Kilas Berita

Kementerian ATR-BPN Siapkan Tenaga Juru Ukur Berlisensi

Administrator | Senin, 06 Mei 2019 - 09:23:03 WIB | dibaca: 302 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) gencar mengadakan penerimaan juru ukur berlisensi di seluruh Indonesia. Pelatihan juga terus dilakukan guna menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga seluruh tanah di Indonesia bisa terdaftar.

Awal tahun ini, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (Ditjen IK) Kementerian ATR-BPN menggelar ujian Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) di dua provinsi yakni di Palu, Sulawesi Tengah dan Pekanbaru, Riau.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi mengatakan ujian di dua provinsi tersebut merupakan ujian perdana tahun 2019 yang mengawali program penerimaan juru ukur berlisensi di seluruh Indonesia yang ditargetkan sebanyak 3.000 orang.

“Kami akan terus mengevaluasi, mengkalkulasi, dan menganalisis ketersediaan juru ukur berlisensi yang disebut SKB untuk memastikan kecukupan jumlah juru ukur dalam melaksanakan tugas pengukuran bidang-bidang tanah program PTSL maupun program strategis pertanahan lain,” ungkap dia seperti dikutip dari situs resmi kementerian.

Selain itu, kata Agus, pihaknya juga sedang menyiapkan standardisasi profesi juru ukur melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mewujudkan program pemerintah tahun ini yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

Pelaksanaan ujian di Pekanbaru diikuti oleh lulusan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan tahun lalu yang merupakan hasil kerjasama Kementerian ATR-BPN dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan ujian di Palu diikuti oleh lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah hasil kerjasama Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Andry Novijandri menyebutkan peserta ujian di Sulteng adalah lulusan pelatihan di Disnakertrans akhir tahun lalu. Tenaga-tenaga terampil ini setelah lulus dan diberi lisensi oleh Kementerian ATR-BPN akan dioptimalkan untuk mendukung percepatan pengukuran dan pemetaan.

“Khususnya dalam upaya relokasi batas bidang tanah rumah-rumah dan bangunan yang mengalami kerusakan pasca gempa yang disertai tsunami di sejumlah wilayah seperti kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi,” ujar Andry.

Pemerintah melalui Kementerian ATR-BPN pada tahun ini menargetkan pendaftaran 9 juta bidang tanah untuk memberikan kepastian hukum hak keperdataan masyarakat terhadap tanahnya. Program yang ditargetkan akan selesai pada 2025 ini dipastikan mampu menghindari potensi sengketa dan konflik pertanahan di masa mendatang. (Rinaldi)