PEMBIAYAAN

Akhirnya Sektor Informal Bisa Beli Rumah Pakai KPR

Administrator | Jumat, 14 September 2018 - 14:42:10 WIB | dibaca: 51 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan meluncurkan skema baru pembiayaan perumahan, yakni Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang memungkinkan pekerja sektor informal untuk memperoleh pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Peluncuran BP2BT ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Pembiayaaan Perumahan Lana Winayanti dengan perwakilan dari lima bank pelaksana Bank BTN, Bank BRI, Bank Artha Graha, Bank BJB dan BPD Jateng di Jakarta, Rabu (6/12).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan BP2BT diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang punya tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka atau sebagian dana untuk pembangunan rumah. Program ini ditargetkan pada masyarakat dengan penghasilan tidak tetap atau informal.

"Masyarakat MBR informal ini kan sulit dapat KPR karena tidak punya penghasilan tetap, padahal kalau digabung pendapatan suami istrinya itu misalnya bisa melebihi syarat KPR. Satpam, sekretaris, sopir, tukang bakso yang termasuk tidak dalam penghasilan formal biasanya by contract per tahun,"ujar Lana Winayanti.

Pengembangan Skema BP2BT dilakukan melalui Program NAHP (National Affordable Housing Program–Program Perumahan Terjangkau) Bank Dunia. BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Skema baru tersebut didasari bahwa hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan hak setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 28 huruf H mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Hal tersebut menunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat sendiri.

Sebelumnya, Ditjen Pembiayaan Perumahan telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan skema-skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, seperti Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) yang penyalurannya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Selain KPR FLPP juga terdapat KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM).

Pelaksanaan program BP2BT diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 857/KPT/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Harus Punya Tabungan
Untuk memiliki rumah tersebut, pertama para pekerja informal harus memiliki tabungan dengan minimal saldo sebesar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Setelah itu, para pekerja dapat melapor pada bank yang telah bekerja sama untuk pengajuan bantuan hanya dengan memperlihatkan buku tabungan.

Lama durasi tabungan yang bisa dijadikan acuan pendaftaran program, paling minimal sudah berjalan selama enam bulan. Artinya, bila pemohon memiliki tabungan di bawah enam bulan, maka belum bisa mengajukan permohonan program tersebut.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam kesempatan itu juga meluncurkan Peta Jalan atau Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan yang disusun agar penanganan pemenuhan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat terarah dan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia (SPPI) 2018-2025 ini merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan perumahan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga diharapkan sanggup menjawab berbagai tantangan baik eksisiting maupun ke depan demi terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat. RIN