TOPIK UTAMA

Mengiring Pabrik-Pabrik Masuk Kawasan Industri

Administrator | Senin, 12 November 2018 - 14:11:52 WIB | dibaca: 49 pembaca

Foto: Istimewa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 106 menegaskan bahwa seluruh perusahaan industri yang menjalankan kegiatan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Regulasi ini sudah berjalan hampir empat tahun, namun tampaknya belum terlalu banyak memengaruhi pasar kawasan industri.

Padahal tujuannya baik, yakni menciptakan industri hijau untuk menekan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Kawasan industri yang terpadu membantu pemerintah untuk mengontrol kegiatan industri, dibandingkan kalau perusahaan industri (pabrik) dibangun secara sporadis.

Di dalam UU tersebut, pemerintah juga memberikan sanksi bagi perusahaan industri baru yang melanggar ketentuan tersebut dari berupa penutupan sementara hingga pencabutan izin usaha industri secara permanen.

Director Industrial and Logistic Services Colliers International Indonesia, Rivan Munansa mengatakan regulasi ini sebenarnya cukup baik jika bisa berjalan karena pemerintah akan lebih mudah mengawasi aktivitas industri khususnya yang berkaitan dengan pembuangan limbah pabrik.

Selain itu, aturan tersebut juga mampu memacu peningkatan permintaan lahan maupun gudang industri di kawasan industri yang sejak 2012 cenderung menurun. Namun sayangnya, ungkap Rivan, hingga saat ini masih banyak zona abu-abu antara kawasan industri dan zona industri.

“Waktu pertama kali regulasi ini dikeluarkan, pemerintah menyebutkan bahwa bisa pabrik di luar saat tidak ada lagi kawasan industri. Masalahnya seperti di Kota Tangerang, di sana tidak ada kawasan industri adanya zona industri. Sedangkan kawasan industri adanya di Kabupaten Tangerang,” ungkap Rivan.

Adanya kalimat ‘boleh saat tidak ada lagi’ itulah menurut Rivan yang membuat beberapa investor merasa punya hak membangun pabrik di luar kawasan industri. Di lapangan, justru perusahaan dari dalam negeri yang lebih banyak melanggar ketentuan ini dengan membangun pabrik di luar kawasan industri. Sementara perusahaan multinasional asing mayoritas lebih taat.

Merujuk UU Nomor 3/2014, Kawasan Industri adalah satu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengembang/pengelola kawasan industri.

Perusahaan multinasional boleh jadi lebih memilih membangun pabrik di kawasan industri karena banyak kemudahan yang didapatkan dengan membangun pabrik di kawasan industri. Misalnya perizinan lebih mudah dan juga infrastruktur yang dibutuhkan industri sudah tersedia. Begitu pun terkait keamanan berusaha.

Rivan mendorong agar ketentuan menerbitkan aktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri seperti amanah UU No 3/2014 dapat dijalankan dengan tegas. Bila perlu regulasi ini dibuat lebih detail kalau memang pemerintah serius untuk melakukan lokalisasi kegiatan industri.

“Saya mengusulkan supaya pemerintah membuat program bertahap untuk memasukkan setiap pabrik yang ada di luar kawasan industri ke dalam kawasan industri. Karena ini memang bukan masalah mudah, namun kalau pemerintah mau pasti bisa,” saran dia.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menilai penerapan UU No 3/2014 sebenarnya sudah berjalan baik. Namun memang penerapannya hanya untuk pabrik baru, bukan memindahkan yang sudah ada.

Pemerintah, kata dia, sadar bahwa untuk memindahkan seluruh perusahaan industri membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun begitu, kalaupun ada yang dipindahkan hal tersebut kemungkinan karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Pemerintah daerah saya lihat juga sudah mulai sadar mengenai regulasi ini. Misalnya di Jakarta Utara, Sunter, Kepala Gading dan Pulo Gadung itu sudah bukan kawasan industri, jadi industri yang berada di sana harus terima jika diminta pindah,” kata Sanny.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Kawasan Industri, Sadeni Hendarman mengungkapkan pengawasan dari pemerintah daerah sangat penting untuk menegakkan aturan Pasal 106 UU Nomor 3 tahun 2014 yang mengharuskan perusahaan industri (pabrik) baru beroperasi di dalam kawasan industri.

“Saya kira memang aturan ini perlu lebih didorong, terlebih di daerah-daerah. Perlu kepedulian pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengarahkan investor masuk ke kawasan industri yang ada di wilayahnya,” tegas Sadeni.

Menurut dia, undang-undang adalah salah satu ketetapan tertinggi yang dikeluarkan negara sehingga tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga harus tunduk dan mematuhinya.

Di sisi lain, Sadeni menilai pemberlakuan aturan ini secara tegas setidaknya turut mendorong bergairahnya kembali penjualan lahan industri yang sedang lesu. Selama ini banyak pengelola kawasan industri yang cenderung mengandalkan investor asing sebagai pembeli lahan atau gudang industri, namun dengan adanya undang-undang tadi maka semua perusahaan industri lokal bakal masuk ke kawasan industri.

“Industri skala besar dan menengah harus masuk seluruhnya ke kawasan industri, kecuali mungkin home industry tanpa limbah industri. Kalau bisa tertib seperti itu, saya kira banyak kawasan industri akan berkembang lebih cepat,” ungkap dia.

Kawasan Industri Baru
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki arah ke depan untuk mendorong perusahaan-perusahaan industri masuk ke kawasan industri. Salah satunya melalui pemerataan kawasan industri, sehingga tidak lagi hanya terkonsentrasi di Jabodetabek khususnya Cikarang dan Karawang.

Sebanyak 25 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) baru ditargetkan dapat dibangun oleh pemerintah hingga 2019. Dari jumlah ini 22 diantaranya berlokasi di luar pulau Jawa.

Dari jumlah itu, sejumlah kawasan yang sudah beroperasi antara lain Kawasan Industri Marowali, Sei Mangkei, Palu, Bantaeng, Konawe, Ketapang, Dumai, Kendal, JIIPE, dan Wilmar Serang.

Tahun ini, diharapkan ada tiga kawasan industri lagi yang beroperasi, yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton, Lhokseumawe, dan Bitung.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah memang menjadi kunci pencapaian target pembangunan kawasan industri tersebut,” kata Sanny Iskandar. 

Menurut dia, pembangunan kawasan industri tidak sebatas komitmen untuk menyediakan lahan. Namun dukungan pemerintah daerah, keberadaan infrastruktur pendukung, hadirnya pemrakarsa dengan konsep yang kuat hingga stabilitas politik dan keamanan wilayah turut menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerataan kawasan industri. (Rinaldi/Teti Purwanti)