Kilas Berita

Kementerian PUPR Tuntaskan Perbaikan Jalan Nasional di Sulsel

Administrator | Rabu, 10 Juli 2019 - 11:00:36 WIB | dibaca: 223 pembaca

Foto: Istimewa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan nasional. Salah satunya Jalan Nasional Ruas Pangkep – Maros – Batas Kabupaten Bone, di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbaikan dilakukan Kementerian PUPR dengan melakukan penanganan long segmen preservasi untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam meliputi kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta rekonstruksi rehabilitasi jalan sepanjang 94,56 kilometer (Km) dengan total biaya sebesar Rp 17,89 miliar.

Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi V DPR RI yang dipimpin Ibnu Munzir, selaku pimpinan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja meninjau perbaikan Jalan Nasional Ruas Pangkep – Maros – Batas Kabupaten Bone, di Provinsi Sulawesi Selatan.

Turut mendampingi rombongan Komisi V DPR RI, Kepala BBPJN XIII Miftachul Munir dan Kepala BBWS Pompengan Jenebrang Supardji serta mitra kerja Kementerian/Lembaga lainnya.

β€œJalan Nasional Lintas Barat di Sulawei Selatan ini merupakan β€˜pantura’ nya Sulawesi yang menjadi jalur logistik. Kondisi jalannya saat ini relatif baik dengan 2 jalur 4 lajur,” kata Kepala BBPJN XIII Makassar, Miftachul Munir dalam siaran pers Kementerian PUPR, baru-baru ini.

Secara umum, Jalan Nasional Lintas Barat ini dibangun dengan konstruksi rigid pavement/beton mengingat kondisi tanah yang relatif tidak stabil atau lunak. Kedepan Kementerian PUPR akan mengaspal ruas jalan yang kondisinya masih rigid untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Miftachul Munir menyampaikan, sementara untuk duplikasi Jembatan Wiringtasi yang berada di Ruas Pangkep – Baru – Parepare saat ini sudah beroperasi, setelah 2 tahun mengalami penundaan. Jembatan ini memiliki panjang 54 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp 13,67 miliar.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR juga mengalokasikan kegiatan pembangunan jembatan gantung di 6 kabupaten di Sulawesi Selatan, diantaranya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Jeneponto, dan Bulukumba. Kegiatan ini merupakan bagian dari infrastruktur kerakyatan yang menjadi program prioritas Kementerian PUPR. (Taria Dahlan)