Kilas Berita

Konstruksi

Pemerintah Siapkan Raperpres Usaha Penyediaan Bangunan

Administrator | Selasa, 06 November 2018 - 11:20:41 WIB | dibaca: 22 pembaca

Foto: Istimewa

Pesatnya pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Tanah Air mendorong pertumbuhan banyak konsultan, kontraktor dan investor di bidang konstruksi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Usaha Penyediaan Bangunan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan usaha penyediaan bangunan didefinisikan sebagai pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, atau Masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.

Adapun cakupan yang diatur dalam Raperpres tersebut antara lain mekanisme berusaha, akreditasi, registrasi, dan sertifikasi. Peraturan presiden yang juga akan dibarengi dengan peraturan menteri (Permen) ini diharapkan dapat menjawab keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Khususnya banyaknya kesalahan prosedur dalam pengerjaan konstruksi.

Oleh karena itu diperlukan masukan dan pemikiran jangka panjang, salah satunya melalui kegiatan ini, terutama dari akademisi perguruan tinggi dan asosiasi.

“Diharapkan regulasi ini tidak hanya menyelesaikan tantangan hari ini, tapi juga menjawab tantangan jangka panjang,” ungkap Chali, demikian dia akrab dipanggil.

Dia menyampaikan, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi badan usaha lokal, melainkan juga badan usaha asing yang ada di Indonesia. Dia optimistis regulasi ini nantinya akan membantu para stakeholder jasa konstruksi di Indonesia.
 
“Peraturan tersebut bisa menjadi petunjuk bagi dunia usaha khususnya masyarakat jasa konstruksi,” kata Chali.

Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah juga memiliki kewenangan dalam melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

Chali berpesan agar pemikiran tentang kelembagaan dan mekanisme dalam melaksanaan kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Rinaldi)