Selamat datang pengunjung |
Realestat Indonesia
Berita&Liputan

Laporan Utama

Pengembang Bukan Spekulan Tanah

JAKARTA - Banyak pihak yang belum paham, menganggap pengembang properti itu tidak ada bedanya dengan para spekulan tanah. Memborong tanah di mana-mana, untuk kemudian menjual kembali dengan harga berlipat-lipat.
Bergabung Dengan Facebook Kami

 


BERITA

Pelonggaran LTV Tidak Pengaruhi Target Penjualan Emiten Properti

JAKARTA – Meski disambut baik, rencana Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) bagi kredit kepemilikan rumah (KPR) dan uang muka (down payment/DP) pada Juni 2015 diprediksi tidak banyak memengaruhi pencapaian target penjualan pemasaran (marketing sales) pengembang properti. Apalagi, pelonggaran baru efektif pada pertengahan tahun ini.

Tulus Santoso, Direktur Keuangan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), mengungkapkan manajemen masih menunggu kepastian kapan pemerintah akan menerapkan pelonggaran aturan LTV tersebut. Namun, diakui kebijakan tersebut baik bagi perekonomian yang sedang melambat, terutama untuk mendukung daya beli masyarakat.

“Pelonggaran LTV ini sudah lama disuarakan dan ditunggu pengembang. Meski tidak terlalu signifikan berpengaruh karena pasar properti juga tengah melambat, daya beli konsumen akan terbantu karena besaran uang muka berkurang,” kata Tulus kepada IFT.

Ciputra Development belum berencana menaikkan target penjualan pemasaran yang tahun ini diproyeksikan sekitar Rp 10,9 triliun meski aturan LTV diperlonggar. Tulus beralasan perseroan harus menunggu reaksi pasar terhadap pelonggaran tersebut. Dia menyebutkan LTV hanya satu dari banyak variabel yang memengaruhi pasar properti.

Sebelumnya, Ciputra Development memproyeksikan target penjualan pemasaran pada tahun ini dapat meningkat sekitar 15% hingga 20% dengan adanya kelonggaran aturan loan to value (LTV). Namun, hal tersebut dapat tercapai jika aturan tersebut diberlakukan pada awal tahun ini.

Michael Tene, Investor Relations PT Sentul City Tbk (BKSL), mengatakan penurunan LTV akan mendorong pembelian properti. Saat ini, porsi pembelian KPR di Sentul City mencapai 35% hingga 36%, cenderung turun dibandingkan dengan porsi KPR saat sebelum ada pengetatan KPR yang mencapai 40%.

“Mungkin dengan adanya pelonggaran tersebut bisa kembali seperti semula porsi KPR-nya,” ujar Michael kepada IFT.

Sentul City juga belum berencana mengevaluasi target penjualan pemasaran tahun ini karena selama ini ketergantungan pembelian konsumen dengan KPR sangat rendah. Mayoritas konsumen di township itu membeli dengan cara tunai atau tunai bertahap.

Tidak Berpengaruh
Perolehan penjualan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) pada tahun ini juga tidak banyak terpengaruh dengan pelonggaran LTV.

Justini Omas, Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land, mengatakan pengaruh kebijakan itu terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena porsi pembelian konsumen dengan KPR hanya 10% hingga 15%.

“Justru yang perlu dipertimbangkan masih adanya ketentuan pemberian KPR baru dapat dilakukan saat pembangunan fisik rumah atau apartemen sudah selesai. Kami menilai ketentuan itu sama saja mempersulit orang untuk mendapatkan KPR,” kata Justini.

Ervan Adi Nugroho, Presiden Direktur Paramount Land, menyebutkan aturan KPR yang baru diberikan menunggu fisik rumah selesai, tidak hanya mempersulit pengembang, tetapi juga konsumen. Dia memberi contoh konsumen yang sudah disetujui KPR-nya harus menunggu hingga dua tahun untuk bisa akad kredit.

“Bayangkan kalau sudah dua tahun menunggu, ternyata ada perubahan KPR dibatalkan, kan kasihan. Ini yang perlu dipertimbangkan juga oleh BI,” ungkap dia kepada IFT.

Akibat aturan KPR yang rumit, pengembang terpaksa tetap menawarkan berbagai pola pembayaran bagi tunai keras dengan cashback atau tunai bertahap (installment). Profil konsumen Paramount Land saat ini sekitar 65% masih bergantung pada pembayaran dengan skema KPR.

BI akan menggunakan kebijakan makro prudensial, yaitu pelonggaran LTV untuk KPR mulai Juni 2015. Namun, pelonggaran ini tetap mewajibkan ada DP untuk menjaga kualitas kredit sektor tersebut. Selain itu, diatur rumah dan apartemen harus sudah jadi dahulu, kemudian dilakukan pembiayaan dan pembayaran cicilan.

Post : Jakarta, 21 Mei 2015