TOPIK KHUSUS

Kaji Ulang Pemberlakukan SLF!

Administrator | Senin, 28 Mei 2018 - 11:57:47 WIB | dibaca: 203 pembaca

Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata menyimpan “bara api” bagi pengembang rumah subsidi. Kemudahan perizinan yang diharap, namun kenyataannya justru syarat tambahan yang didapat.

Ya, ketentuan PP tersebut mengatur bahwa rumah yang akan dipasarkan pengembang harus mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Syarat tersebut berlaku pula terhadap rumah subsidi. SLF ini nantinya akan menjadi syarat sebelum akad kredit berlangsung. Beberapa syarat yang diatur antara lain ketersedianya infrastruktur jalan, hingga tersambungnya air dan listrik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan ketentuan SLF ini sudah bisa diberlakukan pada awal 2018. Sejumlah daerah bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang SLF.

Rencana ini, sontak membuat sejumlah asosisasi pengembang meradang, tidak terkecuali Realestat Indonesia (REI) yang sejak awal justru menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perizinan untuk pembangunan rumah MBR.

“Syarat SLF ini kontra produktif dengan tujuan PP 64 tahun 2016 untuk mempermudah pembangunan rumah MBR. Kami khawatir ketentuan ini justru bakal menghambat suplai rumah subsidi,” ujar Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, baru-baru ini.

REI, ungkap dia, memahami bila SLF diterapkan untuk rumah-rumah atau properti komersial terutama gedung bertingkat. Namun asosiasi menilai SLF belum perlu diberlakukan untuk rumah subsidi yang dibangun pengembang kecil, karena dikhawatirkan menjadi beban baru. Apalagi jika syarat-syarat yang dituntut bukan bagian dari porsi pengembang.

Misalnya jaminan ketersediaan air bersih, listrik, dan infrastruktur dasar lainnya. Justru, kata Eman, pengembang yang wajib menuntut hal itu kepada instansi yang berwenang menyuplai air bersih dan listrik, termasuk kepada pemerintah daerah untuk infrastruktur jalan. Selama ini, REI bahkan mendambakan pemangku kepentingan lain seperti PLN dan PDAM memberikan support penuh terhadap program strategis nasional membangun sejuta rumah. Karena kalau hanya berjalan sendiri, ibarat perang bakal banyak “pasukan” pengembang yang mati ditembaki.

“Kebijakan tersebut lebih tepat diterapkan pada rumah bukan subsidi supaya pengembang menepati janjinya saat serah terima, karena sesuai aturan kalau tidak ada SLF maka bank tidak akan mencairkan dana kredit untuk pengembang,” ujar Eman.

Sementara rumah subsidi, sudah ada standarisasinya, sehingga langsung kelihatan kalau pembangunannya tidak sesuai bestek. Bestek merupakan peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Dalam arti luas, bestek adalah suatu peraturan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami.

Menurut Eman, sebagian besar pengembang rumah subsidi adalah pengembang kecil yang mengandalkan kredit konstruksi. Kalau SLF ini prosesnya lama karena ada tambahan birokrasi, maka serah terima rumah akan mundur, sementara bunga kredit pengembang terus dihitung. Inilah yang akan menjadi masalah.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perizinan, MT Junaedi meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemberlakukan SLF untuk rumah subsidi. Kalau tidak, maka pasokan rumah rakyat bakal terganggu, apalagi REI saat ini berkomitmen penuh sebagai “Garda Terdepan dalam Membangun Rumah Rakyat”, sehingga butuh dukungan penuh pemerintah.

“Pemberlakuan SLF ini dikhawatirkan menjadi masalah ke depan, karena penerbitannya dilakukan PTSP di setiap daerah. Seperti diketahui dalam era otonomi daerah, bukan tidak mungkin daerah melakukan hal yang berbeda dengan tujuan pemerintah pusat. Ini bisa saja justru menjadi penghambat,” tegas Junaedi.

Dia mengingatkan pemerintah supaya penerapan SLF tidak sampai kontra produktif dengan tujuan untuk membangun lebih banyak rumah murah guna menyukseskan Program Sejuta Rumah. Apalagi kalau SLF terlambat keluar, bukan hanya developer yang dirugikan namun juga konsumen karena tertunda untuk menempati rumahnya. Terkait pelaksanaan SLF, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Didik Sunardi mengatakan SLF ini gratis. Sehingga pengembang tidak perlu khawatir akan dibebani biaya. Dia justru beralasan, dengan adanya ketentuan SLF akan mendorong dunia usaha dan pengembang untuk lebih bersemangat lagi membangun rumah MBR. RIN