Sajian Utama

Pastikan Daerah Beri Kemudahan

Administrator | Selasa, 21 Maret 2017 - 10:12:46 WIB | dibaca: 606 pembaca

Dalam sebuah momentum pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Negara, usai Lebaran 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar otoritas di daerah memberikan kemudahan dalam investasi properti sejalan dengan program pemerintah yang memberikan banyak insentif.  

Secara tegas Presiden Jokowi memberi penekanan pada fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk penerbitan Dana Investasi Realestat (DIRE). Pemberian fasilitas BPHTB untuk penerbitan DIRE merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016.

Pokok kebijakan untuk penerbitan DIRE yakni penurunan tarif PPh final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun. Hal ini dilakukan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Realestat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu mengatur pemberian fasilitas PPh final berupa pemotongan tarif hingga 0,5 persen dari tarif normal lima persen kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE.

Selain itu Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum lima persen menjadi satu persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE. Selanjutnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang berminat untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

Sebagai informasi DIRE merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset realestat atau properti. reksa dana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang. Dana tersebut dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikelola ke dalam properti.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen DIRE akan marak di Indonesia pada 2017 mendatang. “Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dahulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik,” ujarnya.

Agus Marto menyebutkan upaya mendorong perkembangan instrumen DIRE sebelumnya sudah ada pada Paket Kebijakan Ekonomi V, kemudian dipertajam di Paket Kebijakan Ekonomi XI. “Jadi, pemerintah membuat investasi akan jelas, tidak ada pungutan, tidak ada pajak penghasilan dan ada fasilitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB,” ujarnya.

Tidak semua properti akan disekuritisasi untuk kemudian menjadi dasar penerbitan DIRE karena hanya properti yang besar yang akan disekuritisasi. Saat ini banyak sekali dana di tengah masyarakat apalagi dengan adanya amnesti pajak sehingga pemerintah perlu menyiapkan instrumen investasi alternatif.

"Saya yakin DIRE yang akan dikeluarkan di Indonesia akan kompetitif dengan negara lain. Satu yang merupakan kelebihan, DIRE ini juga cocok untuk investor kecil,” katanya.

Sejurus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yakin penggunaan instrumen DIRE akan mempercepat pembangunan properti di Indonesia.

“Dana pembangunan properti dapat terkumpul lagi melalui DIRE dan bisa di investasikan lagi untuk pembangunan properti lain. DIRE merupakan wadah penempatan dana sekaligus untuk mempercepat pembangunan properti,” kata Darmin.

Darmin menyebutkan jika ada pembangunan kompleks properti yang besar seperti mal, rumah sakit atau hotel maka properti itu dapat disekuritisasi. Setelah disekuritisasi maka sekuritas itu dapat dijual dalam unit-unit kecil kepada masyarakat dan perusahaan.

“Dengan demikian dana dapat terkumpul lagi dan bisa di investasikan lagi untuk keperluan pembangunan properti lainnya. Instrumen DIRE itu hanya berlaku untuk pembangunan kompleks realestat seperti mal, rumah sakit dan hotel. Tidak bisa untuk yang lain. Ini betul-betul hanya untuk kompleks realestat,” katanya.

Sementara untuk infrastruktur seperti jalan tol tidak ada pengertian dijual karena UU kita tidak memperbolehkannya. Namun, jalan tol dapat disekuritisasi dengan efek beragun aset. Dana dari instrumen itu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol lainnya.

Pemerintah memberikan insentif untuk mendorong penerbitan instrumen DIRE antara lain melalui pemberian fasilitas BPHTB. Pemberian fasilitas BPHTB untuk penerbitan DIRE merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016.