TOPIK UTAMA

Peluang Gairahkan Pasar Properti

Administrator | Selasa, 02 April 2019 - 11:54:09 WIB | dibaca: 462 pembaca

Foto: Istimewa

Di pengujung tahun lalu, negeri jiran Malaysia dan Selandia Baru tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang melarang dan membatasi warga negara asing untuk membeli properti di kedua negara tersebut. Keberpihakan kepada rakyatnya yang banyak masih belum memiliki rumah menjadi alasan.

Aturan itu mendapat kecaman dari pengembang dan asosiasi perusahaan properti setempat. Di Malaysia, pembatasan tersebut dianggap bertolak belakang dengan program pemerintah Malaysia tentang kepemilikan rumah bagi warga negara asing yang dikenal dengan slogan Malaysia’s My Second Home.

Program itu selama ini dianggap efektif menarik investasi asing langsung ke Malaysia, dimana orang asing cukup hanya dengan menggunakan izin visa tinggal dapat membeli rumah di negara tersebut. Warga negara China menjadi kelompok orang asing terbesar yang memanfaatkan program ini.

Di Selandia Baru, isu yang sama menjadi alasan bagi pemerintah negara tersebut untuk mulai mengontrol ketat warga asing membeli properti. Meski pun saat ini yang dilarang adalah untuk pembelian hunian sekunder.

Isu tentang kepemilikan hunian bagi warga negara asing mengundang kecaman dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan krisis rumah yang terjadi di Selandia Baru.

Seperti contohnya di Kota Auckland, kenaikan harga rumah mencapai dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir dan meningkat lebih dari 60% secara nasional. Walau demikian, Pemerintah Selandia Baru masih mengizinkan warga negara asing untuk membeli rumah untuk unit apartemen primer atau unit yang baru dibangun. Menurut data statistik Selandia Baru, mayoritas orang asing yang membeli properti di negara tersebut adalah WN Australia dan China.

“Ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan impian memiliki rumah bagi banyak masyarakat Selandia Baru,” ujar Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern seperti dikutip dari Reuters.

Pengereman pembelian properti bagi warga asing bahkan lebih dulu sudah dilakukan di Singapura, Hongkong dan China. Kebijakan itu dilakukan dengan terus meningkatkan stamp duty sejak beberapa tahun lalu. Stamp duty atau biasa disebut land transfer duty adalah pajak yang perlu dibayarkan saat membeli sebuah properti.

Konsultan riset properti Knight Frank memperkirakan, pembatasan-pembatasan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga properti yang signifikan di negara-negara tersebut.

Peluang Pasar
Kepala Departemen Riset Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan kontradiktif dengan kondisi yang ada di sejumlah negara lain, Pemerintah Indonesia justru sedang mendorong orang asing masuk berinvestasi termasuk di sektor properti. Dengan begitu, langkah tersebut sebenarnya menjadi peluang bagi Indonesia, ketika di negara lain ada pelarangan dan pembatasan.

“Indonesia tidak hanya membidik orang asing membeli properti di sini, tetapi juga mendorong pengembang asing masuk. Bagi pengembang lokal ini juga menguntungkan karena mereka dapat mitra yang memiliki kelebihan secara finansial dan skill,” ungkap Anton.

Namun, dia berharap pemerintah memperbaiki dan memperkuat kembali regulasi yang ada terkait kepemilikan hunian bagi warga negara asing. Sehingga kalau suatu saat ini Indonesia masuk ke dalam keadaan terlalu banyak pembeli asingnya, situasi masih dapat dikendalikan pemerintah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Perundangundangan dan Regulasi Properti, Iqnesjz Kemalawarta menyebutkan asosiasi juga melihat besarnya potensi pasar yang dapat digarap pengembang bila orang asing lebih mudah membeli properti di Indonesia. Selain dapat menjadi stimulus untuk mengairahkan kembali pasar properti nasional yang mengalami kelesuan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebetulnya pemerintah hampir mengakomodir semua aturan yang dibutuhkan supaya orang asing bisa membeli properti khususnya apartemen di Indonesia. Tetapi memang banyak pihak seperti kantor wilayah pajak dan imigrasi yang belum memahami ketentuannya, demikian juga dengan pengembang dan broker. Saat ini sosialisasi yang paling dibutuhkan supaya aturan kepemilikan properti bagi orang asing ini bisa efektif berjalan,” ungkap dia.

Iqnesjz menambahkan, aspek sosialisasi memang yang paling kurang dan perlu dilakukan pemerintah secara lebih masif dan luas. Itulah mengapa REI ketika perhelatan FIABCI di Bali akhir 2018 lalu melakukan pendampingan untuk mensosialisasikan aturan-aturan pemilikan hunian properti asing yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak 2015 seperti PP No. 103 tahun 2015, PP No. 29 tahun 2016 dan Kepmenkumham No 23 tahun 2016.

“Sosialisasi adalah langkah terakhir yang harus dikerjasamakan antara pemerintah, pengembang, broker, dan semua pihak yang terlibat supaya ada pemahaman yang sama. Kalau itu terwujud, sebenarnya tidak ada lagi yang menjadi kendala di lapangan. Orang asing sudah bisa membeli hunian kok di Indonesia,” papar dia.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perpajakan, Budi Hermawan mengatakan seharusnya tahun ini properti untuk orang asing sudah bisa diserap pasar karena aturannya sudah jelas. Adapun sekarang yang jadi permasalahan yang tersisa adalah dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk orang asing membeli properti di sini.

“WNI saja kalau beli properti kan butuh KTP, KK, NPWP dan lain-lain. Nah, sementara itu untuk warga asing ini belum ada standar dalam validasinya. Itu yang mungkin perlu distandarkan dan disosialisasikan,” tegas Budi.

Meski begitu, diakui Budi, aturan properti atau hunian bagi orang asing saat ini sudah lebih baik, dan sangat mudah. Namun soal harga, kemungkinan memang masih perlu dikaji ulang. Karena tidak semua orang asing atau pekerja asing (ekspatriat) yang datang ke Indonesia adalah orang kaya yang mampu membeli hunian dengan batasan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Merujuk Permen ATR/Kepala BPN No 13/2016 dan Permen ATR/Kepala BPN No 29/2016 disebutkan minimal harga rumah untuk warga negara asing berkisar dari mulai Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengakui perlunya ditingkatkan sinkronisasi aturan dan sosialisasi kepada semua pihak termasuk antar instansi pemerintah terkait kepemilikan hunian bagi orang asing. Namun dia menegaskan semua aturan sudah lengkap dan dapat diterapkan.

“Sudah tidak ada masalah lagi, tinggal jalan saja. Kementerian ATR/BPN sudah bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pajak soal ini, dan kalau pun ada kendala mungkin hanya hal-hal teknis karena secara regulasi sudah sangat clear,” tegas Sofyan kepada wartawan di Bali, akhir tahun lalu. 

Butuh Standarisasi
Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong sependapat perlunya ada sosialisasi dan standarisasi terkait penerapan syarat orang asing untuk membeli properti di Indonesia. Selama ini diakui transaksi pembelian untuk orang asing masih banyak kendala di lapangan, padahal banyak ekspatriat yang berminat membeli properti di Indonesia.

“Selama ini memang ada kendala, karena di setiap wilayah belum ada syarat yang seragam. Padahal orang asing seperti dari Jepang, Hongkong, Korea dan lain-lain itu mau beli apartemen di sini. Di Bali orang bule banyak yang minat, tetapi juga terkendala, sehingga akhirnya beli dengan memakai nama orang Indonesia. Jadi ribut, enggak bisa ke notaris dan sebagainya,” ujar Lukas. (Teti Purwanti/Rinaldi)