TOPIK KHUSUS

Kerja "Spartan" Mengejar Kuota Tambahan

Administrator | Kamis, 23 Januari 2020 - 14:15:14 WIB | dibaca: 120 pembaca

Foto: Istimewa

Pasca bertemu dengan Presiden Jokowi, secara marathon DPP REI terus terlibat dalam pembahasan intens dengan kementerian terkait.

Empat hari setelah bertemu presiden, persisnya Jumat (20/9), dilakukan rapat yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dirjen-dirjen yang berwenang di bidang perumahan rakyat dengan asosiasi pengembang terutama REI untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal penambahan kuota FLPP tersebut.

Dari pertemuan itu terungkap bahwa ada tambahan dana FLPP untuk tahun 2019 sebesar Rp 2 triliun yang setara dengan 15 ribu unit rumah. Angka itu memang jauh dari anggaran yang diajukan Menteri PUPR kepada Menkeu yakni sebesar Rp 8,67 triliun.

Seminggu kemudian, atau Kamis (26/9) DPP REI bersama asosiasi pengembang lain kembali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Turut hadir juga Plt Direktur Utama Bank BTN Oni Febriarto.

Menurut Eman, dalam pertemuan tersebut diputuskan beberapa hal pokok yakni disetujui untuk penambahan kuota FLPP sebesar Rp 2 triliun untuk 2019. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk proses legal di Kementerian Keuangan sampai dapat diberlakukan di tingkat bank pelaksana diperkirakan satu minggu dari tanggal 26 September 2019.

Tambahan ini akan diberlakukan bersamaan dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang berasal dari Bank Dunia. Tahun ini, ungkap dia, masih ada BP2BT untuk sekitar 14 ribu unit rumah.

Di luar itu, masih ada lagi kuota FLPP yang setara dengan 9.000 unit rumah di bank-bank pelaksana yang tahun ini kurang maksimal menyalurkan KPR FLPP dan segera diadendum supaya dapat disalurkan. Dengan begitu, ungkap Eman, terdapat potensi kuota FLPP sekitar hampir 40 ribu unit yang diperkirakan dapat bertahan hingga November 2019.

“Itu tentu tidak cukup untuk memenuhi pencapaian total, tetapi setidaknya ini bisa menjadi emergency exit. Yang penting pengembang bisa bernafas dulu, bisa realisasi dan memenuhi kebutuhan kredit konstruksinya ke bank,” ungkap Eman.

Lalu bagaimana pemenuhan kuota FLPP di 2020? Diakui Eman, melihat studi empiriknya kemungkinan masih akan terjadi kekurangan di tahun depan. Kuota FLPP di 2020 diperkirakan hanya sekitar 80 ribu unit, sementara proyeksi kebutuhannya sekitar 280 ribu unit. Artinya ada potensi kekurangan hampir 200 ribu unit di 2020.

Namun, di 2020 REI melihat banyak perangkat yang dapat ditempuh untuk menambah kuota, antara lain melalui APBN-Perubahan yang tidak bisa dilakukan tahun ini karena APBN sudah disahkan dan terjadi perubahan legislatif.

Antisipasi lain, REI juga telah meminta supaya alokasi BP2BT yang tahun depan hanya 30 ribu unit bisa ditambah menjadi 100 ribu unit.

“Saya sudah konfirmasi langsung dengan menemui Ms Dao Harrison, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Asia Tenggara, yang menyatakan siap menambah alokasi BP2BT menjadi 100 ribu unit pada 2020, dengan catatan tahun ini sukses terealisasi 2.000 unit,” kata Presiden FIABCI Asia Pasifik tersebut.

Revisi Ketentuan
Berkaitan dengan program BP2BT, dalam pertemuan dengan Menkeu dan Menteri PUPR pada 26 September kemarin diputuskan beberapa hal penting sehingga program ini dapat berjalan maksimal.

Antara lain Kementerian PUPR saat ini sedang merevisi ketentuan Sertifikat Laik Fungi (SLF) menjadi Surat Keterangan Ahli (SKA) dan masa rekening tabungan calon konsumen dikurangi dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Menurut Eman, perubahan tentang kebijakan BP2BT ini akan diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kemarin REI mempertanyakan bagaimana agar BP2BT ini lebih mudah dijalankan. Selama ini yang memberatkan adalah adanya syarat SLF, karena tidak semua pemerintah daerah itu memiliki tenaga ahli untuk menerapkan SLF. Dari 450 pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia, mungkin hanya 80 pemda saja yang siap,” kata Eman.

Oleh karena itu, SLF direlaksasi cukup hanya SKA dengan memakai konsultan independen bersertifikat. Kesepakatan ini akan segera ditindaklanjuti dan ditargetkan awal Oktober 2019 sudah berlaku di seluruh cabang Bank BTN.

Untuk dapat mensukseskan program BP2BT dan FLPP ini, DPP REI telah membentuk Pokja Penanggulangan Krisis Kuota dengan Ketua Tim Kerja ditunjuk Arief Mone, dan Ketua Tim Pengarah Paulus Totok Lusida.

DPP REI, kata Eman, sudah bekerja optimal untuk mengatasi krisis kuota FLPP. Dia dan tim bekerja secara ‘spartan’ sejak Juli lalu, dengan langsung bertemu dengan Menteri PUPR untuk meminta tambahan kuota FLPP, kemudian bertemu dan melapor kepada Presiden RI, berkoordinasi dengan Menkeu, serta bertemu Bank Dunia. Namun keputusan-keputusan itu berada di luar ranah kewenangan DPP REI.

Kata “Spartan” adalah pengistilahan sifat “gagah-berani” yang merujuk pejuang-pejuang Kota Sparta di masa Yunani Kuno. 

“Saya kira hasilnya mungkin belum sesuai dengan kebutuhan kita semua. Namun DPP REI sudah bekerja hingga titik maksimal untuk memastikan krisis kuota ini teratasi,” kata Eman. (Rinaldi)