PEMBIAYAAN

Backlog Tinggi, BTN Dituntut Tambah Target

Administrator | Rabu, 10 April 2019 - 09:47:19 WIB | dibaca: 71 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik untuk hunian subsidi maupun non-subsidi.

Hal ini dimaksudkan agar peran Bank BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit. 

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan pihaknya berencana memberikan dukungan apapun untuk BTN. Ini mengingat masalah backlog perumahan yang angkanya cukup besar mencapai 11 juta unit, ditambah kebutuhan untuk generasi milenial yang mencapai 70 juta.

“Itu pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN. Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp 7 triliun, dimana pada akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple,” ujarnya pada acara Rapat Kerja BTN Tahun 2019 di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Gatot menambahkan untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan ini yang penting. Disebutkan, di zaman disruption ini semua terjadi serba cepat, sehingga kalau tidak cepat bisa tertinggal.

Menurut dia, pekerjaan rumah di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, maka ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Namun perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.

“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan seharihari, karenanya digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.

Bank BTN pada 2019 menargetkan pertumbuhan penyaluran KPR di kisaran 15% atau turun 2% dari realisasi penyaluran KPR tahun 2018 sebesar 17%-18%. Namun, target itu masih di atas rata-rata pertumbuhan kredit yang diproyeksikan Bank Indonesia yang hanya berada di kisaran 10%-12% year on year (yoy).

Pertumbuhan KPR yang melambat itu diperkirakan terjadi untuk KPR nonsubsidi (komersial), sedangkan KPR subsidi diprediksi masih tumbuh signifikan 95% dengan dukungan pemerintah.

Tata Kelola Bisnis
Direktur Utama BTN, Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya ditengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71.

Dijelaskan Maryono, untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking.

“Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis prekreditan untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaikan kualitas kredit,” terangnya.

Maryono menjelaskan untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompotensi.

“Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” tegasnya. (Rinaldi)