TOPIK UTAMA

April, Aturan Harga Rumah Baru MBR Dan ASN Terbit?

Administrator | Rabu, 12 Juni 2019 - 15:46:26 WIB | dibaca: 46 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji aturan untuk harga rumah subsidi baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus aparatur sipil negara (ASN), TNI/POLRI akan dikeluarkan pada April ini. Kedua aturan tersebut memang sudah sangat ditunggu-tunggu pengembang.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan pemerintah melihat kebutuhan rumah untuk ASN dan TNI/Polri cukup besar, sehingga perlu didorong percepatannya. Untuk itu, direncanakan aturan terkait pelaksanaan pembangunan rumah ASN dan TNI/Polri sekaligus dengan harga baru rumah bersubsidi sudah diterbitkan.

“April nanti akan dikeluarkan sekaligus termasuk dengan BP Tapera,” kata Khalawi dihadapan ratusan pengembang anggota REI pada acara puncak HUT REI ke-47 tahun 2019 di Ciputra Golf Club Surabaya, Minggu (24/3/2019).

Menurut Khalawi, dengan kebijakan baru ini diharapkan pengembang lebih banyak lagi membangun rumah dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini juga menjadi peluang bagi pengembang terutama REI untuk membangun rumah bagi ASN dan TNI/Polri yang kebutuhannya sangat besar.

Butuh Terobosan
Sementara itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai perlu ada terobosan besar untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bagi ASN dan TNI/Polri di seluruh Indonesia. Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah guna memacu semua pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan seperti pengembang dan perbankan.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan pihaknya secara khusus telah menyampaikan dukungan dan masukan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Tim Pengembangan Perumahan ASN, TNI dan Polri. Sejauh ini respon dari pemerintah cukup baik, yang ditindaklanjuti dengan rapat Wapres JK dengan sejumlah menteri terkait membahas persoalan tersebut.

“REI pada awal Februari lalu diterima dan bertemu dengan Pak Wapres Jusuf Kalla untuk melaporkan berbagai persoalan di bidang properti, khususnya mengenai upaya mendukung rencana pemerintah mendorong percepatan pembangunan perumahan untuk aparatur negara baik ASN, maupun prajurit TNI/Polri,” kata Eman, demikian dia akrab dipanggil kepada wartawan usai acara HUT.

Data Bappenas menyebutkan, masih ada sekitar 900 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah.

REI, ungkap Eman, pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 430 ribu unit rumah. Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI dan Polri dapat diberikan, maka sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak 350 ribu unit rumah dari berbagai tipe yang dapat dibangun pada 2019.

Beberapa usulan yang disampaikan REI kepada Wapres Jusuf Kalla antara lain.

Pertama, REI mengusulkan supaya ASN, TNI dan Polri diberikan pembebasan pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI checking untuk mendapatkan hunian murah. Selama ini banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut yang terkendala proses BI checking. Asosiasi menilai sejauh ini resiko kredit macet yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri, tergolong kecil.

“Kami minta ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara,” ujar Eman yang juga Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Regional Asia-Pasifik itu.

Dia meyakini ASN, TNI dan Polri memiliki kemampuan membayar karena gajinya dijamin dan dikeluarkan oleh negara.

Selain itu, ungkap Eman, pihaknya mengusulkan supaya syarat rumah subsidi wajib dihuni dihapuskan saja. Selama ini banyak ASN, TNI dan Polri tidak bisa membeli rumah di kampung halamannya karena adanya syarat rumah yang dibeli harus dihuni seperti diatur Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2014. Padahal mereka selama berdinas sering berpindah-pindah domisili sesuai penugasan negara.

Kedua, harga rumah yang diperuntukkan untuk ASN, TNI dan Polri diusulkan bisa lebih mahal harganya dari rumah subsidi FLPP, yaitu pada kisaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta disesuaikan dengan lokasi dan minat ASN, TNI dan Polri bersangkutan.

Ketiga, karena harganya di atas batasan harga rumah FLPP, maka REI mengusulkan supaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah ASN, TNI dan Polri tersebut hanya dikenakan terhadap selisih harga rumahnya saja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014 hanya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat diberikan pembebasan PPN. Saat ini rumah subsidi untuk MBR berkisar antara Rp 130 juta hingga Rp 205 juta per unit. Sementara konsumen yang membeli rumah dengan harga jual di atas ketentuan tersebut dikenakan PPN sebesar 10 persen.

“Jadi kami berharap ada perpaduan antara PMK dengan harga rumah untuk ASN, TNI dan Polri,” kata alumni Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Menunggu Skim
Seperti diketahui, sekitar dua minggu setelah pertemuan dengan pengurus DPP REI, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil beberapa menteri kabinet kerja ke rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, untuk membahas program penyediaan rumah bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Salah satu hasil rapat tersebut antara lain memperlonggar Peraturan Menteri (PerMen) PUPR No. 26/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No.552/KPS/M/2016 mengenai batasan penghasilan penerima bantuan KPR FLPP dari sebelumnya Rp 4 juta per bulan menjadi Rp 8 juta.

Dengan skema baru ini, maka ASN, TNI dan Polri dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan juga bisa menikmati subsidi KPR FLPP. Artinya, akan ada perluasan penerima manfaat rumah bersubsidi.

REI, menurut Sekretaris Jenderal DPP REI, Paulus Totok Lusida mengaku akan menunggu dulu mekanisme pelaksanaan mengenai perubahan batas maksimum penghasilan ASN, TNI dan Polri tersebut dari Kementerian PUPR.

“Tentu kami akan menunggu aturan dari Kementerian PUPR keluar yang informasi pada April ini,” kata Totok.

Dia menambahkan, usulan pelonggaran batasan gaji penerima bantuan FLPP memang sejak awal ditujukan bagi aparatur ASN, TNI dan Polri. Meski ke depan diharapkan dapat juga diberlakukan untuk masyarakat umum. (Rinaldi)