TOPIK KHUSUS

Anggaran dan Target FLPP Dipangkas

Administrator | Selasa, 02 Januari 2018 - 14:50:06 WIB | dibaca: 542 pembaca

Sumber: Kementerian PUPR

Kabar kurang sedap kembali menghampiri masyarakat perumahan nasional. Di tengah semangat tinggi para pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru pemerintah memangkas anggaran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2017 dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

Buntut pemangkasan anggaran tersebut, pemerintah pun merevisi target penyaluran KPR bersubsidi dari semula sebanyak 345.000 unit menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 239.000 unit dan KPR FLPP sebanyak 40.000 unit. Pemangkasan anggaran FLPP secara ekstrim hingga 60% itu sungguh sangat memukul para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan pengembang. Ada kekhawatiran Program Sejuta Rumah (PSR) akan melemah.

Namun, kecemasan tersebut ditepis Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti. Dia menjelaskan kebijakan pemangkasan anggaran itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas penyaluran FLPP di 10 provinsi teraktif dalam penyaluran program tersebut.

Dari hasil evaluasi itu ditemukan kinerja program penyediaan rumah program bersubsidi, diantaranya yang dibiayai dengan program FLPP hanya mampu dipenuhi sebanyak 200.000 unit setiap tahunnya.

Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena penurunan tersebut akan dikompensasi dengan kenaikan KPR SSB dari semula Rp 312 miliar menjadi Rp 615 miliar. 

“Perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah bagi MBR yang dibangun oleh pengembang. Perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam APBN-P Tahun 2017,” tegas Lana kepada wartawan, baru-baru ini.

Meski skim SSB memiliki mekanisme dan tujuan yang hampir mirip dengan FLPP untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah, namun terdapat perbedaan pada sumber dana pembiayaan oleh perbankan pelaksana program.

Dalam program KPR FLPP yang menjadi penanggung utama dana yang disalurkan adalah pemerintah dibawah pengawasan Kementerian Keuangan bersama Kementerian PUPR, dimana porsi dana yang ditanggung mencapai 90%. Sisanya yang 10% disediakan oleh perbankan penyalur KPR FLPP.

Sementara KPR SSB, pemerintah hanya akan menanggung selisih bunganya saja. Sebagai contoh jika suku bunga cicilan KPR pada tahun ini adalah 13%, maka pemerintah akan mensubsidi 8%, dan sisa bunga dibayar masyarakat sebesar 5%.

Namun bagi masyarakat yang memilih KPR FLPP maupun SSB keduanya tetap dapat menikmati berbagai kemudahan dari pemerintah antara lain uang muka rendah hanya 1%, bunga cicilan flat sebesar 5%, memperoleh bantuan uang muka Rp 4 juta per orang, dan tenor kredit hingga 20 tahun.

KONTRA PRODUKTIF
Seperti diketahui, Bank Tabungan Negara (BTN) yang selama ini menjalankan KPR FLPP dan SBB, pada tahun ini memilih untuk tidak lagi menyalurkan KPR FLPP. BTN akan lebih berkonsentrasi menyalurkan pembiayaan perumahan menggunakan skema SSB.

Kondisi itu memaksa pemerintah untuk aktif menggandeng bank lain untuk menyalurkan KPR FLPP yang ditargetkan mencapai 40.000 unit pada 2017.

“Masih ada 29 bank yang menyalurkan KPR FLPP dan SSB, yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kita akan memaksimalkan bank-bank penyalur di luar BTN,” papar Lana.

Bank umum yang menjadi penerbit KPR FLPP yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora.

Sedangkan BPD yang berpartisipasi adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali.

Menanggapi penggurangan anggaran pembiayaan perumahan, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai keputusan tersebut sebagai bukti ketidakpahaman pemerintah dalam menjalankan visi perumahan rakyat.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR beralasan penyaluran subsidi yang kerap tidak tepat sasaran membuat pemerintah mengalihkan dana tersebut pada tahun ini untuk pembangunan proyek strategis nasional.

“Keputusan tersebut sangat kontraproduktif, apalagi saat ini segmen yang laku di Bodebek adalah segmen menengah ke bawah yang bisa ditopang oleh KPR FLPP,” jelas Ali.

Saat ini, perumahan menengah ke bawah menjadi segmen yang paling banyak dibangun oleh pengembang mencapai 35%. Dengan pemangkasan anggaran, menurut Ali, dengan begitu pengembang juga akan mengurangi target pembangunan rumah yang akan sangat berpengaruh pada capaian target Program Sejuta Rumah.

Selama tiga tahun terakhir, peminat rumah FLPP meningkat tajam, bahkan dalam triwulan II 2017 di tengah pasar properti yang masih melambat, titik balik justru terjadi di pasar rumah FLPP. Proyek-proyek perumahan FLPP sanggup menjual 50 – 100 unit rata-rata per bulan dan ini merupakan bukti bahwa tingkat pemintaan yang cukup tinggi di segmen ini.

Selain itu, alasan pemerintah memfokuskan anggaran SSB menjadi fakta bahwa pemerintah tidak berpikir untuk jangka panjang. Dengan dana FLPP Rp 9,7 triliun pada anggaran terdahulu mungkin dapat membiayai sekitar 100.000 unit dibandingkan SSB Rp 3,7 triliun untuk 400.000 unit.

Namun perlu diketahui bahwa dengan SSB masih bersifat subsidi dan dapat menjadi beban pemerintah. Sedangkan FLPP jika pemerintah dapat lebih mendalaminya, merupakan dana bergulir yang secara jangka panjang akan dapat terus menerus digunakan tanpa membebani APBN lagi.

Pemangkasan anggaran juga berpengaruh dengan mundurnya PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur terbesar KPR FLPP mulai tahun ini.

Ali memprediksi dengan keluarnya BTN dari program ini secara keseluruhan akan ada pengurangan target hingga 20% dari target tahun ini. “Masyarakat terbiasa dengan BTN, kemungkinan ada penurunan penyaluran di kisaran 15% hingga 20%,” ujar Ali. TPW/RIN