ISU PASAR

Pembangunan Infrastruktur Pacu Kebangkitan Sektor Properti

Administrator | Selasa, 16 April 2019 - 14:53:16 WIB | dibaca: 107 pembaca

Foto: Istimewa

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis tahun 2019 akan menjadi tahun kebangkitan industri properti nasional, karena pada tahun ini banyak infrastruktur yang dibangun pemerintah sudah rampung dan diyakini akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Paulus Totok Lusida menyebutkan yang paling terasa dengan selesainya infrastruktur adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Dengan hunian berbasis TOD, maka semakin mempermudah masyarakat khususnya generasi milenial yang mobile untuk pulang-pergi dari rumah ke kantor (commuting).

“Banyak orang akan tertarik pada jenis properti ini terutama end user dan juga tentu saja milenial yang tidak mau repot dengan kemacetan. Jadi, saya rasa tahun ini (pasar properti) akan tumbuh,” ungkap Totok pada diskusi Property Outlook 2019 yang diadakan Rumah123 di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Selain itu, merujuk data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sektor konstruksi dan sektor realestat diperkirakan tetap tumbuh stabil sejalan dengan progres investasi di kedua sektor tersebut. Penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan dan program-program perumahan rakyat yang digulirkan pemerintah juga turut memengaruhi sektor konstruksi dan realestat. Disebutkan, penerimaan sektoral properti pada 2018 meningkat 6,9% dibanding 2017.

Selain dukungan infrastruktur, menurut Totok, kebijakan pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia dan relaksasi aturan perpajakan untuk barang mewah diharapkan turut membantu mendorong tumbuhnya sektor properti.

REI memproyeksi pertumbuhan sektor properti pada tahun ini dapat mencapai 10% secara keseluruhan. Dimana pertumbuhan subsektor residensial menengah bawah diprediksi masih tetap akan menjadi yang tertinggi dibanding subsektor properti lainnya.

“Rumah baik rumah tapak maupun rumah susun (apartemen) dengan harga di bawah Rp 2 miliar masih paling diminati konsumen pada ini. Meski di segmen atas terdapat relaksasi dari sisi perpajakan, namun kelihatannya minat dan daya beli konsumen masih di bawah harga tersebut” papar Totok. 

Secara umum, diprediksi pasar properti di tahun 2019 tidak akan begitu terpengaruh dengan keadaan politik. Dengan demikian, pasar properti akan lebih cepat pulih dan sekarang menjadi waktu paling tepat bagi masyarakat untuk membeli properti.

Pasar Milenial
Country General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung berpendapat yang sama. Menurut dia, tahun politik 2019 justru menjadi saat yang tepat untuk membeli properti. Dia meyakini tren industri properti menunjukkan perbaikan.

“Oleh karena itu para pencari properti justru disarankan untuk melakukan pembelian di tahun 2019,” kata Ignatius.

Dia menerangkan, pasar properti yang masih melambat sejak 2015 membuat harga properti terlihat Iebih terjangkau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut memperkuat alasan mengapa saat ini adalah waktunya beli properti.

Dapat dilihat pada 2018, tren pencarian rumah tidak turun di bulan-bulan yang terdahulu termasuk bulan Juni-Juli yang dikenal sebagai bulan anak masuk sekolah dan Lebaran. Data dari Rumah123. com menunjukkan pada tren pembelian properti, terutama di properti seken cenderung meningkat secara konstan.

Sedangkan berdasarkan harga rumah yang diminati berkisar Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Tiga area pencarian yang meningkat di Jabodetabek ada di beberapa kota Depok, Tangerang, dan Bogor. Menariknya pencarian properti di Surabaya meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumya.

Ignatius mengharapkan pelaku industri dan bisnis properti harus terus mengedukasi generasi milenial untuk memahami pentingnya memiliki hunian. Saat ini, kaum milenial lebih mementingkan gaya hidup.

“Lifestyle menjadi bagian hidup generasi milenial. Banyak dari generasi milenial yang berpikir bisa menyewa hunian. Padahal investasi properti merupakan salah satu cara mudah membangun kekayaan. Tidak mungkin selamanya orang akan menyewa, apalagi kalau ketika penghasilan menurun,” ungkap dia.

Namun berdasarkan data BI pada 2014 hingga 2017, pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) justru didominasi generasi milenial. Manajer Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Bayu Adi Gunawan mengatakan, dominasi generasi milenial yang meminati KPR tersebut cenderung meminati hunian berupa rumah tapak (landed house) dan rumah susun (apartemen).

“Pengajuan KPR yang berusia muda meningkat. Tipe hunian yang mereka minati adalah 22/70 untuk rumah tapak maupun rumah susun,” jelas Bayu.

Usia rata-rata generasi milenial yang mengajukan KPR di kisaran 26-35 tahun. Adapun jumlah penggunaan fasilitas KPR ini lebih besar dibanding kelompok masyarakat usia 36-45 tahun. Hal tersebut, mencerminkan anak-anak muda saat ini sudah mulai meninggalkan gaya hidup dan beralih kepada investasi.

Untuk itu, BI pada Agustus 2018 memutuskan untuk melonggarkan LTV, salah satunya bertujuan agar semakin memudahkan generasi milenial untuk mendapatkan hunian impiannya.

Pemerataan Sektor Properti
Kepala Subbidang Investasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Roni Parasian yang menjadi pembicara lainnya mengatakan pada tahun ini pemerintah akan memacu ketersediaan rumah untuk memenuhi defisit rumah yang masih ada.

“Peran APBN dalam pemerataan sektor properti terlihat ketika pemerintah melihat ada backlog, tentunya pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah, dan kalau sudah melihat ada kebutuhan tentunya kita harus bangun,” katanya.

Untuk ketersediaan rumah, akan dipacu melalui program Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), misalnya dengan membangun perumahan khusus untuk komunitas. Adapun, pemerintah juga terus mengusahakan agar harga rumah terjangkau untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR).

Target anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini naik dari 2018 dari Rp 2,18 triliun menjadi Rp 5,2 triliun. Selanjutnya, untuk bantuan uang muka target anggaran tahun ini mencapai Rp 984 miliar. Kemudian, target untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) naik menjadi Rp 3,45 triliun. (Teti Purwanti/Rinaldi)