AKTUAL

Antusiasme Sambut Rencana Penerapan DP Secara Spasial

Administrator | Kamis, 24 Mei 2018 - 13:34:56 WIB | dibaca: 97 pembaca

Umar Husin, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan

Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji aturan terkait loan to value (LTV) secara spasial berdasarkan kondisi perekonomian daerah atau geografis untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti khususnya perumahan.

LTV adalah nilai kredit atau jumlah pembiayaan yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan atau agunan berupa properti atau kendaraan. Saat ini LTV tercatat 85%, sehingga uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah 15%.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menjelaskan LTV spasial masih dalam pembahasan dan nantinya akan diatur per daerah.

“LTV spasial itu kan di daerah misalnya ditingkatkan dan bisa dilonggarkan. Atau di daerah yang NPL-nya tinggi di sektor perumahan termasuk KPR mungkin saja bisa diperketat,” ujar dia kepada wartawan, baru-baru ini.

BI berencana untuk menggandeng serta pengembang mengumpulkan data-data di daerah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai daerahnya. Menurut Mirza, pihaknya ingin supaya ekonomi Indonesia cenderung pulih. “Ini diharapkan agar bank bisa terbantu namun tetap memiliki azas kehati-hatian dan forward looking,” jelas dia.

Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan, Umar Husin, menyambut baik rencana LTV spasial meski kebijakan tersebut belum dibuat secara rinci mengenai besaran, skema, perhitungan, dan penerapan relaksasi LTV di masing-masing daerah atau wilayah.

“Kami tentu berharap terobosan ini bisa mendorong, menggairahkan, dan menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredir properti yang melambat sejak 2014 hingga saat ini,” jelas Umar yang dihubungi Majalah Realestat.

Diharapkan kebijakan ini dapat mendukung ekspansi penyaluran kredit perbankan ke sektor industri properti yang semakin baik kualitasnya. Umar juga mendukung rencana BI tersebut karena menurutnya pertumbuhan dan perkembangan properti berbeda di setiap daerah.

Selama ini, perbedaan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah disebabkan oleh beberapa hal seperti, kondisi dan tingkat pertumbuhan yang berbeda, harga tanah dan properti yang berbeda, dan pertumbuhan serta kualitas kredit yang berbeda di tiap wilayah.

Selain itu, Umar berharap pemerintah tidak lupa juga mengatur tentang pembelian rumah ketiga bagi konsumen yang berkaitan dengan KPR inden.

PENYALURAN KREDIT PROPERTI
BI menyebut kajian pelonggaran LTV secara spasial untuk mendukung ekspansi atau intermediasi perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih baik.

Penyaluran kredit properti dari data uang beredar BI per Agustus 2017 tercatat Rp 762,1 triliun atau tumbuh 13,5% sedikit melambat dibandingkan periode bulan sebelumnya Rp 755,1 triliun yang tumbuh 13,9%.

Pertumbuhan kredit properti terus mengalami penurunan sejak Juni 2014 yang hampir menyentuh 20%. Kemudian terus merosot hingga mencapai 13,5% pada Agustus 2017. Sementara itu untuk KPR dan KPA tercatat Rp 389,2 triliun atau tumbuh 10,4% dibandingkan bulan sebelumnya Rp 385,7 triliun. Kredit real estat Rp 133 triliun atau tumbuh 8,5% dibandingkan bulan sebelumnya Rp 132 triliun.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan permasalahan rendahnya pertumbuhan kredit saat ini lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. “LTV yang disesuaikan dengan tingkat daya beli per daerah diharapkan bisa jadi stimulus masyarakat untuk ambil kredit lebih banyak karena DPnya rendah terutama untuk pinjaman KPR. Sementara itu tenor cicilan bisa diperpanjang. Ujung-ujungnya ability to pay atau kemampuan bayar cicilan masyarakat meningkat,” kata Bhima.

Menurut dia, LTV lebih efektif dibanding instrumen suku bunga. Pada 2016 lalu BI sudah beberapa kali turunkan suku bunga acuan tapi transmisi ke penurunan bunga kredit sangat lambat. Dia menjelaskan kriteria LTV berdasarkan wilayah didasarkan pada beberapa komponen misalnya daya beli masyarakat, pertumbuhan kredit dan resiko kredit yang ditunjukkan oleh NPL.

Soal komponen perhitungan daya beli masyarakat misalnya daerah dengan daya beli masyarakat yang rendah DP kredit nya bisa diturunkan lagi. Sementara itu bank juga perlu menimbang resiko kredit dan likuiditasnya. TPW