AKTUAL

Maklumat The HUD Institute untuk Perumahan Rakyat

Administrator | Kamis, 04 April 2019 - 15:29:20 WIB | dibaca: 132 pembaca

Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau lebih dikenal dengan nama The HUD Institute sudah mencapai usia 8 tahun. Perayaan sederhana digelar di sebuah restoran di bilangan Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Hadir sejumlah tokoh perumahan rakyat dan perkotaan, praktisi dan akademisi antara lain Cosmas Batubara, Theo L. Sambuaga, dan Soeharso Monoarfa yang pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Soelaeman Soemawinata (Ketua Umum DPP Realestat Indonesia), serta Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, dalam sambutannya mengungkapkan sebagai wadah berhimpun dan rumah besar pemangku kepentingan Perumahan, Infrastruktur Dasar, Permukiman dan Perkotaan, pihaknya berterima kasih atas sumbang saran yang diberikan selama 8 tahun terakhir sehingga sudah banyak masukan stakeholders yang kemudian diteruskan kepada pemerintah.

“Tanggung Jawab pembangunan kawasan perumahan dan perkotaan itu adalah kita semua yang memikulnya. Tidak hanya pemerintah, oleh karena itu The HUD Institute dengan segala kekurangannya akan selalu bersemangat menyuarakan apa yang menjadi amanat UUD 1945,” tegasnya.

Dalam peringatan tasyakuran kelahirannya kali ini, The HUD Institute kembali memberikan masukan dan catatan terhadap kinerja pemenuhan hunian dan pembangunan perkotaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus mengumumkan apa yang disebut “Maklumat Sewindu The HUD Institute Menuju Terwujudnya Sistem Nasional Perumahan dan Pembangunan Perkotaan”.

Ada 8 garis besar pengumuman atau pemberitahuan The HUD Institute kepada khalayak adalah: Pertama, amanat konstitusi atas hak bertempat tinggal yang termasuk bab hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Kedua, rumah dan perumahan bukan hanya unit hunian, namun menjadi unit menggerakkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia, dengan keandalan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pembanguan.

Ketiga, penting kebijakan dan strategi nasional (national grand policy and strategy) bidang perumahan dan pembangunan perkotaan, serta peta jalan (roadmap) yang pasti, akuntabel dan transparan.

Keempat, The HUD Institute mendorong pemerintah mengembangkan suatu sistem nasional perumahan dan pembangunan perkotaan yang mengacu kepada landasan konstitusi dan berbasis kepada peraturan perundang-undangan.

Kelima, mendorong sistem nasional menjadi agenda bangsa dan ikhtiar kolektif untuk mengangkat derajat, peran, fungsi, dan kiprah negara terutama pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat yang berada dan tidak terpisahkan dengan pembangunan perkotaan guna kesejahteraan rakyat.

Keenam, tidak boleh mengabaikan kinerja dan geliat pembangunan perumahan rakyat dimaksud dengan ikhtiar sungguh-sungguh dan penuh percaya.

Ketujuh, mendorong optimalisasi tanggungjawab negara mengefektifkan hak menguasai negara guna penyediaan tanah untuk perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan.

Kedelapan, kebijakan anggaran negara yang meningkat signifikan walaupun bertahap, namun tidak menafikan pembiayaan berasal dari kemitraan dan bijak mendorong kegotongroyongan.

Ditambahkan Zulfi, hingga saat ini dan ke depan The HUD Institute akan tetap konsisten mengambil sikap dan langkah organisasi mendukung kebijakan program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR) yang dijalankan pemerintah.

Lembaga ini juga mengapresiasi program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Semarang pada 2015 lalu karena merupakan Program Strategis Nasional yang harus didukung seluruh stakeholder perumahan. Ditegaskan, program ini harus didukung penuh oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga benar-benar mampu menyediakan tempat bermukim yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“The HUD Institute aktif memonitor, kemudian memberikan solusi kepada pemerintah sebagai jalan keluar dengan terjun langsung ke lapangan,” ungkap Zulfi yang pernah menjadi birokrat senior di bidang perumahan rakyat tersebut.

Masukan dan Catatan
Selain menyampaikan 8 maklumat, The HUD Institute pada peringatan sewindu ulang tahunnya juga memberikan masukan dan catatan terhadap kinerja pemenuhan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diantaranya menyangkut Kendala seputar perizinan yang masih terjadi, Pola subsidi yang tidak mendongkrak output dan serapan, Insentif perpajakan belum berlangsung mulus, Model swadaya masyarakat masih bersifat parsial, Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan belum berlangsung utuh, Inisiatif pembiayaan jangka panjang sudah mulai bergulir (20 tahun), Penyelenggaraan dan penyediaan hunian sangat dibatasi dengan anggaran dan target sehingga tata kelola dan kaidah hunian diabaikan, serta Kolaborasi dan integrasi dalam perencanaan dan aksi belum mewujud.

Selain itu, lembaga ini juga memberikan catatan mengenai Aspek lingkungan dan ruang terbuka serta kaidah “hijau” masih dipandang sebagai “atribut” bukan bersifat mandatory, dan Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan penataan kota dan metropolitan secara terintegrasi justru berdampak pada “kutukan” urban yang menghadirkan kisruh serta kriminalitas.

“Kami mendorong perlunya kolaborasi terintegrasi dari segenap pemangku kepentingan dan munculnya kemitraan dalam bingkai Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dikembangkan secara utuh,” tegas Zulfi.

Peran Penting HUD
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata dalam sambutannya mengatakan keberadaan The HUD Institute selama ini sangat penting, tidak hanya sebagai landasan kebijakan pemerintah di bidang perumahan rakyat, namun juga membantu asosiasi perumahan seperti REI dalam memberikan masukan, sumbang saran dan melakukan intropeksi terhadap seluruh institusi perumahan.

“Keberadaan HUD ini sangat penting di tengah para stakeholder perumahan yang sering kali malu mengaku setiap kali membuat kesalahan. Di sinilah tugasnya HUD untuk mengkritik stakeholder,” kata Eman, demikian dia akrab disapa.

Dia berharap ke depan The HUD Institute akan tetap berperan aktif dalam melakukan kajian, komentar dan kritik membangun guna memastikan program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air berjalan dengan baik.

Sebagai Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat, REI sebagai penyumbang pasokan rumah rakyat terbesar akan siap untuk bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan termasuk lembaga kajian seperti The HUD Institute, pungkas Eman. (Rinaldi)