AKTUAL

Indonesia Jadi Patokan Rumah Terjangkau di Dunia

Administrator | Selasa, 27 November 2018 - 13:42:54 WIB | dibaca: 33 pembaca

Indonesia saat ini menjadi salah satu patokan dunia dalam membangun perumahan yang terjangkau (affordable housing) melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan belum ada negara di dunia yang mengedepankan program rumah terjangkau untuk rakyat dengan bersinergi antara pemerintah dengan pihak swasta.

“Indonesia ini lebih terdepan dibandingkan dengan negara lain karena hanya di Indonesia pihak swasta bisa membantu pemerintah untuk mencapai program ini. Kita sudah buktikan bisa berbagi tugas dengan pemerintah dalam membangun rumah rakyat yang terjangkau,” ungkap Eman, saat berbicara dihadapan puluhan awak media di acara Coffee Morning Forwapera bertema “Memperkuat Sejuta Rumah” di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurut Eman, saat hadir di pertemuan internasional seperti di FIABCI (Federasi Real Estate Dunia) dirinya selalu memperkenalkan dan memaparkan mengenai Program Sejuta Rumah kepada pengembang di luar negeri. Negara lain, kata dia, sontak kaget dan tidak percaya Indonesia mampu membangun sejuta rumah per tahun.

“Pengembang dari negara lain kaget sekali, hah satu juta? Mereka melihat ini satu program dan capaian yang luar biasa, sehingga kita menjadi benchmark untuk penyediaan affordable housing di dunia,” papar tokoh yang kini juga menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik itu.

Meski begitu, diakui masih banyak kendala dan hambatan yang perlu disempurnakan pemerintah terkait program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Insentif dari affordable housing selama ini baru untuk konsumen. Sedangkan untuk pengembang selaku produsen masih minim sekali, hanya PPh 1 persen. Saya kira ini perlu ditambah,” tegas Eman.

Dia memberi contoh, dari 600 ribu hingga 700 ribu rumah subsidi yang dibangun, tahun ini hanya 40 ribu unit yang bisa mendapatkan bantuan PSU. Menurut Eman, semua pengembang yang membangun rumah subsidi seharusnya mendapatkan bantuan PSU dari pemerintah untuk memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu, aturan soal PSU ini perlu dikaji ulang.

Kendala lain yang dihadapi pengembang adalah suku bunga bank yang cukup tinggi. Bahkan bunga yang diterapkan bank pelat merah untuk kredit konstruksi yang saat ini berkisar antara 12 persen hingga 13 persen dinilai masih memberatkan pengembang rumah bersubsidi. Padahal beberapa bank swasta sudah berani memberikan bunga kredit konstruksi (modal kerja) kepada pengembang sebesar 9 persen untuk membangun rumah komersial (non-subsidi).

Dia berharap pemerintah bisa mengintervensi bunga bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa lebih rendah atau setidaknya sama dengan bank swasta. Jika bunga diturunkan, maka produktivitas membangun rumah bisa lebih banyak, terutama untuk MBR.

“Kami tidak bicara subsidi, tetapi keberpihakan semua stakeholder, dari mulai perbankan (BUMN) dan pemerintah itu yang diharapkan,” ungkap Eman.

Dia menyebutkan, REI memiliki anggota lebih dari 4.000 perusahaan yang membangun rumah MBR. Kalau pengembang rumah subsidi ini mendapat insentif berupa bunga kredit konstruksi yang lebih terjangkau, maka cash flow perusahaan akan lebih kuat. Dengan begitu, produktivitas pengembang membangun rumah subsidi bisa lebih cepat.

Kepastian Hukum
Sementara Pengamat Perumahan Rakyat dan Praktisi Hukum Properti, Muhammad Joni menyebutkan belum maksimalnya Program Sejuta Rumah karena sistemnya yang belum kuat. Ditambah lagi kebijakan yang masih berubah-ubah dari pemerintah. Padahal, harusnya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang stabil, sehingga pelaku usaha khususnya mampu memprediksi arah pasar.

“Kalau sistemnya kuat, maka pemerintah juga akan mudah memberikan kemudahan. Di sisi lain, pengembang menyiapkan produk terbaik agar perumahan ini bukan sekadar proses jual-beli namun ada nilai tambah kebahagiaan pada setiap pemiliknya,” jelas Joni.

Joni menekankan pentingnya ada sistem kebijakan yang stabil dan pasti dalam menjalankan Program Sejuta Rumah. Pengembang dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi istilah program penyediaan rumah rakyat mandek atau berhenti di tengah jalan. Tanpa kepastian hukum, maka upaya mengatasi backlog perumahan yang tinggi selamanya hanya sebatas jargon politik, tegas Joni. (Teti Purwanti)