Sajian Utama

Jurus Jitu Tarik Investasi

Administrator | Senin, 20 Maret 2017 - 10:59:40 WIB | dibaca: 490 pembaca

Tampaknya langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin negeri ini selalu tak lepas dari kejutan. Setelah paket kebijakan ekonomi, kini Jokowi mengeluarkan jurus ampuh dengan memberikan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty.  

Latar belakang kebijakan ini adalah guna mendorong penerimaan negara melalui investasi di berbagai sektor dan memiliki dimensi ekonomi yang luas. Setidaknya, kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, tax amnesty menguntungkan bagi penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Dari sisi pajak, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN hingga tahun-tahun sesudah penerapan, yang tentunya akan membuat APBN lebih sustainable.

“APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tetapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dikutip dari laman website kementerian keuangan.

Di sisi lainnya, di luar fiskal atau pajak, tax amnesty diharapkan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri, jelas ini akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan.

“Jadi saya melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampak makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia,” ujar Bambang.

Dari kebijakan ini, setidaknya uang orang Indonesia yang parkir di luar negeri dapat ditarik masuk ke Indonesia dan untuk mendanai proyek-proyek penunjang pertumbuhan ekonomi.

“Saya melihat potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak karena berbagai macam data menunjukkan, mengindikasikan, meskipun uangnya itu berasal dari Indonesia tetapi disimpannya lebih banyak di luar negeri. Jadi potensinya sebenarnya bisa di atas Rp 100 triliun,” jelasnya.

Soal ini, Presiden Jokowi memang menyampaikan keprihatinan betapa pengembang besar di Indonesia malah membangun properti di luar negeri sedangkan di dalam negeri masih ada kekurangan rumah. Semestinya yang dibangun itu Tanah Air kelahirannya, bukan negara orang lain.

“Pemilik modal kita justru ingin membangun di luar negeri padahal kita masih kurang rumah 13 juta unit,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah terkait fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada sejumlah kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin, 18 Juli 2016.

Menurut Presiden Jokowi, tanpa ada keberanian mengubah kondisi itu maka kejadian lucu itu akan terus berlanjut. “Perlu insentif yang memberi keuntungan kepada pengembang agar mereka membangun di sini. Ini juga termasuk infrastruktur jalan tol dan rumah sakit,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing langsung (FDI) di suatu daerah. “Dari sisi kompetisi, kita banyak kalah dengan negara tetangga kita baik Thailand maupun Vietnam, yang dulu di bawah kita, sekarang melampaui kita, kalau tidak berani membenahi kita akan tertinggal,” ujarnya.

Presiden Jokowi lantas menyebutkan fasilitas BPHTB untuk DIRE banyak terkait dengan daerah sehingga ujung tombaknya berada di daerah. “Yang banyak terkait adalah bupati, walikota dan gubernur, tanpa berani berubah, kejadiannya malah lucu, pemilik modal kita justru ingin membangun di luar negeri padahal kita masih kurang rumah 13 juta unit,” tegasnya.

Kalau fasilitas BPHTB untuk DIRE segera direalisasikan maka pergerakan investasi akan cepat. Pemberian fasiltas BPHTB untuk penerbitan DIRE merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016. DIRE merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estat (properti).

Reksa dana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang. Dana tersebut dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikelola ke dalam properti.

Kembali ke tax amnesty, bukan berarti kebijakan ini tanpa kendala; pertama tidak bisa dipungkiri ada juga kepentingan asingnya karena dengan melakukan tax amnesty apalagi cukup banyak repatriasi maka akan ada beberapa negara yang selama ini diuntungkan dengan adanya uang Indonesia di luar negeri dan kemudian harus mengalami kerugian atau dampak negatif dari adanya tax amnesty.

“Jadi mungkin mereka juga bekerja melalui berbagai cara untuk mempengaruhi opini di Indonesia, ya itu kemungkinan pertama,” kata Bambang Brodjonegoro.

Kemungkinan kedua adalah salah pengertian karena sempat di awal pernah ada ide total amnesty, jadi langsung menghapuskan semua jenis tindak pidana.  “Nah ini kami tegaskan bahwa yang ada di Undang-Undang Pengampunan Pajak sesuai namanya yang dihapuskan hanya pelanggaran di bidang pajak. Tidak lagi bisa mengampuni atau menghapuskan pelanggaran di bidang lainnya,” ujarnya.