Berita

Pelonggaran LTV Sudahkah Mampu Dongkrak Industri Properti?

Administrator | Kamis, 18 April 2019 - 10:54:41 WIB | dibaca: 64 pembaca

Foto: Istimewa

Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2018 silam telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk sektor properti. Aturan ini berlaku untuk rumah pertama dan mencakup semua tipe.

Dalam aturan sebelumnya, BI menetapkan besar uang muka (down payment/DP) pembelian rumah pertama sebesar 10 persen dari harga rumah. Dengan ketentuan baru ini, BI membebaskan besaran uang muka tersebut kepada pihak bank.

"Besaran rasio LTV diserahkan kepada manajemen risiko masing-masing bank," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo.

Sementara untuk rasio LTV rumah kedua dan seterusnya diatur pada kisaran 80 persen hingga 90 persen, kecuali rumah tipe 21. Untuk diketahui, LTV berkaitan dengan rasio pinjaman yang diterima debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank. Sehingga, memengaruhi besaran uang muka (down payment/DP) yang harus dibayarkan. Artinya, semakin longgar atau besar rasio LTV, maka akan semakin kecil pula uang muka yang harus disiapkan oleh konsumen.
Pelonggaran LTV Jadi Angin Segar Industri Properti

Kebijakan BI dalam membebaskan uang muka pembelian rumah pertama tersebut pun disambut baik oleh kalangan pengusaha sektor properti. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut diyakini akan membuat seluruh industri di sektor riil semakin terus menggeliat. Bahkan, kebijakan ini juga diyakni bisa mengurangi angka backlog perumahan di Tanah Air.

"Kalau tidak ya susah. Bukan hanya pengembangnya susah, tetapi masyarakat yang membutuhkan rumah itu sendiri," ujar Sanny.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata pun menyampaikan hal senada. Menurutnya, pelonggaran LTV akan memberikan pengaruh positif bagi industri properti di masa mendatang. 

"Saya sambut positif adanya pelonggaran LTV yang dilakukan BI. LTV salah satu produk regulasi, bergerak di sektor perbankan untuk rumah dan apartemen komersial. Jadi ini sangat berpengaruh," kata Eman.

Selain dari kalangan pengembang, sektor perbankan pun turut menyambut baik. Salah satunya adalah Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono. Menurut Maryono, pelonggaran LTV dapat semakin mendongkrak permintaan properti. Pasalnya, uang muka yang harus dibayarkan oleh konsumen menjadi lebih ringan. Bahkan, di satu sisi juga bisa memacu masyarakat agar mau berinvestasi di sektor properti.

"Karena didasarkan kepada income rule dan pemberian KPA-nya bisa indent, sehingga harganya bisa lebih murah," jelas Maryono.

Senada dengan Maryono, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo pun menilai positif langkah BI melakukan relaksasi peraturan LTV. Bahkan menurutnya, relaksasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pihak pengembang atau developer.

Lantaran mereka tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar untuk membangun rumah. Pihak pengembang pun juga bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat untuk menambah modal.

"Kalau sebelunya developer membangun 40 persen baru dapet (keuntungan), kalau sekarang bisa ada stimulasi untuk meningkatkan penjualan dan pembangunan rumah baru," jelas Tiko.

Ternyata Pelonggaran LTV Digembosi Suku Bunga Perbankan yang Masih Tinggi
Sudah hampir setahun kebijakan BI tersebut diterapkan, lantas bagaimana dampak dari relaksasi LTV terhadap sektor properti Tanah Air? Manager Departemen Makro Prudensial BI Bayu Adi Gunawan menyampaikan, sebelum dilakukannya pelonggaran LTV pada tahun lalu, pemerintah sebetulnya juga sudah pernah melonggarkan LTV pada 2015. Saat itu, tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat dalam membeli hunian.

"Tapi di sini belum mencapai puncaknya. Kami sebenarnya berharap di akhir 2018 atau pertengahan 2019 itu mencapai puncaknya. Tapi ternyata belum. Mungkin tahun ini (2019) kita harapkan properti bangkit kembali," jelasnya.

Sementara itu, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, salah satu faktor yang membuat aturan LTV belum banyak dimanfaatkan adalah masih tingginya tingkat suku bunga perbankan.

"Walau sekarang dengan LTV yang sudah dilonggar jadi DP-nya rendah, memang salah satu faktor yang juga menghalangi adalah interest rate masih tinggi. Sehingga itu berpengaruh ke cicilan per bulan," ucapnya dalam paparan di Jakarta.

Menurutnya, masih tingginya tingkat suku bunga perbankan tersebut juga membuat masih lesunya penjualan properti baik itu rumah tapak maupun apartemen. Bahkan, dari sisi konsumen pun dianggap masih cenderung enggan membeli properti.

"Kami melihatnya di pasarnya itu (tingginya tingkat suku bunga) cukup berpengaruh terhadap penjualan apartemen. Bahkan untuk end user, belum terlalu semangat membeli apartemen," jelasnya.
 
Sumber: akurat.co