TOPIK UTAMA

Aturan Kepemilikan Properti Orang Asing Disempurnakan

Administrator | Kamis, 14 Maret 2019 - 10:28:05 WIB | dibaca: 81 pembaca

Foto: Istimewa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Sofyan A. Djalil menghadiri FIABCI Global Business Summit 2018 yang digelar di The Westin Hotel and Resort, Nusa Dua, Bali, Jumat (7/12/2018).

Dihadapan ratusan peserta yang hadir Menteri Sofyan mengakui bahwa aturan pertanahan terkait dengan kepemilikan properti bagi orang asing saat ini masih sulit diterapkan di lapangan dan menyulitkan orang asing yang ingin membeli properti di Indonesia. Selain terlalu rumit, regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada 1960 itu tidak ramah investasi.

Menteri Sofyan mengatakan UUPA tersebut sudah 58 tahun tidak mengalami perubahan, padahal saat ini perkembangan tentang hak-hak atas tanah sudah banyak berbeda dan berevolusi. Karena itu, dia berharap revisi UU tersebut yang drafnya kini sedang digodok di DPR, dapat segera dirampungkan dan disahkan sebelum April 2019.

“Intinya, revisi itu untuk menyederhanakan, menyempurnakan, dan mengubah beberapa pasal dari undang-undang tersebut untuk mengakomodasi perkembangan yang ada dan lebih menarik minat investor dan orang asing di sektor properti,” ungkap dia dalam sesi diskusi mengenai regulasi kepemilikan properti orang asing yang merupakan rangkaian kegiatan FIABCI Global Business Summit 2018.

Saat ini Komisi II DPR tengah menyusun RUU tentang Pertanahan sebagai revisi atas UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menteri Sofyan mengemukakan, saat disahkan pada 1960 UUPA masih diselimuti semangat kemerdekaan dan sikap anti penjajahan asing. Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia pada saat itu sangat keras dalam menjaga kedaulatan.

Di tahun 60-an, tambah dia, psikologis negara-negara berkembang kurang bersahabat dengan negara yang sudah maju, sehingga orang asing tidak diperbolehkan mempunyai tanah di Indonesia dan hanya boleh memiliki hak pakai. Namun saat ini pergaulan internasional sudah berkembang cukup maju, dan aturan menyangkut kepemilikan properti perlu disesuaikan sehingga menarik untuk investasi.

Salah satu perubahan yang didorong adalah pemberlakuan status freehold untuk unit apartemen strata title. Adapun untuk kepemilikan tanah, orang asing hanya diberikan hak pakai, tapi dengan sistem perpanjangan yang lebih mudah, juga skema limitasi harga properti yang diperbolehkan dibeli orang atau investor asing.

Menurut Sofyan, dalam UUPA kepemilikan properti bagi orang asing seolah-olah masih dilihat sebagai keinginan orang asing untuk mengendalikan atau menguasai properti di Indonesia. Tetapi saat ini orang asing berinvetasi sebagai portofolio global. Kalau ada uang berlebih, orang bisa beli properti dimana saja.

“Bisa di Singapura, Hongkong atau Indonesia yang penting buat mereka regulasinya mudah dan tidak merepotkan. Jadi ini yang akan kita dorong, masuknya investasi asing,” papar dia.

Sebagai acuan, aturan baru nantinya kemungkinan dapat meniru Singapura yang memberikan jangka waktu kepemilikan unit apartemen sampai 99 tahun. Di negeri singa itu, setelah 99 tahun maka properti dan tanah kembali menjadi milik pemerintah. Sedangkan saat ini di Indonesia, orang asing hanya bisa memiliki unit apartemen saja, namun tanahnya tetap berstatus hak pakai.

Ditegaskan Menteri Sofyan, pemerintah punya keinginan kuat untuk mengajak orang asing masuk berinvestasi di sektor properti. Langkah itu diharapkan berdampak pula pada industri-industri lain yang langsung terkait dengan penyediaan hunian.

Sejumlah inisiatif baru tentang pengaturan kepemilikan properti oleh asing itu semuanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, pertumbuhan bisnis properti, dan perlindungan terhadap penduduk lokal untuk bisa memiliki tempat tinggal.

Pertumbuhan Properti
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Perundang-undangan dan Regulasi, Ignesjz Kemalawarta, mengatakan bahwa di luar soal status kepemilikan, sebenarnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah diterbitkan tiga regulasi yang memberi kelonggaran pembelian properti oleh orang asing.

Ketiganya ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, PP No 29 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2016.

Menurut Ignesjz, dalam regulasi tersebut salah satunya diatur bahwa setiap pemegang visa, semua jenis visa, boleh membeli properti di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum tersosialisasikan sehingga tidak banyak orang asing yang tahu.

“Tentu nanti ada alurnya, misalnya bagi pemegang visa kunjungan 30 hari, 60 hari, atau 90 hari, kalau mau beli properti harus bagaimana, atau bagi mereka yang mau mengurus KITAS mesti bagaimana. Tapi intinya semua pemegang visa jenis apa pun bisa beli properti di sini,” ungkapnya kepawa wartawan usai diskusi.

Karena itu, Ignesjz menambahkan, REI akan memanfaatkan forum tahunan FIABCI untuk mengencangkan lagi sosialisasi ketentuan yang ada di tiga regulasi tersebut. (Rinaldi)