TOPIK KHUSUS

Beleid Baru Hunian Mewah Bakal Jadi Angin Segar

Administrator | Selasa, 08 Oktober 2019 - 10:30:59 WIB | dibaca: 279 pembaca

Foto: Istimewa

Pasar properti di segmen Rp 10 miliar ke atas sudah cukup lama stagnan terlebih sejak 2017 dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.35/Pmk.010/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Minat pembeli menurun yang diikuti langkah pengembang untuk menyetop pembangunan rumah mewah.

Bagi pengembang, terbitnya beleid baru yang berlaku sejak 11 Juni 2019 lalu tentu dianggap angin segar. Direktur Sinarmas Land, Iqnesjz Kemalawarta memprediksi adanya perubahan peraturan terkait batasan hunian mewah yang terkena PPnBM akan mendorong kembali penyerapan pasar di segmen rumah atau apartemen dengan harga di bawah Rp 30 miliar.

“Saya kira segmen rumah di atas Rp10 miliar akan kembali bergerak, bahkan mungkin akan mendorong segmen-segmen yang selama ini belum banyak digarap,” kata Iqnesjz, baru-baru ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM, maka kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya yang nilainya di bawah Rp 30 miliar bebas dari pengenaan PPnBM sebesar 20%.

Menurut Iqnesjz, beban pajak sebesar 20% selama ini dinilai konsumen cukup memberatkan, sehingga menurunkan minat pembelian. Padahal sebenarnya pasar yang dapat menyerap penjualan properti kelas atas tersebut cukup banyak. Dia mengklaim pasar di segmen atas dapat menyerap pasokan hunian di kota-kota satelit seperti Serpong, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

“Pasarnya seharusnya besar, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kotakota peyangga pasarnya ada. Kemungkinan dampak dari perubahan peraturan tersebut baru dapat dirasakan nanti setelah tiga hingga enam bulan pasca berlakunya beleid tersebut,” ungkap Iqnesjz yang juga Wakil Ketua Umum DPP REI itu.

Pengembang besar asal Australia, yang akan membangun apartemen di pesisir Pantai Ancol, Crown Group, juga menyambut baik relaksasi fiskal dari pemerintah tersebut.

CEO Crown Group, Iwan Sunito menilai beleid tentang relaksasi pajak barang mewah tersebut akan mempercepat pergerakan pasar properti di Indonesia terutama untuk hunian-hunian di wilayah kota.

“Pastinya akan mendorong pergerakan pasar sehingga para investor terutama investor asing semakin ingin berinvestasi di Indonesia,” ujar dia.

Menurut Iwan, saat ini prospek properti di Indonesia makin terlihat antara lain karena gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur seperti LRT dan MRT yang kini mulai beroperasi. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat memberikan akselerasi ekonomi jika pemerintah semakin fokus terhadap pembangunan yang berkelanjutan di daerah kota.

“Namun percepatan pergerakan pasar properti dapat lebih cepat apabila pemerintah mampu menurunkan suku bunga KPR dan memberi suntikan subsidi untuk pembeli rumah pertama seperti yang diterapkan di Amerika Serikat,” ungkap Iwan.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono mengungkapkan pelonggaran PPNBM adalah sinyal positif bagi sektor properti. Menurut dia, dengan peraturan itu, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembang untuk berinovasi.

“Jadi ada ruang, di segmen apa pun masih bisa berkembang. Cuma kan kami tidak bisa sembarang, semua harus ada tes pasarnya dulu, sehingga tidak bisa serta-merta langsung luncurkan produk di segmen premium,” ungkap Archied.

Ke depan dengan pemerintahan baru, Archied berharap pemerintah bisa lebih baik lagi dalam mengurus segmen properti. Apalagi segmen properti sangat berpengaruh terdapat perekonomian dan menggerakan lebih dari 170 industri lainnya.

Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi menyatakan, adanya stimulus fiskal itu menjadi katalis positif bagi industri properti yang memang sudah tertekan dalam empat tahun belakangan.

Menurut dia, prospek sektor properti 2019 akan lebih baik dari tahun sebelumnya karena ada harapan gejolak eksternal yang bersumber dari ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China akan mereda dan ekspektasi The Fed yang lebih dovish dengan menurunkan bunga acuan.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%, kemudian pemerintah juga merelaksasi pajak penjualan atas barang mewah. Tentu ini angin segar untuk sektor properti bangkit tahun ini,” ujar Adrianto, baru-baru ini.

Multiplier Effect
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pelonggaran tersebut bakal menghasilkan multiplier effect yang positif bagi perekonomian nasional. Efek berganda tersebut lantaran terdapat ratusan subsektor yang tertopang oleh bergeraknya sektor properti.

“Ya karena di negara mana pun kalau propertinya bergerak, maka ekonominya juga bergerak,” ungkap dia.

Dengan relaksasi pajak di sektor properti tersebut, David meyakini kontribusi sektor properti terhadap perekonomian bangsa juga diharapkan semakin besar.

Sekarang ini, kontribusi sektor properti hanya sekitar 12% terhadap Produk Domestik Buto (PDB), sedangkan di Malaysia mencapai 20%. Padahal kontribusi sektor properti pernah mencapai 20% sebelum krisis moneter melanda Indonesia pada 1997. (Teti/Rinaldi)