AKTUAL

REI Apresiasi PKO KPR FLPP

Harapkan Awal Tahun Penjualan Tidak Ada Hambatan

Administrator | Rabu, 20 Maret 2019 - 10:07:07 WIB | dibaca: 47 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2019 di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Bank pelaksana yang menandatangani PKO adalah bank yang telah dievaluasi oleh PPDPP dengan capaian realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit, dan capaian target 2018 terhadap addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen.

Bank-bank pelaksana terdiri dari empat bank umum nasional, dua bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta enam bank pembangunan daerah syariah. 25 bank pelaksana tersebut yakni Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Sumselbabel Syariah.

Kemudian Bank Kalsel Syariah, Bank Papua, Bank BJB, Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Sumselbabel, Bank NTT, Bank Jambi, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Kalteng, dan Bank Kalsel.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, dengan penandatanganan PKO peran perbankan mendukung Program Satu Juta Rumah bisa lebih optimal.

Dia mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Karena keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun.

“Pengembang saya minta tingkatkan kualitas rumah yang dibangun, sedang perbankan saya minta tidak hanya menyalurkan kredit, namun betul-betul memastikan hunian yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan rawan gempa,” jelas Menteri Basuki.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut baik PKO dengan 25 bank pelaksana untuk penyaluran KPR FLPP. Menurut Eman, demikian dia akrab dipanggil, dengan dilakukannya PKO pada akhir 20918, maka nantinya pada Januari 2019 pengembang sudah bisa merealisasikan penjualan.

Mengenai harga jual rumah subsidi tahun 2019 yang belum juga diputuskan oleh pemerintah, dia mengatakan tidak akan menjadi masalah.

“Harga baru itu konsepnya harga lama yang ditingkatkan kembali. Pada 2019, hanya berlaku setahun sebab pada 2019 Kementerian PUPR dan kementerian terkait tengah melakukan review terhadap seluruh sistem pembiayaan perumahan,” jelas Eman.

Sebelumnya, pada 2018 terdapat 43 Bank Pelaksana yang telah melakukan PKO untuk menyalurkan KPR FLPP. Untuk mengoptimalkan penyaluran dana FLPP, PPDPP telah melakukan evaluasi dan penyesuaian sehingga dari total 43 Bank Pelaksana yang tidak mencapai target yang disepakati pada PKO, maka penyaluran dana akan dialihkan kepada bank lainnya.

Meski jumlah bank yang berpastisipasi tidak sebanyak pada 2018, Eman menyebutkan tidak akan menganggu proses penyaluran KPR FLPP. Sebab yang menjadi masalah itu kapasitas bank, bukan jumlah bank yang berkontribusi.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan tetap akan membuka kesempatan bagi Bank Pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria capaian berdasarkan addendum PKO 2018 untuk kembali menjadi Bank Penyalur FLPP 2019 dengan beberapa persyaratan.

“PPDPP akan melakukan penilaian kepada Bank tersebut berdasarkan potensi pasokan dan permintaan, kapasita penyaluran perbankan, rencana bisnis, dan struktur organisasi perbankan yang akan dilaksanakan pada Januari-Maret 2019,” ujar Budi.

Bagi Bank Palaksana yang dinyatakan memenuhi persyaratan dari hasil penilaian tersebut dapat menandatangani PKO 2019 pada April 2019 dan akan menyalurkan KPR FLPP pada triwulan ke depan.

Untuk 2019, PPDPP mendapat alokasi dana sebanyak Rp7,1 triliun terdiri dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5,2 triliun, ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok senilai Rp1,9 triliun dengan target rumah sebanyak 68.858 unit.

Sementara itu, hingga 14 Desember 2018, PPDPP telah menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp4,8 triliun atau sebanyak 46.964 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut masih hanya mencapai 85% dari total target penyaluran 2018 sebesar Rp5,8 triliun atau sebanyak 70.000 unit rumah.

Harga Rumah Subsidi
Sementara itu, mengenai rencana perubahan batasan harga jual maksimal rumah subsidui untuk masyarakat berpenghasilan rendah ditargetkan keluar pada akhir Januari 2019. 

Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid mengatakan pembahasan rencana perubahan batasan harga jual maksimal hunian bagi MBR masih dalam tahap pembicaraan final dengan asosiasi dan Kementerian Keuangan.

“Pembahasan sudah mengerucut, tinggal pembahasan sekali lagi dengan asosiasi, kemungkinan itu di akhir Januari 2019. Setelah itu baru ditetapkan (harga baru),” ujar Khalawi di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan kenaikan harga hunian bagi MBR kemungkinan akan mencapai 3% hingga 7,5% disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Selain itu, Khalawi juga mengatakan saat menanti keputusan penetapan harga jual yang baru, pengembang diharapkan untuk tetap mengembangkan hunian MBR dan menggunakan harga yang selama ini masih berlaku sehingga tidak menjadi penghambat pencapaian program satu juta rumah.

Sebelum keluarnya penetapan harga baru rumah subsidi, maka diharapkan pengembang masih bisa menggunakan batasan harga maksimum tahun 2018. Dan setelah keluar baru dilakukan penyesuaian harga. (Teti Purwanti)