GAGASAN

Institusi, Institusi, Institusi

Administrator | Selasa, 03 Desember 2019 - 14:28:35 WIB | dibaca: 177 pembaca

Foto: Istimewa

Oleh: Muhammad Joni, SH, MH, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute), dan Managing Partner Law Office Joni & Tanamas.



Di satu kota. Seorang lajang milenial terpulas tidur. Bangun subuh “on” bertaut dengan institusi. Bahkan tatkala tidur nyenyak, tadi malam. Institusi sekuriti perumahan siaga menjaga tidur Anda, dan amannya kendaraan Anda.

Memulai hari, kita terhubung kemana-mana. Jamak urusan. Buaaanyak institusi. Kita menurut dan mengikut, selama merasa institusi itu patut. Seperti terkoneksi ke seluruh kota, bahkan negara dan penjuru dunia, dengan perkakas gadget Anda. Menghubungkan Anda dengan institusi subsider aturan.

Ikut turut kepada institusi? Ya. Mulai dari institusi keluarga (rumah tangga), kantor sendiri yang tiap hari membuat disposisi, ikatan alumni acap menghimpun donasi, perkumpulan PPPSRS mengumumkan naik iuran warga, otoritas polisi diseminasi aturan baru tilang elektronik, bank penerbit mengirimkan notifikasi, Gubernur Jakarta mengumumkan kebijakan perluasan koridor “gage” ganjil genap.

Institusi tak musti organisasi formal! Bisa organisasi profesi lawyer, redaksi majalah properti, grup WA kekerabatan ‘anak & mantu enyak dan babe’. Bahkan sampai PBB: United Nations yang melombakan kotakota bahagia sedunia.

Petang hari Anda turun dari kantor hendak mereguk nikmatnya Kopi Gayo long berry di indoor-cafe, Anda terikat aturan larangan merokok. Membayar pakai kartu debit, duduk nyaman terkoneksi internet, transaksi online; semua terkoneksi institusi yang memiliki rules and structure.

Postulatnya: tiap orang absolut dalam jejaring relasi institusi. Bersentuhan banyak regulasi institusi. Anda berpotensi terikat dan dipengaruhi/mempengaruhi banyak institusi. Dalam bentuk aturan (rules) dan tentu saja, pengaruh organ lembaga (structure) yang menggerakkannya.

Efektivitalitas rules and structure pun terus diuji penggunanya, setiap hari. Hari adalah 24 jam. Bersintesis 24 jam. Dinamis 24 jam. Bertumbuh 24 jam. Hidup 24 jam. Menjadi living rules and structure 24 jam. Tiap hari orang-orang mengikuti, diuji (dan menguji), dibimbing, berhitung, berkalkulasi dan mengambil keputusan dalam derap kerja institusi. Walau terikat, orang begitu mudah lepas dan keluar dari institusi, seperti uninstaal sebuah aplikasi dengan jemari. Negara adalah institusi yang kompleks hasil kontrak sosial warganya. Group WA, pun punya “warga”.

Orang-orang terkoneksi, dipengaruhi, berkonsekwensi, terikat mematuhi living rules and structure (sebut saja “LRS”).

Institusi, menurut ajaran institusionalism, adalah bukan gedung, bukan kantor. Ringkasnya institusi adalah rules and structure. Institusi yang fit and proper berjalan dengan rules and stucture-nya. Pengaruhnya bisa melebar atau menyempit, menguat atau melemah. Indeksnya sesuai penerimaan, apakah institusi itu diikuti juncto dipatuhi atau tidak?

Tingginya kepatuhan warga pada housing code, dijalankannya apartemen regulation, patuh membayar iuran, tagihan retribusi pun pajak misalnya, mementukan indeks LSR itu sendiri. Institusi memiliki aturan dan strukturnya yang dinamis dan berkembang terus sesuai jiwa warga. Ilmu hukum menyebutnya living laws.

Alhasil, ikhwal rules and structure tak hanya domein formal institusi kota ataupun negara. Bahkan sepotong gosip, diakui James Scott punya peran dalam politik yang juga memiliki LSR tersendiri. Posting pesan yang viral ataupun percakapan hot topic dunia maya era revolusi industri 4.0 kini, tak terelakkan masuk dalam analisis keputusan kepala desa, pun petinggi maskapai Garuda. Termasuk analisa agensi pemasaran saham perusahaan properti, yang disodorkan pagi-pagi.

Rules and structure bergeliat dalam kenyataan sosial. Tumbuh dalam aras sejarah. Dinamika institusi menghadirkan pendekatan Historical Institusionalism. Kaum institusionalis percaya, sejarah dipengaruhi jalannya living rules and structure itu. Yang kemudian menciptakan culture (budaya). Struktur yang diikuti membangun kultur. Pun, kultur menyehatkan struktur yang bijaksana skala dewasa. Mirip ajaran Friedman, sistem hukum dibangun atas 3 unsur legal: substance, structure and culture.

Soal krusialnya, apakah institusi menjadi extractive atau memilih watak inclusive? Institusi yang mengeras atau menyatu tak membatas dengan warga dan pelanggan.

Ikhwal krusial ini juga berlaku bagi institusi bernama Indonesia. Atau, maskapai pesawat udara yang tempat duduknya acap Anda pesan. Developer kawasan skala metropolitan. Idemditto pengelola apartemen ataupun realestate management. Kedai dan resto dimana Anda melanggannya makan siang. Juga, otoritas kota.

Institusi-institusi itu berkelakuan extractive atau memilih watak inclusive, akan menemui nasibnya sendirisendiri. Diikuti atau ditinggalkan? Install atau uninstaal. Developer yang nakal dan aniaya hak-hak konsumen – terima uang muka dan cicilan menahun tetapi tak segera lakukan penyerahan akan menerima ucapan “selamat tinggal” dari sang zaman milenial-3, bahkan jangan heran dikritik frontal netizen, IG-ers, FB-ers, Youtubers. Kontraktor yang berkerja awut-awutan, culas, lewat tenggat, --sementara pembeli sudah menanti penyerahan kunci-- akan ditinggalkan developer.

Pemasok material yang tidak tepat waktu dan langgar amanah, akan lekas dilupakan juragan. Agen penjualan yang kasar kepada calon konsumen, akan kehilangan pendapatan. Walikota yang hilang dari berbagai persoalan riil warga kota, akan ditinggalkan warga. Otoritas kota yang tak mendidik warga mematuhi aturan, jangan heran defenisi kota adalah kesembrautan.

Acap kali aturan alias rules tidak kompatibel dengan structure. Ada rules tanpa tersedianya structure. Gejala bangunan rumah tunggal di puncak menara apartemen, PPPSRS tunggal dalam kawasan kota baru yang dibangun bertahap, tak adanya aturan hak bawah tanah dan atas tanah, bawah laut dan di atas kawasan perairan, namun fisiknya ada dan nyata; hal itu adalah contoh kesenjangan rules dengan structure. UU Rumah Susun –yang maksud aslinya mengatur rumah susun umum bersubsidi— terbukti tidak kompatibel untuk pengaturan apartemen, residen, office tower, kondominium dan bangun vertikal komersial lainnya. PPPSRS ala UU Rusun tidak cocok dengan apartemen, apalagi kawasan kota baru. Perlu UU yang mengatur properti realestat, dari hulu ke hilir.

Hemat saya membangun kawasan menjelmakan kota “swasta/mandiri” –pun demikian kota-kota publik baru yang hendak dibangun-- tidak hanya merancang dan membangun fisik belaka. Namun rules and structure dirancang dan dibangun serta. Menyiapkan lebih dulu detail penataan ruang, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, itu sih oke, namun jangan sampai alpa menyiapkan aturan bagaimana social engineering, bagaimana warga berkawasan juncto berkota, dengan aturan yang diikut karena patut, bukan karena takut. Bukan aturan yang aniaya (jiwa dan raga; pendapat dan pendapatan warga!). Yang tidak menyisakan banyak curiga, yang tidak membenihkan pembangkangan. Jangan buat aturan ekstraktifrepresif, namun inklusif-partisipatif.

Aturan yang patut memudahkan partisipasi warga menegakkan aturan. Sejalan dengan Geral E. Frug sang pengusung city law concept yang menyarankan kota-kota bercirikan partisipasi juncto kolaborasi, bukan represif. Partisipasi akan seret jika tanpa inklusi. Salah satu yang perjuangan atas nama hak atas kota (right to the city) adalah partisipasi kepada kebijakan kota. Dari sana dibenihkan kepatuhan aturan. Mengapa orang-orang berbeda kelakuan ketika berada di kota berbeda, walaupun berdekatan sejarak pandangan mata, seperti Batam dengan Singapura. Apa kekira jawabannya?

Gagasan praktis opini ini, ketika hendak memulai membangun kota mandiri, merencanakan kota-kota publik baru, bahkan ibukota baru, tidak hanya merencanakan, menata dan membangun tubuh kota. Tak melulu hanya city engineering. Namun membangun rules and structure engineering yang patut, agar aturan dan otoritasnya diturut dan diikut.

Arnold Mamesah, kawan saya di HUD Institute menerawangi transvolusi urban cq. kota masa depan bertransformasi menjadi “mesin pertumbuhan” berbasis layanan (services), bukan lagi industri. Distingsi kota adalah: kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi.

Alhasil, rules and structure yang karib dengan warga kota menjadi jiwa kota, meniru jiwa bangsa (volk geist) dari von Savigny. Opini ini hendak memberi peringatan, pada setting sosiologi kota seperti itu, jangan salah duga tenaga “ombak” civil society kota itu hanya sanggup bekerja, lembur, bermain, online, menonton, kongkow, umbar ujar dan tidur lelap di kamar apartemen tanpa peduli kota.

Dengan rules and structure yang patut dan efektif, ekspresi partisipasi dan kolaborasi tak lagi melulu dengan cara memblokade bundaran landmark kota dan membawa poster besar. Petisi online, complain mechanism digital, boikot beli ayam goreng yang tidak “hewaniawi”, uninstaal aplikasi pembegal, bahkan pindah saldo ke bank lain dan katakan ‘good bye’ pada developer nakal. Itu bentuk tindakan warga era revolusi industri 4.0 yang frontal dan tanpa basa-basi kepada institusi-institusi yang gagal. Keluar dari rules and structure yang menjerat dan tidak patut diikut, tak ada alasan untuk dipatuhi.

Analog negara, kota pun demikian badan usaha bisa gagal karena tak membangun institusi. Rules and structure yang menjerat dan aniaya. Jangan sampai prediksi Daron Acemoglu dan James A. Robinson --Whay Nations Fail Today? Institutions, institutions, institutions— terjadi pada kota dan kedai usaha Anda. Membangun institusi kota pun usaha Anda, ikuti syair lagu kebangsaan Indonesia Raya; ‘bangunlah jiwanya bangunlah raganya’. Merdeka, merdeka, merdeka ! Salam literasi properti. Allahu’alam. Tabik.