PEMBIAYAAN

Bank BTN Akan Kembali Salurkan KPR FLPP

Administrator | Senin, 08 Oktober 2018 - 13:40:31 WIB | dibaca: 152 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan kembali menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah akan menandatangani kesepahaman (memorandum of understanding/Mou) dengan BTN dalam waktu dekat ini. 

"Iya betul, BTN akan kembali ikut membiayai lewat FLPP. Nanti BTN akan menyusul MoU-nya, sekarang masih dalam pembahasan,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti kepada wartawan, baru-baru ini.

Seperti diketahui di pengujung 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan kerja sama Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 8 bank nasional dan 32 bank daerah terkait penyaluran FLPP tahun 2018. Namun BTN tidak termasuk di dalam daftar bank penyalur FLPP tersebut.

BTN pada 2015 menyatakan mundur menyalurkan dana KPR FLPP dan hanya fokus menyalurkan dana dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Lana menambahkan ikutnya kembali BTN dalam penyaluran FLPP hanya menunggu waktu, karena pemerintah perlu menunggu kinerja bank-bank penyalur lain yang sudah menandatangani PKO. Dikhawatirkan bila BTN kembali ke FLPP dalam waktu dekat akan mengganggu kinerja bank lain. Pasalnya, ungkap dia, BTN akan lebih cepat menyerap dana FLPP dibandingkan bank lain.

Sepanjang 2017, BTN telah memberikan pembiayaan rumah sebanyak 667.312, atau lebih tinggi 100,2% dibandingkan target yang dipasang, yakni 666.000. Dari angka tersebut, sebanyak 481.329 rumah atau setara Rp 34,16 triliun adalah kredit untuk perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan, sebanyak 185.983 unit rumah atau setara Rp 37,37 triliun adalah rumah-rumah non-subsidi.

Sedangkan tahun ini, BTN menargetkan mampu menyalurkan kredit hingga 750.000 rumah, yang terdiri 536.868 rumah subsidi dan 213.132 unit rumah non-subsidi.

Kesiapan BTN
Sebelumnya pada media gathering di Sentul jelang penutupan tahun lalu, Bank BTN telah menyatakan kesiapannya membuka ruang untuk menyalurkan dana FLPP pada 2018. Kesiapan tersebut dilandasi realisasi kinerja perseroan selama tiga tahun dalam program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR).

Komitmen tersebut juga untuk mendukung pencapaian target program nasional yang diinisiasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengingat masih ada sekitar 11,4 juta lebih masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah.

Direktur Utama Bank BTN Maryono berharap pada 2018 perseroan diizinkan kembali oleh Kementerian PUPR untuk menyalurkan KPR FLPP. Sebab, sebagai bank yang berfokus pada perumahan sejak 1976, perseroan terus berupaya mendukung PSR.

Maryono melanjutkan, dukungan tersebut dilakukan dengan menggelar berbagai langkah strategis, inovasi, dan transformasi. Berbagai aksi tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah mengimplementasikan Nawa Cita ke-5 yakni menjangkau semakin banyak masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Dengan berbagai aksi strategis yang dilakukan Bank BTN, tambah Maryono, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk lebih dari 1,61 juta unit rumah terhitung sejak ditunjuk menjadi agen PSR hingga November 2017.

“Kami tetap berkomitmen mendukung program ini, sehingga kami membuka ruang untuk dapat menyalurkan kembali FLPP 2018 agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau dan memenuhi target program nasional tersebut. Ini adalah program pemerintah dan kami siap mendukung,” kata Maryono saat itu.

Dia berharap BTN diberikan izin untuk dapat kembali menyalurkan FLPP mendampingi bank lain untuk mendukung program pemerintah tersebut.

Indonesia Property Watch (IPW) mengapresiasi langkah BTN membuka ruang untuk kembali menyalurkan dana FLPP. Pasalnya, kembalinya BTN ke dalam skema FLPP, lanjut dia, akan menambah besar porsi penyerapan kredit rumah.

Terhitung sejak BTN tak lagi menyalurkan FLPP pada 2017, IPW mencatat sebanyak 33 bank lain penyalur FLPP hanya mengambil porsi sebesar 12,3% dari total dana pemerintah tersebut. Sebaliknya, secara total porsi penyalur FLPP masih di tangan BTN, yakni 87,7% dari penyaluran FLPP.

Berdasarkan data IPW, banyak bank enggan ikut menyalurkan KPR subsidi lantaran kompleks dan rumitnya mekanisme hingga tersendatnya pencairan dana dari pemerintah. Selain itu, dengan nilai kredit yang relatif kecil membuat bank harus mengeluarkan effort lebih dibandingkan penyaluran kredit untuk segmen menengah ke atas yang terhitung lebih menguntungkan.

Kredit perumahan masih mendominasi komposisi pinjaman Bank BTN sepanjang 2017 atau mencapai 90,07% dari total pinjaman yang disalurkan perseroan. Per Desember 2017, kredit perumahan yang disalurkan perseroan juga naik 21,14% yoy dari Rp147,94 triliun menjadi Rp179,22 triliun.

Tahun ini, juga akan menyediakan layanan laku pandai dan layanan keuangan digital agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR dengan lebih baik.

Selain itu, BTN juga membuka kemungkinan membedakan bunga untuk kredit konstruksi komersial dan subsidi. Meski belum bisa disebutkan kapan dan berapa besar, hal tersebut bisa menjadi angin segar bagi para pengembang.

Pada 2017, penyaluran kredit konstruksi BTN mencapai Rp 26,08 triliun, naik dari tahun lalu sebesar Rp 21,29 triliun. Sedangkan tahun ini diharapkan kredit konstruksi naik hingga 30%. TPW