TOPIK UTAMA

(Akhirnya) Aturan Penerima Subsidi FLPP Dievaluasi

Administrator | Selasa, 07 Mei 2019 - 10:43:41 WIB | dibaca: 63 pembaca

Bak gayung bersambung. Tidak butuh waktu lama, hanya sekitar dua minggu setelah pertemuan dengan pengurus DPP REI, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Kamis (14/2/2018) memanggil beberapa menteri kabinet kerja ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Wapres JK memimpin langsung rapat yang membahas program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
 
Tampak hadir sejumlah menteri kabinet kerja antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, serta Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Salah satu hasil rapat tersebut antara lain memperlonggar Peraturan Menteri (PerMen) PUPR No. 26/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No.552/KPS/M/2016 mengenai batasan penghasilan penerima bantuan KPR FLPP dari sebelumnya Rp 4 juta per bulan menjadi Rp 8 juta.

Dengan skema baru ini, maka ASN, TNI dan Polri dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan juga bisa menikmati subsidi KPR FLPP. Artinya, akan ada perluasan penerima manfaat rumah bersubsidi.

Selain perubahan batas maksimum penghasilan, disepakati pula mengenai harga rumah subsidi yang dapat dibiayai FLPP dinaikkan menjadi Rp 300 juta dengan luas tanah 72 meter persegi.

Jusuf Kalla menyebutkan subsidi yang dapat dinikmati ASN, TNI dan Polri itu sama dengan masyarakat penerima FLPP yakni subsidi bunga dan uang muka rendah. Tahap awal ditargetkan pembangunan sejuta rumah bersubsidi untuk ASN, TNI dan Polri golongan III di tahun 2019.

“Banyak ASN, TNI dan Polri yang belum mempunyai rumah layak. Termasuk mereka yang berpenghasilan di atas Rp 4 juta selama ini tidak dapat memperoleh subsidi, padahal untuk membeli rumah non-subsidi mereka juga belum dapat menjangkaunya,” papar JK.

Dikatakan JK, pembangunan rumah dikerjakan oleh pengembang perumahan sesuai dengan permintaan ASN, TNI, dan Polri. Namun dengan jaminan dari pemerintah, terutama untuk mensubsidi pembiayaannya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menambahkan skema pembiayaan rumah ASN, TNI dan Polri ini nantinya akan sama seperti ketentuan rumah subsidi pada umumnya, namun batasan penghasilannya diubah menjadi Rp 8 juta per orang. Pihaknya segera melakukan perubahan terhadap PerMen PUPR No.26/PRT/M/2016 dan KepMen PUPR No.552/KPS/M/2016 mengenai batasan penghasilan penerima bantuan KPR FLPP.

“Jadi, ASN golongan III, TNI dan Polri bisa masuk di situ, mendapatkan subsidi yang sama dengan MBR dari uang muka, bunga hingga tenor kreditnya,” papar Menteri Basuki.

Khusus ASN, TNI dan Polri, subsidi tidak harus untuk rumah pertama, namun fasilitas subsidi ini hanya berlaku satu kali.

“Hanya dapat satu kali fasilitas rumah bersubsidi, satu kali per orang. Yang sudah pernah ambil subsidi tidak bisa,” jelas Basuki.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengaku belum dapat memerinci skema perubahan aturan terkait kenaikan batasan penghasilan penerima bantuan KPR FLPP dari sebelumnya Rp 4 juta per bulan menjadi Rp 8 juta.

“Belum dibahas, karena butuh beberapa persiapan. Mekanismenya segera disusun, nanti diinfokan,” ujar Eko.

Tunggu Skema Jelas
Menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan penerima KPR FLPP bersubsidi, Realestat Indonesia (REI) mengaku masih belum mendapatkan informasi rinci, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Paulus Totok Lusida menyebutkan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi perubahan batas maksimum penghasilan ASN, TNI dan Polri tersebut.

“Belum bisa berkomentar, karena masih menunggu aturan dari Kementerian PUPR keluar,” kata Totok.

Dia menambahkan, usulan pelonggaran batasan gaji penerima bantuan FLPP memang sejak awal ditujukan bagi aparatur ASN, TNI dan Polri. Meski ke depan diharapkan dapat juga diberlakukan untuk masyarakat umum. Kenapa diusulkan untuk ASN dan anggota TNI-Polri, alasannya menurut Totok karena gaji mereka lebih pasti, dan sistem payroll-nya dilakukan langsung oleh negara.

“Kami sebagai pengembang tentu mendorong dan berharap mekanisme baru tersebut bisa cepat dikeluarkan, sehingga dapat dilakukan. Prinsipnya kami sangat terbuka dengan rencana perubahan aturan-aturan dari pemerintah,” pungkas Totok.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata menambahkan bahwa REI menilai kenaikan batasan penghasilan ini adalah terobosan yang bagus karena akan memperluas pangsa pasar untuk segmen rumah subsidi. Begitu pun, REI masih perlu menunggu konsep riil yang sedang digodok Kementerian PUPR.

“Kenaikan batasan income penerima FLPP ini memang sepatutnya sudah dilakukan, karena harga rumah subsidi saja setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi batasan penghasilannya tetap di maksimum Rp 4 juta. Ini yang menjadi evaluasi pemerintah,” jelas Eman, demikian dia akrab dipanggil.

Diakui memang banyak kelompok masyarakat yang secara penghasilan belum cukup kuat, namun selama ini tidak masuk dalam segmen penerima subsidi FLPP. Misalnya mereka yang berpenghasilan Rp 4,5juta per bulan, sementara untuk mencicil rumah nonsubsidi juga tidak terjangkau.

Oleh karena itu, aturan baru nanti diharapkan mampu menjangkau sebagian besar masyarakat yang selama ini tidak tercover FLPP. Realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pun diyakini akan meningkat signifikan, karena menurut Eman kini banyak pengembang daerah mulai bersemangat menjajaki kerjasama pembangunan rumah subsidi dengan pemerintah daerah maupun kesatuan TNI/Polri setempat. (Rinaldi)