. Sehingga, sektor properti akan terbebani pajak penjualan sebesar 45 persen, dengan rincian: PPN 10 persen, PPh lima persen, PPnBM 20 persen, Pajak Sangat Mewah lima persen, dan BPHTB sebesar lima persen.
"Belum lagi, pajak-pajak yang harus ditanggung oleh pengembang sebelumnya, seperti pajak kontraktor (PPN maupun PPh), akuisisi lahan, sertifikat induk, dsb," ujarnya.

Mencermati situasi tersebut, menurut Eddy, DPP REI mengusulkan sejumlah langkah yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak bagi sektor industri properti, yakni;

1. Pemerintah dapat mengakomodasi transaksi REIT (Real Estate Investment Trust); Kebijakan ini bertujuan mendatangkan investor dan dana segar yang cukup besar, sehingga pada akhirnya mampu menambah penerimaan pajak dari sektor properti.
2. Kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA); Seperti diketahui, negara-negara lain bisa memanfaatkan properti sebagai sumber pendapatan negara yang cukup besar bagi negara. Properti di Indonesia cukup diminati oleh WNA dan kalangan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan guna mematok harga jual minimal unit properti yang boleh dibeli WNA dan besaran pajak yang lebih besar untuk dibebankan kepada konsumen properti dari kalangan WNA.

Kendati demikian, Eddy mengaku REI dan segenap pelaku industri properti menyadari pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, penerapan target penerimaan negara itu tentunya jangan sampai justru melemahkan sektor properti.
Sebab, kata dia, kalangan pengembang sudah merasakan adanya perlambatan pertumbuhan penjualan pada 2014 lalu, dan kemungkinan akan terus berlanjut pada tahun ini.
REI khawatir, lanjutnya, apabila pelemahan ini terus berlanjut akan berdampak terhadap sektor industri lainnya, di mana diketahui terdapat 174 sektor industri ikutan, termasuk di dalamnya industri perbankan, selaku sektor penunjang bagi pergerakan industri properti nasional. "Serta, akan mengurangi penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar," tutur Eddy.

Post : Senin, 23 Februari 2015