Berita

Ini 3 Usulan REI agar Program Rumah untuk ASN Sukses

Administrator | Senin, 11 Februari 2019 - 14:23:59 WIB | dibaca: 87 pembaca

Foto: Istimewa

JAKARTA -- Para pengusaha yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) memberi tiga masukan utama agar program rumah untuk ASN, TNI dan Polri dapat terealisasi dengan optimal.

Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum REI menuturkan tiga usulan ini telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua Tim Pengembangan Perumahan bagi ASN, TNI dan Polri.
Ketiga usulan ini diharapkan dapat diakomodir dalam aturan yang sedang dirancang di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami mengusulkan beberapa hal mendasar. Bagaimana perumahan ASN, TNI dan Polri ini bisa diwujudkan," kata Soelaeman di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/2/2019).

Usul yang disampaikan REI ini yakni, pertama, berupa pengurangan pajak. Soelaeman menyebutkan dalam aturan saat ini, hanya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diberikan pembebasan PPN. Aturan yang sama diharapkan juga diberikan bagi rumah untuk aparatur negara ini.

"Kami usulkan untuk rumah non MBR juga dipadukan dengan peraturan menteri keuangan rumah MBR. Kami mengusulkan PMK berlaku namun untuk rumah di atas MBR kami usulkan [pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan hanya] selisihnya," kata Soelaeman.

Usulan lainnya yang disampaikan REI kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni seluruh aparatur negara yang mengajukan permohonan rumah langsung disetujui tanpa mekanisme resmi dalam aturan pembiayaan perbankan.

"Mereka, ASN, TNI dan Polri kan dijamin negara, jadi ya langsung saja [disetujui]," katanya.

Sedangkan usulan ketiga dari REI yakni mengenai rumah kosong dikecualikan bagi ASN. 

Soelaeman menyebutkan saat ini banyak PNS yang bekerja diinstansi vertikal. Akibatnya domisili mereka selalu berpindah-pindah mengikuti penugasan.
Agar para pekerja dengan mobilitas tinggi ini dapat diakomodir maka mereka dikecualikan mengenai rumah kosong.

"Jadi rumah mereka ini akan kosong. Kami harapkan aturan ini dibebaskan dari ASN. Sehingga ketika kembali ke kampung mereka sudah memiliki rumah," katanya.

Soeleman menyebutkan saat ini rentang harga rumah yang masuk dalam program untuk ASN harga tertingginya berada pada Rp500 juta.
Rumah yang disediakan melingkupi tipe vertikal dan rumah tapak. 

"Arahan dari Pak JK lebih ke vertikal sehingga selain memberi keamanan juga menghemat lahan," katanya.

Sumber: kabar24.bisnis.com