SEPUTAR DAERAH

Beleid RDTR Ganjal Program Hunian MBR di Kepri

Administrator | Senin, 24 Februari 2020 - 10:56:10 WIB | dibaca: 63 pembaca

Pelaku pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyayangkan adanya penerapan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Kota Tanjungpinang. Beleid tersebut dikhawatirkan menghambat upaya penyediaan hunian bersubsidi.

“Kami menyambut baik disahkannya perda RDTR yang bertujuan agar investasi di Kota Tanjungpinang lebih terarah serta peruntukan lahan memiliki kepastian hukum dan lebih transparan. Namun, sayangnya aturan ini juga menghambat bahkan menutup iklim investasi di sektor perumahan khusus MBR,” ungkap Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kepri, Toni, di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Kepri, di Tanjungpinang, Selasa (3/9/2019).

Perda tersebut mengatur sistem zonasi perumahan yang terbagi atas subzona R1, atau kelompok bangunan hunian dengan kepadatan tinggi serta luas kavling minimal 77 m2. Selanjutnya, subzona R2, yakni kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dan luas kavling minmal 100 m2. Berikutnya, subzona R3, yakni kelompok bangunan hunian dengan kepadatan rendah dan luas kavling minimal 150 m2.

“Perda RDTR tersebut menyatakan bahwa zonasi R1 untuk pengembangan hunian bersubsidi sudah tidak ada lagi. Memang dibuka peluang bagi pengembangan di zona R2, tapi harus mengacu pada ketentuan hunian berimbang 1:2:3,” ucap Toni.

Padahal, saat ini penerapan aturan itu di wilayahnya relatif mustahil mengingat melemahnya daya beli masyarakat. Apalagi, saat ini hampir 99% anggota REI Kepri hanya membangun perumahan MBR sehingga bisa dipastikan sulit untuk membangun di subzona R2,” tegasnya.

Saat ini, selain di Kota Tanjungpinang, anggota REI Kepri tersebar di dua wilayah lainnya yaitu di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Selain persoalan RDTR di Kota Tanjungpinang, ada sejumlah peraturan dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang juga mengganjal upaya pembangunan perumahan bersubsidi di Kepri.

Di Bintan, misalnya, juga terkendala dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. SK tersebut ternyata dapat mengubah atau membatalkan status lahan yang sebelumnya memiliki peruntukan hunian menjadi kawasan lindung.

Toni melanjutkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendesak revisi aturan tersebut. Upaya itu antara lain melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan TKPRD yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

“Tidak hanya itu. Bersama dengan DPP REI, kami juga sudah menemui Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan juga berkirim surat ke Menteri Sekretaris Negara,” ucapnya.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata menyebutkan DPP REI telah menghadirkan sejumlah DPD REI yang mengalami permasalahan tata ruang. Dari masalah-masalah yang masuk sedang dirumuskan solusi menyikapi hambatan tata ruang tersebut.

“Dan memang ada kendala dalam hal sinkronisasi antara RDTR di daerah dengan kepentingan sektoral di tingkat pusat. Pengembang sudah mengantongi siteplan, bahkan izin mendirikan bangunan (IMB)-nya pun sudah ada, tapi tiba-tiba peruntukan lahannya berubah dari kuning menjadi hijau. Itu tentu menjadi masalah serius yang kita akan selesaikan,” ujar Eman, demikian dia akrab disapa.

Potensi Hunian
Sementara Asisten II Setdaprov Kepulauan Riau Syamsul Bahrum mengutarakan adanya potensi pengembangan perumahan bagi para pekerja di sektor industri yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan. “Jika KEK Galang Batang sudah beroperasi secara penuh dalam dua tahun mendatang, maka di kawasan itu akan diisi sedikitnya 7.000 pekerja,” kata Syamsul.

Pengoperasian KEK Galang Batang akan memantik kehadiran setidaknya 23.000 penduduk. Dan sesuai kalkulasi, pengelola KEK Galang Batang tidak akan mampu menyediakan fasilitas perumahan sendiri. Sehingga untuk itu harus ada kontribusi dari kalangan pengembang dan juga dukungan pendanaan perbankan. (Oki Baren)