TOPIK KHUSUS

Menggiurkan, Banyak Pihak Berminat Jadi Pengurus PPPSRS

Administrator | Kamis, 04 April 2019 - 13:57:28 WIB | dibaca: 103 pembaca

Foto: Istimewa

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai ada kepentingan beberapa pihak yang mendorong Permen No 23 tahun 2018 tergesa-gesa dikeluarkan. Kalau dipaksakan berlaku, asosiasi khawatir akan memberatkan pengembang dan menganggu penyediaan hunian vertikal di kota-kota besar.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun Mualim Wijoyo mengakui adanya pihak yang berkepentingan dengan aturan perhimpunan penghuni rusun, sehingga kemudian tiba-tiba keluar aturan yang dinilai sepihak tersebut.

“Begini, rumah susun ini seksi sekali, dan godaannya paling besar. Biasa kalau orang disuruh menjadi Ketua RT/RW di perumahan tapak (landed house) pasti akan menolak, tetapi kalau diminta menjadi pengurus rumah susun, orang berebut karena ada uang tertib untuk pemeliharaan gedung dan lingkungan. Artinya setiap bulan ada iuran yang dibayar penghuni, dan itu jelas menggiurkan sekali,” ungkap dia kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Ihza & Ihza Law Firm, Office tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Godaan itulah yang menjadi alasan mengapa regulasi terkait PPPSRS ini diduga sangat rawan adanya intervensi. Mualim menilai dalam membuat kebijakan, pemerintah terkesan susah memilah sehingga sepertinya yang dikesampingkan adalah kepentingan pengembang. Menurut dia, REI tidak dilibatkan secara utuh dalam menyusun aturan PPPSRS tersebut, bahkan masukan-masukan yang pernah diberikan tidak diakomodir oleh pemerintah.

“Mengenai Permen tentang PPPSRS itu, REI sudah menyurati Kementerian PUPR dan di pertemuan terakhir kami diminta legal opinion, sekaligus merevisi perundangan yang kurang tepat,” jelas dia.

Dia menegaskan adalah salah kaprah kalau regulasi ini dibuat dengan semangat supaya pengembang tidak terlalu mendominasi pengambilan keputusan saat pengembangan dan pengelolaan kompleks apartemen. Padahal kekhawatiran itu tidak berdasar, mengingat setiap pengembang tentu menginginkan supaya rusun atau apartemen yang telah mereka bangun tetap terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Yang lebih menakutkan lagi, kata Mualim, ada aturan dalam Permen 23/2018 yang memerintahkan pengembang dalam waktu tiga bulan setelah PPPSRS terbentuk wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS. Padahal itu semua adakah dokumen legal yang berbahaya sekali kalau berpindah ke tangan orang yang tidak dikenal.

“Tanah itu dibeli pengembang, izin diurus pengembang, yang bangun juga pengembang, eh tiba-tiba pengembang harus serahkan dokumen-dokumen tanah dan sebagainya itu semua kepada pihak lain. Itu kelewatan namanya. Ini yang perlu dicermati pemerintah,” tegas Mualim.

Ganggu Iklim Investasi
REI berpendapat aturan tersebut akan sangat memengaruhi dan menghambat pembangunan hunian vertikal di perkotaan. Padahal, ke depan vertical housing semakin dibutuhkan mengingat kebutuhan lahan yang semakin terbatas.

“Tentu saja Permen ini menakutkan buat pengembang. Masalah ini bisa mengurangi minat investasi membangun apartemen, dan kemungkinan semakin membuat warga negara asing tidak berminat untuk membeli properti di Indonesia. Padahal, saat ini pemerintah tengah gencar berupaya menarik investasi asing langsung termasuk dari sektor properti,” ujar Mualim.

Diakui, REI banyak sekali menerima reaksi keras dari pengembang yang sangat terganggu dengan ketentuan tersebut. Muncul kerisauan, apalagi saat ini proses membangun hunian vertikal itu tidak mudah, perizinan masih sulit, pasar juga sedang tidak bagus.

Wakil Ketua Umum DPP bidang Regulasi dan Perundang-undangan, Ignesjz Kemalawarta sependapat bahwa banyak sekali kejanggalan dalam Permen 23 tahun 2018 tersebut, sehingga pemerintah diharapkan mau melakukan pembahasan kembali dan meminta masukan dari semua pihak sebagai win-win solution terhadap kekisruhan yang kini terjadi.

“REI meminta pemerintah mendengar masukan dari para pengembang. Sehingga timbul keadilan yang sama-sama menguntungkan guna tercipta iklim usaha yang kondusif,” ujar dia. Iqnesjz mengungkapkan, keterlibatan REI hanya 5% dalam penyusunan Permen 23/2018, dan itu pun dilibatkan untuk pembahasan draf PP Rusun.

Hal lain yang dianggap ganjil dari aturan ini adalah keharusan pengurus PPPSRS harus memiliki KTP sesuai domisili apartemen. Menurut Bambang Eka Jaya, pengembang Apartemen Park Royale di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, ketentuan tersebut kurang tepat kalau diberlakukan untuk apartemen non-rusunawa atau non-rusunami, karena apartemen segmen menengah dan menengah atas itu sifatnya investasi. Satu orang mungkin memiliki beberapa unit di satu apartemen, dan mungkin juga punya unit di apartemen lainnya.

“Syarat ini aneh, karena dari 100 pemilik unit, mungkin tidak sampai 20 pemilik yang punya KTP di apartemen tersebut. Menjadi tidak adil kalau mayoritas pemilik justru diabaikan dan dipinggirkan, padahal pastinya setiap pemilik unit ingin apartemen tersebut tetap bagus dan terawat, karena dia berinvestasi disitu. Ini nantinya yang terjadi adalah tirani minoritas, segelintir yang punya KTP yang berkuasa,” keluh Bambang yang juga Wakil Sekjen DPP REI.

Ditambahkan, ketentuan ini mungkin lebih cocok diterapkan di rusunawa atau rusunami yakni hunian vertikal yang disubsidi pemerintah. Dimana aturan wajib memiliki KTP untuk pengurus PPPSRS perlu untuk menghindari orang-orang dari luar masuk ke dalam hunian yang disediakan dan disubsidi oleh negara.

“Aturan ini harus dihapus, jangan sampai masalah perhimpunan penghuni ini justru dipolitisir dan dijadikan ajang cari untung segelintir orang atau kelompok,” tegas Bambang. 

PP Butuh Waktu
Sementara itu, menanggapi rencana judicial review dari REI dan P3RSI, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid mengatakan bahwa pihaknya tidak masalah jika ada opini kedua, asal tidak melanggar perundang-undangan. Pemerintah, ungkap dia, mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

“Silahkan saja sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku dan kita akan tanggapi sesuai peraturan juga. Pembahasan Permen 23/2018 itu kan telah melalui pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan telah dilakukan uji publik. Kami selalu membuka diri untuk melakukan pembahasan demi perbaikan ke depan,” terang Khalawi seperti dikutip dari Indonesia Housing.co.

Intinya lanjut Khalawi, apa yang sudah diatur dalam beleid itu sudah mencerminkan peran Pemerintah sebagai regulator yang cover semua kepentingan, baik pengembang maupun konsumen. Permen itu, kilah dia, telah diproses sesuai prosedur dan amanah Undang-Undang No 20 Thn 2011 tentang Rumah Susun.

Menurut Khalawi, aturan PPPSRS dalam Permen 23/2018 hanya merevisi permen serupa yang sudah ada. Mengenai alasan asosiasi yang mempermasalahkan terbitnya Permen dan bukan PP, dia mengatakan bahwa PP masih dalam proses.

“Jika PP belum ada (keluar) dan permen juga tidak ada, kemudian siapa yang mengatur? Buat PP kan tidak bisa cepat, butuh proses yang cukup lama,” jelas Khalawi. (Teti Purwanti/Rinaldi)