TOPIK KHUSUS

Legislatif Prioritaskan RUU Pertanahan 2018

Administrator | Kamis, 28 Juni 2018 - 13:55:19 WIB | dibaca: 325 pembaca

Foto: Istimewa

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menempatkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sebagai prioritas pada 2018.

Bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, baru-baru ini telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan untuk segera dibahas legislatif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menegaskan pihaknya telah berkomitmen untuk menjadikan RUU Pertanahan paling prioritas untuk dibahas.

“Pembahasan revisi RUU Pertanahan akan dilaksanakan pada Januari 2018. Kalau lancar bisa selesai satu dua kali sidang” ujar dia.

Komitmen ini merupakan langkah maju, di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bersama DPR.

Sofyan menjelaskan kebutuhan regulasi mengenai pertanahan ini sudah mendesak karena Undang-undang yang selama ini berlaku adalah UU Pokok Agraria tahun 1960. Praktis, selama ini UUPA tidak memiliki undang-undang turunannya sehingga sekarang akan lengkapi.

“Dalam RUU Pertanahan tersebut pemerintah akan melengkapi kepastian hukum mengenai status pendaftaran tanah antara lain Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan,” ungkap Sofyan.

Dalam RUU Pertanahan juga akan diperkenalkan hal-hal baru untuk memperkuat hak rakyat seperti bank tanah, dan bagaimana HGU yang sudah habis masa berlakunya tanahnya harus dikembalikan ke negara. RUU Pertanahan, menurut Sofyan, diharapkan dapat memberikan solusi atas ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat terkait pertanahan.

“Terkait bank tanah, sangat dibutuhkan karena selama ini negara tidak memiliki tanah. Kementerian ATR/BPN selama ini hanya berperan sebagai administrator dengan memberikan sertifikat tanah, mengatur izin HGU, tetapi ATR/BPN tidak punya tanah, tidak menjalankan fungsi sebagai land manager,” jelasnya.

Masalah bank tanah sendiri telah masuk dalam DIM RUU Pertanahan yang diserahkan Kementerian ATR/ BPN sebagai wakil pemerintah kepada Komisi II DPR RI. Menurut Sofyan, bank tanah telah dimasukkan secara sangat eksplisit.

“Kalau sudah ada bank tanah, hari ini tanah terlantar bisa kita ambil, kemudian kita berikan ke instansi yang membutuhkan. Bank tanah juga ditujukan untuk mengontrol harga tanah dan menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan termasuk perumahan rakyat,” kata dia.

Selain mengenai pembentukan bank tanah, beberapa usulan baru yang diajukan antara lain mengenai penambahan hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, hal ini seiring dengan berbagai keperluan maupun infrastruktur publik.

Sofyan mengatakan usulan lain yakni hak pengelolaan sebagai hak atas tanah diberikan kepada instansi pemerintah dan masyarakat hukum adat. Langkah ini untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tanpa menganggu kelangsungan usaha.

Begitu pun, Sofyan memastikan usulan pada DIM RUU Pertanahan yang telah diajukan tidak mengubah filosofi, asas dan prinsip UUPA yang tetap menjadi Undang-Undang Pokok.

Poin Penting
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Kepala Bagian Perundangundangan, Biro Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yagus Suyadi, menjelaskan ada empat poin penting dalam RUU Pertanahan yang menjadi titik krusial.

Pertama, peran negara dalam penguasaan dan pengelolaan tanah perlu diperkuat. Itu penting guna mencegah agar tanah tidak melulu menjadi komoditas. Ini patut dijalankan dalam rangka penguatan hak-hak ekonomi rakyat yang berkeadilan.

Kedua, lebih menciptakan kepastian hukum bidang pertanahan. Hal itu diwujudkan dengan mengatur struktur penguasaan tanah, pembatasan penguasaan tanah dan memberantas mafia tanah. Ke depan, ungkap Yagus, pemerintah akan lebih ketat dalam mengatur tata ruang.

“Itu perlu dilakukan untuk melindungi pemanfaatan tanah, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum khususnya lingkungan. Ketentuan tata ruang akan diperketat,” jelas dia.

Ketiga, melibatkan masyarakat dalam kebijakan pemanfaatan tanah, sehingga masyarakat bisa aktif memberi masukan dalam program pertanahan yang digulirkan pemerintah.

Keempat, semakin mendekatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Ditargetkan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Pertanahan, Adri Istambul Lingga Gayo menyambut baik masuknya RUU Pertanahan dalam prioritas pembahasan Komisi II DPR RI. Dia mengaku asosiasi tersebut sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait RUU Pertanahan, dan akan terus memonitor supaya kebijakan yang diatur tidak justru menjadi gangguan bagi iklim investasi realestat di masa mendatang.

Misalnya, kata Adri, REI memberikan kontribusi pemikiran menyoal kekuatan hukum atas status hak pakai agar dapat ditegaskan dalam RUU Pertanahan, sehingga tidak lagi menimbulkan perdebatan.

Demikian juga dengan defisini tanah terlantar, asosiasi meminta Pemerintah lebih berhati-hati serta melibatkan asosiasi dalam pemberian penilaian atas tanah telantar.

“Bagi REI, asalkan keputusan pemerintah itu bisa diimplementasikan dan tidak menimbulkan polemik atau kebingungan bagi masyarakat dan pelaku usaha, tentu tidak jadi masalah. Bagi dunia usaha yang penting ada kepastian hukum,” kata dia.

Terkait masukan dalam RUU Pertanahan, REI juga sudah mengusulkan perlunya pembentukan pengadilan khusus pertanahan kepada pemerintah dan DPR RI. Pengadilan pertanahan ini khusus berperan mengatasi masalah-masalah agraria.

“Kasus-kasus pertanahan tidak diselesaikan di pengadilan umum, tapi di pengadilan yang khusus menanggani sengketa pertanahan,” ungkap Adri.

Selain ikut mengawal pembahasan RUU Pertanahan dan pembentukan bank tanah, menurut Adri, beberapa isu yang menjadi tugas pokok bidang pertanahan DPP REI hingga 2019 antara lain memberikan pelayanan sertifikasi yang cepat dan sesuai biayanya kepada anggota REI, mendorong CSR pengembang dalam program sertifikasi tanah warga, berkoordinasi dengan bidang tata ruang dan bidang perundang-undangan terkait regulasi pertanahan, menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bagi pengembang rumah MBR dalam pengurusan bidang pertanahan, serta merealisasikan juru ukur independen REI.

“Ini juga program andalan REI, sehingga tidak ada lagi istilah lama dalam proses sertifikasi. Di daerahdaerah yang banyak membutuhkan pelayanan tentu harus ada juru ukur sendiri. Tinggal daftar, nanti akan disertifikasi di BPN. REI akan kelola, kalau perlu setiap DPD ada juru ukur independennya,” ujar Adri.

Kemudian terkait penyusunan tata ruang di daerah, REI meng-imbau pemerintah daerah melibatkan pelaku usaha terutama REI. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan, sehingga pengembang bisa datang ke kantor REI setempat untuk mengetahui zona-zona mana saja yang bisa dibangun. RIN