TOPIK KHUSUS

Pemerintah Tetapkan 30 Daerah Prioritas Bebas Kumuh

Administrator | Rabu, 09 Mei 2018 - 13:39:43 WIB | dibaca: 156 pembaca

Pemerintah terus menanggani permukiman kumuh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dan para penerima manfaat. Salah satunya dengan menetapkan 30 kabupaten dan kota prioritas untuk dituntaskan kawasan kumuhnya paling lama di 2019.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rina Agustin mengungkapkan pemerintah akan lebih fokus dalam upaya menuntaskan kawasan kumuh terutama di perkotaan. Pasalnya, diperkirakan 60% penduduk Indonesia pada 2020 akan tinggal di perkotaan.

“Ketidaksiapan kota-kota dalam menghadapi perkembangan ini akan mengakibatkan pertumbuhan permukiman kumuh dan kekurangan pelayanan dasar perkotaan seperti air bersih dan sanitasi,” jelas dia dalam satu acara sosialisasi di Jakarta, baru-baru ini.

Ditambahkan, penanganan permukiman kumuh di Indonesia ke depannya harus dapat lebih fokus, terintegrasi dan terencana serta mengubah wajah kawasan terutama dalam penyiapan program TA 2018. Ditjen Cipta Karya telah menetapkan 30 kabupaten/kota prioritas untuk ditangani kawasan kumuhnya, sehingga kabupaten/kota tersebut akan menjadi 0% kumuh pada 2019.

Kabupaten/kota yang menjadi menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh yaitu, Tanjung Pinang, Palembang, Lhokseumawe, Banda Aceh, Medan, Pekan Baru, Kabupaten Tangerang, Cirebon, Kota Bogor, Semarang, Surakarta, Kota Tegal, Pekalongan, Yogyakarta, Kota Malang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Tarakan, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Mataram, Kota Bima, Ambon, Sorong dan Jayapura.

Menurut Rina, saat ini masih terdapat penduduk miskin di perkotaan Indonesia sebesar 10,49 juta orang serta kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang perlu ditangani bersama. Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan juga pembangunan fisik untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar melalui gerakan 100-0-100.

Pada 2015 telah dicanangkan gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Perwujudan gerakan 100-0-100 dilakukan dengan pendekatan melalui membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, serta melalui upaya memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan. TPW