ASPIRASI DAERAH

Kesulitan Lahan Jadi Kendala Pengembang Rumah Subsidi di Sumut

Administrator | Senin, 05 Februari 2018 - 13:37:14 WIB | dibaca: 226 pembaca

Dhody Thahir, Wakil Sekjen DPP Realestat Indonesia (REI)

Semakin sulitnya memperoleh tanah terjangkau untuk pembangunan rumah rakyat bersubsidi juga dikeluhkan pengembang rumah subsidi di Sumatera Utara. Sebagian besar lahan di daerahdaerah yang berdekatan dengan Kota Medan terus melambung akibat tidak adanya kontrol dari pemerintah. Akibatnya lokasi perumahan subsidi untuk MBR semakin menjauh dari pusat-pusat kota.

“Oleh karena itu kami sangat mendukung rencana Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN untuk membentuk bank tanah di seluruh daerah yang salah satunya untuk perumahan rakyat,” ungkap Direktur Utama Cendana Karya Graha Group, Dhody Thahir di Jakarta, baru-baru ini.

Sebenarnya, ungkap, ungkap dia, banyak lahan di sekitar Kota Medan yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah subsidi, namun lahan-lahan idle tersebut dikuasai perusahaan milik negara yang seharusnya bisa saja dialihfungsikan untuk perumahan.

Dia memberi contoh tanah-tanah eks PTPN bisa dijadikan land banking. Hal tersebut sudah diusulkan lama, namun sampai saat ini belum ada perkembangan berarti. Padahal, demi keberpihakan kepada rakyat, bisa saja 30% lahan PTPN II itu dikerjasamakan dengan pengembang melalui pola B to B, atau pengembang membeli dengan harga lebih murah karena akan dibangun rumah MBR.

Menurut Dhodi, Program Sejuta Rumah (PSR) kuncinya berada di tangan pemerintah termasuk pemerintah daerah termasuk dalam penyediaan lahan. Namun pengembang menyerahkan diri untuk membantu tanggungjawab menyediakan hunian bagi MBR.

“Membangun rumah subsidi itu dari segi untung tentu jauh sekali dari membangun proyek komersial. Tetapi ini adalah pengorbanan untuk membantu pemerintah,” ujar pengembang yang sudah 20 tahun berpengalaman membangun perumahan bersubsidi tersebut.

Cendana Karya Graha tahun ini diperkirakan dapat membangun sekitar 5.000 unit rumah subsidi di sejumlah lokasi antara lain di Namorambe dan Tanjung Morawa (Deliserdang) dan di Langkat.

“Terus terang sekarang situasi pasar sekarang kurang menguntungkan, namun kami akan membangun terus rumah subsidi. Setidaknya sekarang sudah terbangun sekitar 2.000 unit,” jelas Dhody Thahir yang saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP Realestat Indonesia (REI) itu.

Selain ketersediaan lahan, masalah lain yang kendala bagi pembangunan rumah subsidi di Sumut adalah banyaknya calon pembeli yang tidak lolos BI Checking karena memiliki banyak pinjaman kredit konsumsi sehingga dianggap tidak bankable.

“Banyak yang dirijek oleh bank. Kalau yang diwawancara misalnya 100 orang, yang lolos paling 10 orang. Terutama untuk pasar PNS, biasanya kalau SK-nya sudah keluar langsung diagunkan, sehingga setengah gajinya sudah untuk bayar cicilan. Kasus seperti ini banyak sekali, sehingga perlu ada aturan lebih longgar tanpa mengabaikan sikap kehati-hatian untuk mendorong realisasi PSR,” harap Dhody. 

Solusi lain, dia mendorong agar uang muka bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi dibantu oleh Bank Dunia sehingga membantu keterjangkauan masyarakat.

Terkait perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi, dia melihat sebagian besar kepala daerah belum melakukan terobosan berarti. Terbitnya PP No. 64 tahun 2016 juga belum banyak memberi pengaruh. Menurut Dhody, pengembangan melalui DPD REI Sumut sudah memberitahukan mengenai regulasi untuk mempermudah perizinan bagi rumah MBR, namun komitmen kepada daerah tidak banyak berubah.

Di Sumatera Utara, tahun ini anggota REI menargetkan pembangunan sebanyak 15 ribu unit rumah bersubsidi. Meningkat dibandingkan realisasi pada 2016 sebanyak 12.500 unit. RIN