ASPIRASI DAERAH

Ini Terobosan REI Sulsel Atasi Backlog Hunian

Administrator | Senin, 18 Februari 2019 - 15:31:16 WIB | dibaca: 46 pembaca

Ketua DPD REI Sulsel, M. Sadiq

Hingga akhir 2017, angka kekurangan pasokan (backlog) rumah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disebutkan mencapai 350 ribu unit. Sementara pasokan dari pengembang diperkirakan tidak sampai 30 ribu unit per tahun. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan Realestat Indonesia (REI) Sulsel.

Ketua DPD REI Sulsel, M. Sadiq mengungkapkan rata-rata setiap tahun angka backlog di Sulsel bertambah 5%, sehingga dibutuhkan terobosanterobosan yang lebih berani guna mengurangi angka backlog tersebut. Tahun ini, REI Sulsel menargetkan dapat membangun sebanyak 20 ribu unit rumah di daerah tersebut.

“Sulit menggenjot pasokan hunian karena harga lahan yang makin mahal, regulasi yang sering berubah-ubah dan penetapan harga rumah subsidi untuk tahun-tahun berikutnya yang belum jelas sehingga membuat banyak pengembang di Sulsel memilih wait and see untuk membangun,” kata Sadiq kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Saat ini, harga lahan di Makassar sudah mencapai Rp 500 ribu per meter persegi dan sudah tidak bisa digunakan untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR). Sedangkan untuk daerah yang lebih jauh dari Makassar kini harga tanah berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per meter persegi.

“Setiap tahun harga tanah di Sulsel bisa naik hingga 10%, bahkan lebih untuk daerah-daerah yang tengah dibangun proyek perumahan dan infrastruktur. Ini menjadi problem dalam pembangunan perumahan,” ungkap dia.

Sadiq menegaskan harga tanah yang naik terus sangat sulit dibendung. Untuk itulah, REI Sulsel terus melakuan evaluasi internal sehingga anggota asosiasi dapat tetap bisa melakukan pembangunan dan mendukung upaya pengentasan backlog hunian di bumi Anging Mamiri. Salah satunya REI Sulsel melakukan koordinasi dengan semua stakeholder perumahan.

Contohnya, seperti kerjasama pengembang dengan PLN yang awalnya tidak mau memberikan jaringan pada tanah kosong, sekarang bisa langsung bangun tiang. Demikian juga dengan BPN, saat ini, biaya pemecahan sertifikat sudah diminimalkan, baik secara biaya maupun waktu. Dari sisi perbankan, menurut Sadiq, REI menyarankan supaya analisa dan persetujuan bisa dilakukan lebih cepat termasuk mengakomodir kelompok masyarakat non fix income.

“Kami juga terus mengawal perizinan pembangunan perumahan khususnya kebijakan di tingkat daerah supaya lebih baik dan mendukung upaya mengatasi backlog,” papar Sadiq.

Realisasi Rumah Subsidi
Pasokan dan penjualan rumah di semester pertama tahun ini di Sulsel sedikit melambat. Kondisi yang juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Namun di semester kedua pelaku usaha lebih optimistis terlebih untuk rumah di segmen menengah terkait rencana pelonggaran aturan Loan to Value (LTV).

Dengan pelonggaran LTV, REI Sulsel pun mengubah porsi pembangunan rumah komersial, dari 20% dari target awal menjadi 30%. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa perhitungan.

Menurut Sadiq, sejak pemerintah mulai mengkaji pelonggaran LTV, REI Sulsel sudah beberapa kali pula melakukan Forum Group Discussion (FGD). Dari hasil FDG tersebut, diprediksi LTV akan berhasil di Sulsel sehingga target kenaikan tersebut bukan tanpa pertimbangan. 

Sulsel merupakan salah satu pintu utama di Indonesia Timur. Beberapa pengembang nasional seperti Ciputra, Agung Podomoro, dan juga Lippo sudah masuk berinvetasi di provinsi tersebut.

Sementara itu untuk rumah subsidi, dari target 20 ribu unit di tahun ini, hingga Juni 2018 baru terealisasi sekitar 5.000 unit. Namun, ungkap Sadiq, pengembang anggota REI di Sulsel akan menggenjot pembangunan di semester kedua, apalagi saat ini jumlah anggota REI di daerah itu bertambah hingga mencapai 300 perusahaan.

Di samping itu, pengembang pun sudah mulai bisa beradaptasi dengan regulasi dari pemerintah, setelah di awal tahun sempat terhambat ketentuan regulasi baru. (Teti Purwanti)