TOPIK KHUSUS

Mendagri: REI Pegang Peran Strategis Sukseskan PSR

Administrator | Senin, 19 Maret 2018 - 16:01:24 WIB | dibaca: 124 pembaca

Saat membuka Indonesia Future City dan REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Tangerang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan REI punya peran sangat strategis dalam industri properti nasional terlebih dalam misi menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR).

Mendagri menilai pembangunan perumahan, khususnya yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan peran dari swasta, terutama REI. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya harus memberikan dukungan dan kemudahan, namun mengembalikan kembali peran strategis REI sebagai garda terdepan dalam membangun rumah rakyat.

“REI yang saya cermati saat era saya masuk ke DPR dulu pada 1985 cukup strategis posisinya. Tapi, dari tahun ke tahun, REI ini antara ada dan tiada, tidak diperhatikan pemerintah. Ini (REI) harus dikembalikan fungsinya,” tegas Tjahjo dalam sambutannya.

Dia menambahkan dulu ada sinergi antara REI dan bank, terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk. Sinergi itu harus terus dibangun, baik dengan BTN maupun pemerintah daerah.

Menurut Tjahjo, saat ini pemerintah tengah mengencarkan pembangunan PSR, yang hanya bisa berjalan dengan dukungan swasta karena sejatinya pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Sayangnya, program ini belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, antara lain dengan adanya peraturan di daerah yang menghambat realisasi program nasional tersebut.

“Terutama menyangkut perizinan. Padahal di BKPM saja sekarang izin sudah bisa tiga hari selesai, ini kok di daerah lama. Informasinya ada yang sudah 5-6 tahun enggak selesai-selesai,” kata politisi senior itu.

Mendagri menegaskan, PSR adalah program strategis pemerintah sehingga wajib hukumnya dilaksanakan dan disinkronkan dalam skala prioritas di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Harus diingat, kata Tjahjo, semua kepala daerah punya janji politik untuk memikirkan dan mensejahterakan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri sebagai pembina pemerintahan daerah kembali mendorong pemerintah daerah agar membantu pengembang dalam hal perizinan. Salah satu cara adalah dengan menempatkan perwakilannya di Jakarta, sehingga mempermudah proses perizinan.

Dia mengatakan Inpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan untuk MBR seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam memberikan pelayanan perizinan di bidang perumahan rakyat. Demikian juga PP No. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus dijalankan pemerintah daerah.

Saat ini misalnya masih terjadi pemerintah daerah yang menerapkan biaya perizinan tinggi untuk rumah rakyat, yang besarannya disamakan dengan izin rumah komersial non-subsidi. Kemudian ada pula pemerintah daerah yang masih menerapkan proses perizinan yang lama dengan biaya tidak transparan di luar SOP. Menurut Tjahjo, ada 48 persen daerah yang menjadi penghambat, sehingga dirinya minta ada konsolidasi.

“Mau usaha di daerah, ditanya izin prinsip mana, izin RT/RW mana, izin ini izin itu, banyak izin ditanyakan. Intinya ruwet sekali,” sindir Mendagri.

Mendagri berjanji akan memediasi para perwakilan pengembang untuk bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla guna menyelesaikan persoalan perizinan yang masih menjadi hambatan pembangunan rumah rakyat selama ini. Dia berkeyakinan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan REI pasti punya niat baik untuk membantu masyarakat supaya dapat memiliki rumah layak huni.

Seperti diketahui, Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah. Permen ini dikeluarkan guna percepatan PP 64 Tahun 2016 sesuai amanat Paket Kebiajak Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Targetnya, Permendagri 55 Tahun 2017 akan mulai berlaku pada 2018 dan tahun ini dalam proses sosialisasi dan menunggu Permen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian ATR/BPN.

Permen tersebut menjadi regulasi agar Pemda bisa melakukan kegiatan sesuai kewenangan dan memfasilitasi penunjukan lahan dalam pembangunan Program Sejuta Rumah.

Dorong Investasi Swasta
Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan bahwa percepatan ekonomi dan infrastuktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertuang dalam Nawacita yang akan terus direalisasikan. Namun untuk mewujudkan itu semua, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga peluang investasi yang seluas-luasnya perlu dibuka untuk swasta.

Salah satunya dengan mengatasi hambatan klasik berkaitan dengan perizinan. Menurut Tjahjo, Kemendagri hingga saat ini telah membatalkan sekitar 3.143 peraturan daerah untuk memudahkan masuknya investasi sektor swasta dan mendorong dibukanya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah sebagai lembaga percepatan penyederhanaan izin.

“Sesuai aturan, investasi di daerah itu kewenangan penuh bupati dan walikota. Soal adanya peraturan gubernur, saya kira itu harusnya menyesuaikan, jangan justru menghambat. Ini penting dan perlu saya tegaskan berulang kali,” kata Mendagri.

Tjahjo bahkan menyebutkan bila di suatu daerah swasta tidak diberi kemudahan, lebih baik tinggalkan saja daerah tersebut dan dia yakin daerah itu pasti tidak bisa berkembang karena tidak ada investasi yang masuk.

Menanggapi harapan Mendagri, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menggaet swasta untuk berinvestasi seperti yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Dia bahkan akan menginisiasi agar terjalin Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPBU) di kota tersebut. “Kami juga sudah mulai menggunakan PTSP yang diharapkan memangkas jalur birokrasi dan memberikan kepastian hukum,” ungkap Airin yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Untuk sektor properti, khususnya perumahan untuk MBR, Tangsel sudah menjalankan Instruksi Mendagri termasuk untuk Perda bangunan gedung. Menurut dia, di Tangsel tengah diusahakan kemudahan investasi namun tetap selektif sehingga dapat mengantisipasi pengembang nakal yang dapat merugikan konsumen.

Airin juga mengaku terus mengedukasi masyarakat bahwa saat ini ada sistem online yang memudahkan investasi. Dia merinci lebih dari 50% dari 98 kepala daerah yang menjadi anggota Apeksi sudah menggunakan sistem online untuk mempermudah perizinan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata memastikan setengah dari target PSR tahun ini akan dipenuhi anggota REI.

“Yang menjadi komitmen kami sampai akhir 2017 adalah sebanyak 200 ribu unit untuk rumah subsidi. Sementara untuk yang non-subsidi, tahun lalu saja terealisasi 250 ribu unit dan tahun ini kemungkinan tidak jauh berbeda (realisasinya). Jadi tahun ini REI berkontribusi membangun 450 ribu unit untuk Program Sejuta Rumah, atau hampir 50% dari target,” tegas dia.

Menurut Eman, sebenarnya produksi anggota REI dapat ditingkatkan sepanjang persoalan perizinan yang ada di daerah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dia berharap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam membantu mengkoordinasikan persoalan ini kepada pemerintah daerah.

Sebenarnya saat ini regulasi jelas terkait perizinan perumahan rakyat sudah tertuang dalam PP No. 64 tahun 2016. Namun realisasi di lapangan belum banyak terasa. Banyak anggota REI yang masih terbentur perizinan yang rumit. Eman menyebutkan masih ada walikota dan bupati yang enggan menerapkan kebijakan tersebut dengan alasan terbentur peraturan daerah.

“Seharusnya baik swasta maupun pemerintah pusat dan daerah memiliki spirit yang sama untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah,” tegas Eman. RIN/TPW