REGULASI

Pemerintah Siapkan Program Perumahan Berbasis Komunitas

Administrator | Jumat, 10 Mei 2019 - 15:15:21 WIB | dibaca: 55 pembaca

Foto: Istimewa

Supaya Program Sejuta Rumah (PSR) bisa diikuti oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas.

Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat dan meningkatkan capaian PSR di Indonesia di masa mendatang.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menilai pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.

“Kami harap melalui kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng seluruh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah,” ujar dia.

Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo, ujar dia, sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas.

“Ini merupakan terobosan dalam program perumahan karena melibatkan masyarakat dalam Program Sejuta Rumah,” kata dia.

Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun rumah di Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan Patean.

Sedangkan di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG yang berada di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi.

“Tukang cukur di Garut yang tergabung dalam Komunitas PPRG saja bisa membangun rumahnya sendiri. Pemerintah akan memberikan dukungan melalui Program Perumahan yang ada di Kementerian PUPR,” ungkap Khalawi.

Selain komunitas, Kementerian PUPR juga akan mendorong skema ABCG yakni pembangunan perumahan dengan melibatkan Akademisi, Bisnis Community dan Government. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat lewat komunitas dan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan perumahan, ungkap dia.

Ditambahkan, program pembangunan perumahan untuk komunitas itu akan dimasukkan dalam Penyusunan Program Perumahan yang sedang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Menurut Khalawi, masalah perumahan di Indonesia ke depan akan memegang peranan penting mengingat kebutuhan rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong keterlibatan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pengembang, perbankan, sektor swasta dan masyarakat untuk bergerak bersama pemerintah melaksanakan pembangunan rumah.

Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun pun telah dicanangkan pemerintah sejak 2015 lalu. Progres pembangunan rumah tercatat terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan daya beli masyarakat di sektor properti. Pemerintah pun terus mendorong terwujudnya kemudahan perizinan dan pemberian insentif bagi mitra kerja yang ikut membangun rumah rakyat.

Butuh Dukungan
Khalawi menambahkan, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan PSR di lapangan khususnya pengembang swasta. Hal itu karena pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen saja.

Sedangkan sekitar 30 persen pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal. (Rinaldi)