AKTUAL

Menunggu Terbentuknya Badan Khusus Bank Tanah

Administrator | Rabu, 17 Juli 2019 - 15:15:01 WIB | dibaca: 55 pembaca

Foto: Istimewa

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2019 oleh DPR-RI. Itu berarti pembahasan undang-undang ini akan menjadi fokus utama untuk dibahas oleh anggota legislatif periode 2019-2024 setelah dilantik pada tahun ini.

Salah satu bagian penting yang ditunggu-tunggu dari UU Pertanahan tersebut adalah mengenai kepastian bank tanah atau land bank untuk fasilitas publik termasuk perumahan rakyat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan bank tanah sudah masuk di dalam RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR-RI dan akan dilanjutkan kembali pada tahun ini oleh DPRRI periode 2019-2024. UU Pertanahan tersebut nantinya akan menjadi cantolan atau payung hukum bagi lembaga bank tanah.

“Selama ini di UUPA kan tidak ada payung hukumnya untuk bank tanah. Di situ hanya ada soal hak menguasai negara tetapi instrumennya tidak ada, wadahnya juga tidak ada. Akibatnya kalau tanah habis haknya jadi tanah terlantar, kemudian dikuasai warga sehingga sulit dikuasai kembali oleh negara. Padahal negara sedang giat membangun, kita butuh tanah banyak,” ujar Himawan kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, nantinya pengelola bank tanah bentuknya adalah badan khusus di bawah Menteri ATR-BPN namun steering committe-nya terdiri dari beberapa menteri terkait. Target pembentukan diharapkan bisa pada tahun ini, tergantung pengesahan UU Pertanahan.

Dengan adanya bank tanah, maka tanah-tanah potensial yang habis masa HGU misalnya akan diamankan dulu oleh bank tanah supaya pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Kemudian diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama bank tanah, sebelum nantinya disalurkan dalam bentuk HGU, HGB atau Hak Pakai kepada instansi atau masyarakat.

“Jadi badan khusus bank tanah ini sifatnya hanya lembaga penyedia atau penghimpun lahan, pengelola dan pendistribusi tanah. Artinya bank tanah bukan pemakai,” jelas Himawan.

Pengembangan Kawasan
Tidak hanya instansi pemerintah, namun menurut dia, pemerintah daerah atau masyarakat yang dapat memanfaatkan lahan yang dikelola bank tanah, namun swasta juga bisa. Misalnya untuk pengembangan kawasan industri atau kota baru, swasta bisa mengajukan dan memanfaatkan lahan di bank tanah, namun tentunya pengendalian ada di pemerintah sesuai peruntukkan.

Saat ini, tambah dia, banyak kota baru yang lahannya sudah dikuasai swasta, dan akhirnya sulit jalan karena harga tanahnya sudah naik tinggi sekali.

Himawan menyebutkan badan khusus bank tanah itu nantinya akan memiliki perangkat dewan bank tanah yang terdiri dari beberapa menteri yang ditunjuk oleh presiden. Selain itu dewan pengawas dan badan pelaksana ditunjuk komite bank tanah.

Badan khusus ini sekali lagi memiliki kewenangan untuk mengelola potensi tanah antara lain tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, hibah atau tukar menukar, membeli tanah masyarakat dan perolehan lain yang sah.

“Pemerintah tidak akan mengambil secara paksa kecuali tanah tersebut dalam status hukum ataupun dalam proses masuk tanah terlantar,” tegas dia.

Terkait peran bank tanah dalam mendukung penyediaan rumah rakyat, menurut Himawan, saat ini kondisi kenaikan harga rumah di Indonesia telah mencapai kisaran 200 persen setiap tahun. Intervensi pasar yang dilakukan pemerintah dengan menyiapkan KPR subsidi tidak banyak membantu. Ditambah lagi pemerintah tidak bisa mengendalikan harga konstruksi.

“Dari posisi suplai yang bisa dipastikan adalah harga tanah. Bank tanah diperlukan untuk mengendalikan harga tanah sehingga harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjangkau,” jelas dia.

Diisi Profesional
Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo menegaskan dukungan asosiasi pengembang terbesar di Indonesia itu terhadap pembentukan badan khusus bank tanah. Dengan adanya bank tanah, kata dia, maka ada dua fungsi yang dapat dijalankan yakni mencegah spekulan dan menghimpun tanah-tanah tidak produktif termasuk tanah terlantar.

Tanah terlantar ini juga tidak terkecuali untuk HGU yang tidak sesuai peruntukannya dan HGB yang tidak memiliki kepastian rancang desain. “Amanah konstitusi kita meminta negara hadir dalam hal penataan bumi, air, dan segala yang ada di atasnya untuk digunakan seluas-luasnya kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Adri.

Dengan bank tanah, maka ke depan tidak akan ada lagi pembangunan infrastruktur yang terhambat karena pengadaan lahan, begitu pula pembangunan rumah rakyat terhambat karena harga tanah mahal.

“Pengembang sebagai swasta dan sebagai investor juga bakal mendapat jaminan kepastian hukum karena secara resmi berhadapan dengan negara bukan kapitalis yang semena-mena memberi harga,” kata dia.

Tetapi yang paling penting, ungkap Adri, badan khusus bank tanah harus diisi oleh profesionalprofesional yang benar-benar independen dan berpengalaman dalam pengelolaan dan distribusi lahan bagi kepentingan publik. (Rinaldi)