TOPIK KHUSUS

Bank Tanah Tinggal Menunggu Perpres

Administrator | Kamis, 28 Juni 2018 - 14:10:39 WIB | dibaca: 92 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berharap Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bank Tanah Nasional (Batanas) bisa terbit sebelum akhir tahun ini, sehingga pada 2018 badan pengelola land bank tersebut sudah dapat beroperasi.

"Pembentukannya masih menunggu Pepres, itu nanti menjadi payung hukumnya. Kami masih yakin Perpres bisa keluar sebelum akhir tahun ini, atau paling lambat awal 2018,” ungkap Kepala Pembentukan Bank Tanah Kementerian ATR/BPN. Himawan Arif Sugoto di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menambahkan, saat ini pembahasan terkait bank tanah di dengan Kemenko Perekonomian dan delapan kementerian lain termasuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan sudah hampir final, sehingga secara teknis diharapkan tidak lagi ada masalah. Kementerian ATR/BPN pun sudah menginventarisir lahan-lahan terlantar yang bisa dimasukkan ke dalam Batanas.

Dari 400 ribu tanah terlantar, terdapat 23.000 hektar yang sudah clean and clear, dimana 12.000 hektar diantaranya berlokasi di Jabodetabek. Clean and clear dalam arti pemiliknya sudah bersedia menyerahkan atau dibeli pemerintah untuk dikelola. Hingga saat ini puluhan ribu hektar tersebut menunggu wadah untuk pengelolaannya.

“Kalau enggak ada wadahnya, akan sulit dikelola dan tanah-tanah ini akan sulit didistribusikan kepada instansi yang membutuhkan,” ungkap Himawan.

Mantan Direktur Utama Perum Perumnas itu menambahkan, secara konsep, badan ini mengelola tanah secara terpadu meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Jadi, badan pertanahan akan menyerahkan ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Himawan mencontohkan, jika tanah cocok untuk perkebunan, maka akan diberikan ke industri di sektor perkebunan. Begitu pula bila cocok untuk perumahan rakyat.

Selain itu, fungsi bank tanah juga untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum, pemerataan ekonomi, serta sebagai instrumen pengendali harga tanah. Hal tersebut, mengingat harga rumah naik tidak terkendali akibat meroketnya harga tanah yang dipegang spekulan.

Selain bertujuan untuk menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum, pemerataan ekonomi sebagai instrumen pengendali harga tanah, menjaga keseimbangan penguasaan tanah serta mengelola cadangan umum negara, Batanas nantinya juga akan melakukan pengelolaan, penyediaan tanah secara terpadu, meliputi perencanaan, perolehan, pengembangan, pemanfaatan, serta pengamananan dan pemeliharaan.

Batanas akan memiliki Komite Batanas yang ditetapkan oleh Presiden yang terdiri dari Menteri ATR/BPN dan Menteri Keuangan, yang akan mengawasi Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana oleh Komite Batanas. Batanas akan memiliki seorang Kepala dan empat deputi, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Aset, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Deputi Bidang Pemanfaatan Lahan, dan Deputi Bidang Keuangan.

Cara Peroleh Lahan
Lalu, bagaimana cara Batanas memperoleh lahan bisa melalui berbagai cara. Antara lain dengan menghimpun tanah cadangan umum milik negara (TCUN), tanah idle milik pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun tanah-tanah terlantar eks HGU dan pelepasan kawasan hutan. Selain itu bank tanah dapat juga berasal dari pembelian, hibah atau tukar-menukar.

Menteri ATR/BPMN Sofyan Djalil menjelaskan, tanah-tanah terlantar yang sudah diterbitkan lewat sertifikat TCUN, akan diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan.

“Tanah terlantar yang berstatus HGU namun tidak dimanfaatkan HGU-nya akan kami cabut dan bisa dibagikan kepada masyarakat secara baik untuk ditata ulang, dibikin jalannya dan lain-lain. Kita tinggal sertifikatkan dan sudah dianggarkan di kementerian,” papar dia dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

Sementara yang tidak dibagikan kepada masyarakat akan digunakan kepentingan negara dengan berbagai manfaat, seperti yang diberikan ke TNI/Polri, untuk tujuan perumahan, kawasan industri, proyek-proyek strategis nasional, dan sebagainya.

Sejauh ini Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sertifikat TCUN untuk lahan seluas 23.795,45 hektar. Tanah terlantar ini akan digunakan antara lain 1.422,24 hektar untuk reforma agraria, 732,03 hektar untuk Program Strategis Nasional (PSN) dan 212,13 hektar untuk cadangan negara lain. Sementara 21.242,04 hektar sisanya digunakan untuk mendukung bank tanah yang juga akan diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan atau pembangunan di masyarakat lainnya.

Menurut Sofyan, tanah-tanah itu harus segera diperjelas peruntukannya agar tanah bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dalam mensejahterakan masyarakat.

Pembentukan bank tanah merupakan amanah RPJMN 2014-2019 yang menugaskan Kementerian ATR/BPN untuk membentuk bank tanah sebelum 2019. Selain itu diselaraskan dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Salah satu substansi penting yang diatur dalam undang-undang itu, yakni menyoal tahapan-tahapan pengadaan tanah.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Pertanahan, Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan REI berkepentingan mendukung pembentukan Batanas, mengingat selama ini banyak pengembang rumah bersubsidi terlebih di daerah mengeluhkan sulitnya memperoleh tanah dengan harga terjangkau untuk pembangunan rumah rakyat. Keberadaan bank tanah, diharapkan mampu meminimalisir aksi spekulasi tanah, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dalam penyediaan hunian rakyat.

“Tanah ini adalah masalah krusial bagi pengembang karena ini modal, darisini pembangunan dimulai. REI dukung Batanas ini direalisasikan secepatnya, karena ini momentum bagi pemerintah untuk hadir mendorong sisi pasokan hunian rakyat,” kata Adri.

Menurut dia, REI sudah memberikan masukan terkait draf perpres bank tanah yang saat ini sedang dalam pembahasan di Kemenko Perekonomian, dan berharap Batanas tidak sebatas wacana namun benar-benar terealisasi. REI, ucap Adri, berkepentingan, karena anggota REI tidak hanya membangun perumahan rakyat, namun juga di sektor lain yang masih sejalan dengan peruntukkan lahan di bank tanah seperti untuk kawasan industri, atau pengembangan kota baru.

Nantinya diatur pembangunan di atas lahan milik Batanas itu dapat dilakukan melalui mekanisme tender, kerjasama langsung, penunjukkan langsung atau skema lain. TPW/RIN