TOPIK KHUSUS

Judicial Review Puncak Kekecewaan kepada Pemerintah

Administrator | Rabu, 08 Mei 2019 - 13:20:29 WIB | dibaca: 86 pembaca

Foto: Istimewa

Pembahasan kedua aturan tersebut yang terkesan tertutup dan diberlakukan tanpa sosialisasi cukup telah memicu kekecewaan berbagai pihak.

"udicial review yang kami lakukan bersama dengan REI dan beberapa pihak lain itu dikatakan terburu-buru. Padahal itu adalah puncak kekecewaan karena selama proses pembahasan terkesan kami diabaikan,” tegas Sekretaris Jenderal P3RSI, Danang Surya Winata kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

P3RSI, kata dia, sudah memberikan masukan kepada pemerintah sejak 2011 mengenai pengelolaan rusun. Tetapi justru muncul PerMen dan PerGub yang sama sekali tidak mengakomodir masukan-masukan perhimpunan pengurus rusun tersebut. Bahkan isinya jauh sekali melenceng dan beresiko besar menimbulkan konflik-konflik baru di tingkat pelaksanaan.

Diungkapkan Danang, pasca terbitnya UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) pihaknya bersurat ke Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang kini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). P3RSI kemudian diajak beberapa kali dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanah UU Rusun.

Namun berjalan hampir 8 tahun, PP tidak juga terbit. Hingga ujug-ujug terbit PerMen No 23 tahun 2018 yang kontroversial itu.

P3RSI juga diajak beberapa kali membahas dalam pembahasan PerGub PPPSRS yang diinisiasi Sekda DKI Jakarta Saefullah. Saat itu menurut Danang, pihaknya berpikiran positif dulu sehingga 1-2 kali datang mengikuti pembahasan tim perumus. Namun setelah itu tidak lagi dilibatkan, hingga di akhir 2018 keluar PerGub 132/2018.

“Kami kaget, kok malah banyak poin yang ternyata bertentangan dengan UU Rusun. Isinya sama dengan PerMen, bahkan lebih kacau lagi. Sehingga kami berpikiran dan menduga kok ini sepertinya yang susun orang yang sama,” ujar Danang.

Dugaan yang sama diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun, Mualim Wijoyo. Menurut dia, ada pihak yang diduga berkepentingan dengan aturan perhimpunan penghuni rusun, sehingga kemudian tiba-tiba keluar aturan yang sepihak tersebut.

“Begini, rumah susun ini seksi sekali, dan godaannya paling besar. Biasa kalau orang disuruh menjadi Ketua RT/RW di perumahan tapak (landed house) pasti akan menolak, tetapi kalau diminta menjadi pengurus rumah susun, orang berebut karena ada uang tertib untuk pemeliharaan gedung dan lingkungan. Artinya setiap bulan ada iuran yang dibayar penghuni, dan itu jelas menggiurkan sekali,” ungkap dia.

Godaan itulah yang menjadi alasan mengapa regulasi terkait PPPSRS ini diduga sangat rawan adanya intervensi. Mualim menilai dalam membuat kebijakan, pemerintah terkesan susah memilah sehingga sepertinya yang dikesampingkan adalah kepentingan pengembang. Menurut dia, REI tidak dilibatkan secara utuh dalam menyusun aturan PPPSRS tersebut, bahkan masukan-masukan yang pernah diberikan tidak diakomodir oleh pemerintah.

“Mengenai PerMen tentang PPPSRS itu, REI sudah menyurati Kementerian PUPR dan di pertemuan terakhir kami diminta legal opinion, sekaligus merevisi perundangan yang kurang tepat,” jelas dia.

REI dan P3RSI telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PerMen 23/2018 sekaligus PerGub 132/2018. 

Yusril Ihza Mahendra menegaskan, regulasi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan keresahan bagi pengembang apartemen/rusun serta perhimpunan penghuni rusun.

Aturan tersebut ditudingnya keluar tanpa melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan mengabaikan pasal-pasal acuan dalam yang lebih tinggi yakni Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rusun khususnya pasal 78 yang mendelegasikan kewenangan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalui PP, bukan PerMen.

“PerMen ini diterbitkan dengan banyak sekali kejanggalan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampaknya membuat keresahan pemilik unit-unit satuan rumah susun, gangguan kerja kepada pengembang apartemen atau rumah susun, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik (unit),” ujar dia saat temu pers di Kantor Ihza & Ihza Law Firm, Office tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Yusril berharap pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan PerMen dan PerGub berkaitan dengan PPPSRS, sekaligus memberikan waktu untuk penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah Rumah Susun (RPP Rusun) yang mengakomodir kepentingan semua pihak, sehingga berkesesuaian dengan amanah undang-undang.

Siap Menghadapi
Menanggapi rencana judicial review dari REI dan P3RSI, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid mengatakan bahwa pihaknya tidak masalah jika ada opini kedua, asal tidak melanggar perundang-undangan. Pemerintah, ungkap dia, mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

“Silahkan saja sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku dan kita akan tanggapi sesuai peraturan juga. Pembahasan Permen 23/2018 itu kan telah melalui pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan telah dilakukan uji publik. Kami selalu membuka diri untuk melakukan pembahasan demi perbaikan ke depan,” terang Khalawi seperti dikutip dari Indonesia Housing.co.

Intinya lanjut Khalawi, apa yang sudah diatur dalam beleid itu sudah mencerminkan peran Pemerintah sebagai regulator yang cover semua kepentingan, baik pengembang maupun konsumen. Permen itu, kilah dia, telah diproses sesuai prosedur dan amanah Undang-Undang No. 20 Thn 2011 tentang Rumah Susun.

Menurut Khalawi, aturan PPPSRS dalam Permen 23/2018 hanya merevisi permen serupa yang sudah ada. Mengenai alasan asosiasi yang mempermasalahkan terbitnya Permen dan bukan PP, dia mengatakan bahwa PP masih dalam proses.

“Jika PP belum ada (keluar) dan permen juga tidak ada, kemudian siapa yang mengatur? Buat PP kan tidak bisa cepat, butuh proses yang cukup lama,” jelas Khalawi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga mengaku tidak mempermasalahkan gugatan yang diajukan REI dan P3RSI. Dia berpendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan langkah hukum.

Anies mengapresiasi pihak-pihak yang tidak menyetujui peraturan untuk memprotes melalui pengajuan gugatan.

Tindakan itu merupakan cara yang lebih beradab dibandingkan sekadar melakukan demonstrasi di jalan. “Nanti kita berdebat di depan hakim. Itulah cara yang beradab,” ujar dia. (Rinaldi)