TOPIK KHUSUS

Menanti Aturan Main Kawasan Berbasis TOD

Administrator | Selasa, 21 November 2017 - 09:49:07 WIB | dibaca: 362 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Menurut informasi yang diperoleh, dalam draf Permen itu, diatur sejumlah poin penting antara lain mengenai jenis pengembangan kawasan berdasarkan karakteristik TOD, penetapan perangkat penunjang TOD, kelembagaan kawasan TOD, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan TOD.

Saat ini, Rapermen sudah memasuki tahap menampung masukan dan aspirasi masyarakat, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan transportasi massal seperti Busway/BRT, Kereta api kota (MRT), Kereta api ringan (LRT). Dengan orientasi ini, maka titik-titik pengembangan kota baik permukiman dan fasilitas penunjang perkotaan difokuskan di sepanjang jalur perjalanan angkutan massal tadi.

Namun sejumlah kalangan memang mengingatkan agar penyusunan Rapermen dilakukan dengan kajian mendalam dan tidak terkesan terburu-buru. Hal itu supaya manfaat dari regulasi tersebut benar-benar dapat dinikmati segala lapisan masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Bernardus Djonoputro mengapresiasi upaya pemerintah menyusun Rapermen tentang TOD. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapinya, kata dia, maka pemerintah telah membuktikan bahwa partisipasi publik adalah hal penting dalam perumusan kebijakan.

Setelah menyimak dengan seksama Rapermen tersebut, maka IAP sebagai asosiasi tunggal profesi Perencana Kota dan Wilayah di Indonesia menganggap penting untuk menyampaikan sejumlah masukan.

Pertama, ada kesan pedoman yang dibuat akan melegalkan deliniasi kawasan dalam kawasan. Seharusnya filosofi kawasan berorientasi transit (Transit-oriented Development) BUKAN pada penetapan kawasan, tetapi pendekatan atau cara membangun simpul-simpul pergerakan yang memang memiliki bangkitan dan tarikan pergerakan yang besar.

Kedua, Rapermen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan pedoman teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, serta rancang bangun kawasan sehingga tidak diperlukan penentuan kawasan dan tipologi TOD.

Ketiga, tanpa ada keberpihakan pada kepentingan publik dalam prinsip-prinsip pengembangan, maka pedoman ini hanya akan menjadi wadah komersialisasi kawasan simpul.

Keempat, adanya klausul penyesuaian kawasan TOD pada saat perubahan rencana tata ruang telah melemahkan Rencana Tata Ruang.

Kelima, Perlindungan Hak Pemilik Tanah dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kelembagaan pengusahaan Kawasan Berorientasi Transit.

“Aturan dalam bentuk pedoman seperti ini harusnya eksplisit bertujuan untuk mengatur kembali kawasan dalam perkotaan yang lebih vibrant, berkeadilan dan layak huni,” ungkap Bernardus.

Oleh karena itu, IAP meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali muatan susbtansi Rapermen ini, karena urgensi pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit belum tersajikan secara utuh.

Pengamat properti dari Coldwell Banker Indonesia, Tommy Bastami sepakat pentingnya pemerintah membuat satu visi dan aturan yang jelas dalam pengelolaan kawasan TOD. Apalagi, kata dia, saat ini cukup banyak pengembang swasta mengusung gimmick TOD sebagai alat jualan yang sebenarnya kurang pantas disebutkan sebagai proyek berkonsep TOD.

“Yang terpenting bahwa penataannya perlu dilakukan terpadu. Jadi satu TOD dengan TOD lainnya itu harus satu kesatuan. Jangan jalan sendiri-sendiri, sehingga saling berlomba dan akhirnya malah amburadul. Saya kira pengembang juga butuh panduan pasti,” ujar dia. RIN