TOPIK KHUSUS

Ini Cara Pemerintah Awasi Kualitas Rumah Rakyat

Administrator | Rabu, 30 Mei 2018 - 10:45:20 WIB | dibaca: 34 pembaca

Foto: Istimewa

Penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan sebanyak 5.108 unit rumah subsidi belum dimanfaatkan (ditempati) debitur tampaknya juga menjadi dasar dari pemberlakuan SLF. Salah satu tudingan bahwa rumah MBR tidak ditinggali atau kosong karena kualitas bangunan yang belum memadai.

sLF ini semangatnya adalah untuk menjamin kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang. Kami memastikan tidak ada penarikan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengembang,” ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, baru-baru ini.

SLF memiliki payung hukum PP No.64/2016 yang merupakan turunan dari UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan UU Bangunan Gedung tahun 2002.

Lana menjelaskan, pentingnya menjaga kualitas perumahan bagi MBR supaya pemanfaatan pembangunan tepat sasaran. Saat ini, dari 504.079 rumah subsidi yang dibangun, sekitar 30%-40% tidak dihuni. Sejumlah alasan kosongnya rumah tersebut antara lain, infrastruktur yang belum baik, konsumen masih menyelesaikan kontrakan lama atau pindah tugas bekerja.

Selain SLF, Kementerian PUPR juga akan mulai melakukan pengawasan melalui sensus ke setiap rumah yang dilakukan oleh BLU PPDPP. Nantinya akan dicatat kondisi rumah dan keluhan penghuni. Pemerintah juga akan mewajibkan setiap pengembang yang membangun rumah subsidi untuk terdaftar di salah satu asosiasi pengembang guna memudahkan pengawasan dan peneguran.

Adapun mekanisme pengendalian dan pengawasan telah ditetapkan berdasarkan lima tahapan yakni tahap persiapan, tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, paska konstruksi dan tahap verifikasi. Pada tahap persiapan, badan hukum/pengembang menyusun proposal yang berisi design, perencanaan dan dokumen-dokumen perizinan yang kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kemudian tahap selanjutnya pra konstruksi, yakni apabila proposal sudah lengkap maka PTSP dapat menerbitkan IMB. Setelah itu pengembang akan langsung dapat melakukan konstruksi awal bangunan, sarana dan prasarana umum di bawah pengawasan dinas teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bantuan pendampingan oleh Kementerian PUPR.

Selanjutnya memasuki tahap paska konstruksi, PTSP menerbitkan SLF bagi bangunan yang sudah lolos tes pemeriksaan. Dan apabila sudah terbit SLF, maka debitur yang membeli rumah subsidi dapat melakukan akad kredit. Tahap ini disebut tahap verifikasi, dimana verifikasi juga akan dilakukan bank.

BANTU PENDAMPINGAN
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah kabupaten dan kota yang melembagakan SLF, salah satunya dengan pendampingan. Hal itu mengingat dari 540 kabupaten/kota, baru sekitar 20 kota yang siap menerbitkan SLF.

“Diperlukan upaya khusus supaya daerah mau membentuk lembaga SLF, sehingga pemerintah pusat menawarkan mekanisme pendampingan melalui dinas perumahan dan pemukiman di setiap daerah,” papar dia.

Diakui Lana, intensitas sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait PP No 64 tahun 2016 dan SLF perlu ditingkatkan karena masih banyak kabupaten dan kota yang belum mengimplementasikan hal tersebut, sehingga menyulitkan pengembang dalam membangun rumah bersubsidi.

Pemerintah pun berencana melaksanakan dekonsentrasi bidang pembiayaan perumahan menjelang akhir 2017. Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana untuk dekonsentrasi yang akan dilaksanakan di 16 provinsi dengan total dana sebesar Rp 16,3 miliar, yang diharapkan lebih mendorong semangat pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat. TPW