ASPIRASI DAERAH

Lahan Mahal Jadi Kendala Pasokan Rumah Subsidi di DIY

Administrator | Jumat, 05 Oktober 2018 - 14:42:22 WIB | dibaca: 236 pembaca

Ketua DPD REI DIY, Rama Adyaksa Pradipta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terendah untuk Program Sejuta Rumah (PSR) sepanjang 2017, menurut data Realestat Indonesia (REI). Tahun lalu, menurut data dari DPP REI, hanya 362 unit rumah subsidi yang dibangun di daerah tersebut. Mengapa?

Ketua DPD REI DIY, Rama Adyaksa Pradipta mengungkapkan masalah lahan menjadi kendala utama pengembangan rumah bersubsidi di daerahnya. Stok lahan yang makin terbatas menyebabkan harga tanah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Rata-rata harga tanah di Yogyakarta sekarang terendah itu Rp 500 ribu per meter persegi. Bahkan di Kulon Progo dan Gunung Kidul pun harga tanah sekarang sudah mahal. Ini jadi kendala serius,” ungkap dia kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Padahal berdasarkan data yang dimiliki DPD REI DIY, terdapat kekurangan pasokan (backlog) rumah secara kepemilikan sebesar 252 ribu unit dan secara hunian sebesar 88 ribu unit. Sebuah angka kebutuhan yang cukup besar dan perlu percepatan supaya dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni.

Untuk itulah, REI DIY beserta pemerintah daerah dan stakeholder terkait telah membuat solusi baik untuk jangka pendek, maupun jangka menengah.

Rencana jangka pendek yang akan dilakukan untuk mengurangi backlog adalah terus mencari lahan-lahan yang masih bisa untuk dibangun untuk rumah tapak atau landed house. Meski diakui Rama, lahan-lahan yang memungkinkan itu berada jauh di pinggiran kota dan juga konturnya pegunungan seperti Bantul dan Kulon Progo.

“Jadi tahun lalu itu sebenarnya banyak masyarakat yang mau beli, tetapi karena pengembang kesulitan cari lahan menjadikan pembangunan tidak maksimal. Faktor lain Upah Minimum Rata-Rata (UMR) di Yogyakarta cukup rendah sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat,” papar Rama.

Sementara untuk jangka menengah, REI akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, universitas, institusi, dan stakeholder untuk mulai mengedukasi masyarakat Yogyakarta agar minat tinggal di rumah vertikal (rumah susun atau apartemen).

Rama menyadari bahwa untuk mengubah pola pikir masyarakat sangat sulit sehingga pada tahap awal, sehingga solusi jangka menengah ini akan mulai direalisasikan dengan membangun hunian low rise sebelum membangun hunian dengan konsep high rise.

REI DIY mengkhawatirkan terjadinya gegar budaya jika langsung mengubah konsep tinggal di bangunan vertikal dan berencana pada tahap awal akan lebih dahulu membangun rumah susun setinggi tiga atau empat lantai.

“Konsepnya sudah dibicarakan dengan Pemda, dan mereka menyambut baik. Namun, belum bisa dimulai karena masih menunggu birokrasi yang belum selesai,” ungkap Rama.

Pembangunan hunian low rise ini akan sangat signifikan dalam mengatasi keterbatasan lahan. Targetnya, saat masyarakat sudah terbiasa dengan bangunan low rise, maka 5-10 tahun ke depan, masyarakat akan lebih mudah menerima konsep hunian high rise.

Lebih jauh, Rama menjelaskan bahwa Pemda juga akan membantu dalam penyediaan lahan, karena tidak mungkin backlog yang cukup tinggi di Yogyakarta akan selesai dengan mengandalkan swasta.

Pelatihan Pengembang
Selain mengedukasi masyarakat, REI DIY juga terus menginsentifkan pelatihan dan sharing knowlegde di internal REI DIY, sehingga pengembang di DIY semakin paham tentang pembangunan hunian baik tapak, low rise, dan juga high rise.

Tahun lalu, harga jual rumah MBR di Yogyakarta sebesar Rp 123 juta dan tahun ini naik menjadi Rp 130 juta per unit. Permintaan di segmen ini diprediksi bakal terus meningkat karena pangsa pasarnya adalah warga lokal.

Berbeda dari realisasi di segmen MBR yang sangat minim, pada 2017 pasokan rumah komersial justru tinggi mencapai 2.900 unit dengan kisaran harga Rp 500 juta hingga Rp 4 miliar per unit. Adapun segmen primadona yakni rumah dengan harga di kisaran Rp 500 juta hingga Rp 800 juta per unit. TPW