ASPIRASI DAERAH

Moratorium PNS dan Daya Beli Pengaruhi Realisasi KPR FLPP di Kalsel

Administrator | Rabu, 12 September 2018 - 16:11:51 WIB | dibaca: 43 pembaca

Royzani Syachril, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan

Penyerapan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami tekanan akibat minimnya jumlah masyarakat yang bankable.

Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena adanya moratorium penerimaan PNS di provinsi tersebut sejak lima tahun terakhir. Di samping penurunan daya beli masyarakat akibat lesunya aktivitas penambangan khususnya batu bara.

“Sekarang target pasar yang ada tinggal pedagang, UKMK dan wiraswasta lainnya. Namun untuk segmen itu perbankan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk verifikasi sehingga penyerapan juga menjadi makin lambat,” ungkap Royzani Syachril, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Akibat kondisi tersebut, diakuinya realisasi akad kredit rumah bersubsidi di daerah itu masih di bawah target. Padahal pada 2016, penyerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Selatan masuk dalam tiga terbesar nasional. 

“Hingga Oktober 2017 akad kredit di Kalsel baru sekitar 3.400-an unit, ditambah rumah yang siap untuk diserap sekitar 1.600-an unit. Jadi kemungkinan realisasi sampai akhir tahun 2017 masih di bawah target kami sebanyak 10.000 unit,” kata Roy.

Diungkapkan, perlambatan penyerapan rumah bagi MBR di Kalsel mulai terasa sejak Mei 2017. Akibatnya memasuki paruh kedua 2017, pengembang banyak yang menahan ekspansi pembangunan.

Optimistis Meningkat
Lalu bagaimana dengan kondisi pembangunan rumah bersubsidi di Kalsel pada 2018? Roy menegaskan, di 2018 REI Kalsel optimistis mampu menggenjot kembali realisasi rumah bersubsidi berbasis FLPP dengan target 10.000 unit. Target tersebut masih memungkinkan dicapai, mengingat bank lahan (land bank) di Kalsel masih cukup banyak. Selain itu, adanya penandatanganan PKO antara Kementerian PUPR dengan 40 bank penyalur FLPP di akhir tahun 2017 diharapkan memacu realisasi akad kredit sejak awal 2018.

“Apalagi kalau ada relaksasi dari perbankan dan Kementerian PUPR, kami optimis mampu mencapai target,” tutur Roy. Dia menambahkan, relaksasi perbankan sangat dibutuhkan apalagi untuk masyarakat non-fixed income. Secara rinci, Roy menerangkan masih banyak masyarakat pekerja informal yang belum memiliki rumah, sehingga mereka juga menjadi target pasar yang baik bagi para pengembang di Kalsel.

Selain itu, turunnya suku bunga KPR dan juga konstruksi juga akan menggairahkan sektor properti. Roy menyebutkan jika bunga kredit konstruksi bisa turun menjadi single digit akan sangat menguntungkan banyak pihak di sektor properti. Di sisi lain, kebijakan seperti PP 64 juga diharapkan bisa segera terealisasi di daerah sehingga pengembang di daerah makin semangat untuk membangun dan merumahkan rakyat.

“Kalau dari target pemerintah ada pertumbuhan ekonomi di 5,3%-5,4%, seharusnya 2018 memang akan lebih baik,” kata Roy.

Meski begitu, Roy juga menjelaskan dukungan pemerintah terhadap rumah bagi MBR sangat banyak beberapa waktu ke belakang. Saat ini, di Kalsel dukungan infrastruktur di Kalsel untuk listrik dan air sudah tidak banyak kendala. Padahal, pada 2015-2016 sempat terjadi defisit listrik dan pengembang harus antri untuk mendapatkan pelayanan. Sekarang justru malah surplus, dan sudah ada kerja sama sehingga lebih mudah.

“Untuk kawasan baru memang masih menunggu tapi waktunya pasti. Sedangkan untuk kawasan yang sudah ada jaringan biasanya langsung dipasang. Listrik bukan lagi jadi hambatan di sini,” papar Roy.

Dengan dukungan yang sudah cukup baik saat ini, pengembang di Kalsel berharap pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menambah lagi kebijakan atau aturan yang justru akan menyulitkan pengembang, seperti rencana pemerintah menerapkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah MBR. Berdasarkan data di Kalsel, setidaknya terdapat 300 ribu warga Kalsel yang belum memiliki rumah, terutama di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.

Banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah akibat banyak masyarakat miskin belum mampu menjangkau rumah subsidi. Berbagai kemudahan dari pemerintah seperti tenor panjang hingga 20 tahun dan uang muka (down payment/DP) ringan hanya 1% tidak terlalu berdampak besar karena penghasilan masyarakat sangat kecil. TPW