ASPIRASI DAERAH

Lahan dan Perizinan Mahal Jadi Kendala Pengembang di Sumbar

Administrator | Kamis, 28 Juni 2018 - 15:39:59 WIB | dibaca: 139 pembaca

Ketua DPD REI Sumbar, Hendra Gunawan

Dewan Pertimbangan Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat (Sumbar) optimistis mampu membangun sebanyak 6.800 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditargetkan pada tahun ini. Meski realisasi hingga Oktober 2017 baru mencapai 50% atau sekitar 3.000 unit.

"Palau baru terbangun separuhnya, namun di Novem-ber dan Desember pasokan dari pengembang di Sumbar cukup besar sehingga kami optimis target bakal terpenuhi,” ungkap Ketua DPD REI Sumbar, Hendra Gunawan kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia menjelaskan di awal tahun realisasi masih sedikit karena di Sumbar sulit sekali untuk mencari lahan yang dapat dikembangkan sebagai perumahan mengingat banyak tanah di daerah tersebut adalah tanah adat. Menurut Hendra, dalam memilih lahan pengembang harus menelusuri lebih jauh mengenai status lahan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari, apalagi kalau lahan tersebut merupakan tanah adat akan memakan waktu dalam pengurusannya.

Di sisi lain, Hendra mengeluhkan belum berjalannya kemudahan perizinan yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo termasuk PP 64 tahun 2016 yang diikuti dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri).

“Kebijakan kemudahanan perizinan terutama untuk pembangunan rumah MBR sudah ada, tapi praktis di lapangan masih berjalan seperti biasa, belum ada kemudahan yang kami rasakan,” keluh dia.

Begitu pun, Hendra mengaku REI Sumbar tidak tinggal diam dan terus mendorong pemerintah daerah di daerah itu untuk segera menerapkan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan penerapan di daerah.

REI Sumbar juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah di provinsi tersebut yang sudah mengkaji untuk menghilangkan pungutan-pungutan liar (Pungli) yang biasa dialami para pengembang.

“Kami berharap kemudahan perizinan ini sudah bisa berjalan di tahun depan, sehingga REI Sumbar menargetkan pembangunan dari 7.000 rumah bagi MBR di 2018,” ujar Hendra.

Pembangunan rumah subsidi di Sumbar tersebar di seluruh kabupaten dan kota meskipun harga lahan di beberapa kabupaten dan kota juga mulai merangkak naik. Adapun daerah-daerah yang menjadi sumber pasokan rumah rakyat di provinsi tersebut antara lain Kota Padang, Solok, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, dan Pasaman.

Kebutuhan Rumah
Disebutkan, kebutuhan rumah di Sumbar cukup besar yakni mencapai 400 ribu unit. Bahkan di Kota Padang saja, kebutuhannya mencapai 10 ribu unit. Namun dari sisi pasokan masih jauh sekali dari kebutuhan, salah satunya karena kendala lahan tadi. Sebagai contoh di Kota Padang, saat ini harga lahannya sudah berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per meter persegi sehingga menyulitkan bagi pengembang untuk membangun rumah murah.

Oleh karena itu, dia mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk membantu pengadaan lahan bagi pembangunan rumah bersubsidi, sehingga menyediaan rumah bagi masyarakat kelas bawah bisa segera terealisasi lebih optimal.

Ke depan, Hendra berharap pemerintah bisa terus mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) termasuk dengan kebijakan yang tidak menyulitkan dan terkesan mengada-ada sepertli rencana penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). 

Hendra mengatakan jika yang mengeluarkan SLF adalah badan milik pemerintah kemungkinan besar akan menghambat dan menambah birokrasi. Meski pemerintah pusat mengatakan tidak ada pungutan biaya dengan tambahan izin SLF, namun dipastikan akan menambah waktu birokrasi sehingga memperlambat proses akad kredit yang tentunya akan menambah biaya bagi developer.

“Bank sudah melakukan pengecekan sesuai atau tidak sebelum akad. Kalau ditambah lagi dengan SLF ini, maka itu seperti mencari kesalahan pengembang,” tegas dia. TPW