TOPIK KHUSUS

Peluang di 2019

Pemerintah Buka Pintu Swasta Kembangkan Aset Negara

Administrator | Selasa, 19 Maret 2019 - 09:51:09 WIB | dibaca: 41 pembaca

Foto: Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset negara yang kurang terurus dengan melibatkan swasta.

Menurut dia, selama ini banyak aset negara yang dibiarkan mangkrak meski berada di lokasi yang strategis dan secara ekonomi nilainya terus meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh birokrat yang kurang memiliki sensitivitas dan kepedulian pada aset negara.

“Aset terus saja idle, padahal value sudah tinggi. Sebelah bangunan aset negara sudah high rise building, lokasinya prime, tetapi aset kita masih bangunan low rise bahkan satu lantai. Jadi kita kehilangan dan tidak memanfaatkan nilai lokasi tersebut,” keluh Sri Mulyani dalam sebuah paparan di Jakarta, baru-baru ini.

Menteri Keuangan berharap aset negara tersebut agar menciptakan nilai tambah bahkan dimonetisasi atau mengeluarkan pendapatan baru, seperti pengembangan residensial ataupun proyek pendapatan berulang, baik hotel maupun kantor.

Dengan demikian, katanya, aset negara yang bekerja keras menghasilkan dan mencari nilai tambah, bukan orang yang mengelola aset tersebut yang menghasilkan nilai.

“Anggaran belanja modal negara yang dihabiskan setiap tahunnya diharap-kan tidak hanya sekadar menjadi sebuah proyek pengembangan tetapi juga harus menghasilkan nilai kepada negara,” ungkap dia.

Selain itu, pemerintah tidak hanya mendorong kementerian dan lembaga saja yang proaktif untuk mengoptimalisasi aset tetapi juga pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta harus tetap ditingkatkan di masa yang akan datang dalam bentuk kerja sama yang lebih produktif, khususnya bagi aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dimonetisasi.

“Kalau kita terus menerus bekerja sama juga dengan swasta, biar menimbulkan perasaan gatal kepada birokrat pemerintah kalau melihat aset yang underutilize. Selain itu, bergabungnya swasta juga akan menciptakan dinamika vibrasi yang lebih bagus,” papar Sri Mulyani.

Perbedaan budaya pihak swasta dan pemerintah dalam mengatasi aset tidur dinilai sangat berbeda. Oleh karena itu, Menkeu mengharapkan pemerintah dapat menjadikan perilaku swasta dalam optimalisasi asetnya sebagai tolak ukur. Untuk menarik minat swasta, pemerintah akan meninjau regulasi yang terkait dengan pemanfaatan aset negara secara maksimal oleh semua pihak.

“Kami ingin semuanya tertata secara jauh dan pasti,” papar Sri Mulyani.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan akan terus menggugah ketertarikan pengembang swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah, salah satunya dengan pengoptimalisasi aset negara yang berpotensi memiliki nilai lebih.

“LMAN itu mengumpulkan aset, di sisi lain kami juga optimalkan aset itu sendiri, cuma kalau ada aset yang dinilai potensial lebih di pasar, kami serahkan untuk disinergikan dengan swasta ataupun BUMN,” ujar Rahayu.

Dia menambahkan, terdapat beberapa pola kerjasama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan aset, seperti Build Operation Transfer (BOT), Kerjasama Operasional (KSO), dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Rahayu, pihaknya tengah menyiapkan proyek optimalisasi aset di sekitar kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain. Aset negara tersebut direncanakan akan dibuat ruang kerja bersama (coworking space) atau perkantoran baru.

KPBU Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah menuntaskan pembahasan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Dengan kerja sama ini, maka diharapkan secara signifikan mampu menambah pasokan rumah dan mengurangi pasokan (backlog) rumah.

Sekretaris Direkrorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan konsep KPBU ini tengah dimatangkan agar bisa mengoptimalisasi pemanfaatan lahan dan juga pasokan rumah terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami mengusahakan pada 2019 sudah bisa berjalan. Saat ini studinya masih berjalan dan Kementerian PUPR terus mengidentifikasi lahan-lahan yang ada,” jelas Dadang.

Menurut dia, saat ini saja setidaknya Kementerian PUPR sudah mencatatkan 38 lahan yang sangat mungkin untuk dibangun perumahan dengan skema KPBU. Lahan-lahan ini terletak di seluruh Indonesia dan daerah-daerah perkotaan, bahkan lokasi-lokasi primer.

Secara rinci, dengan pemerintah mampu membuat skema KPBU diharapkan bisa membuat ekosistem di sektor properti makin baik.

Secara pribadi Dadang sangat terbuka agar swasta bisa berperan dan membuka lelang ini baik kepada swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti membangun jalan tol.

Rencananya skema KPBU di bidang perumahan ini akan diberikan payung hukum berupa peraturan presiden (Perpres). Selain mengatur bagaimana konsep kerja sama, di dalam Perpres ini juga akan mengatur Perumnas sebagai perusahaan negara di bidang perumahan untuk menjadi badan yang mengelola apartemen yang dimiliki pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tunggu Regulasi
Managing Director Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengatakan sangat tertarik dengan ajakan pemerintah untuk mengoptimalisasi aset negara, mengingat jumlah lahan yang semakin terbatas. Namun, dia mengaku masih menunggu kepastian regulasi terkait pola kerja sama yang ditawarkan dengan pemerintah.

“Kami harus lihat regulasinya terlebih dahulu, karena kan banyak polanya ada KPBU, KSO, BOT, HGB di atas HPL. Kami harus pastikan regulasi tersebut yang jelas,” ujar dia.

Dhony juga mengatakan pola kerja sama optimalisasi aset juga harus disinkronasikan dengan tematiknya dan kebutuhannya, sehingga bisa menjadi jawaban atas permintaan publik. Tematik yang dimaksud adalah pengembangan aset yang disesuaikan tujuannya, seperti tematik hunian MBR, perkantoran milenial, dan sebagainya.

Sebelumnya Sinar Mas Land telah mengembangkan proyek dengan pola kerja sama HGB di atas HPL di kawasan Mangga Dua, Jakarta.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasional Waskita Realty Tri Hartanto mengatakan akan memberdayakan aset milik holding perusahaan PT Waskita Karya Tbk yang memiliki nilai di bawah seharusnya, seperti di Lombok, Aceh, Bandung, dan Makassar.

Dia mengatakan sebelumnya aset tersebut berupa perkantoran berlokasi strategis tetapi tidak sesuai dengan nilai bangunan, sehingga akan dikembangkan menjadi proyek pendapatan berulang, yaitu hotel.

“Jadi kami kembangkan menjadi hotel, nilai bangunan bertambah, dapat pendapatan berulang, fungsi yang lama juga tetap berjalan si kantornya,” ujar Tri seperti dikutip dari Bisnis Indonesia.

Adapun, aset yang akan dikembangkan menjadi hotel di Lombok seluas 4.000 m2 hingga 5.000 m2, Aceh seluas 6.000 m2, Bandung seluas 2.500 hektare, dan Makassar seluas 3.000 hektare.

Sebelumnya, perusahaan BUMN tersebut telah melakukan optimalisasi aset negara di kawasan Cawang menjadi proyek mixed use, hotel dan kantor, yaitu Dafam Teraskita. (Teti Purwanti)