Regulasi

Pemerintah Wacanakan Rating Kualitas Rumah Subsidi

Administrator | Rabu, 06 Juni 2018 - 10:26:39 WIB | dibaca: 94 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengeluarkan rating kualitas untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun para pengembang. Rating kualitas perumahan subsidi ini nantinya untuk mencari perumahan rakyat untuk MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi penilaian.

Pemberlakuan rating tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama para bank penyalur subsidi, pengembang, dan stakeholder lainnya dan sudah dalam tahapan final. 

“Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan disana. Tetapi saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, baru-baru ini.

Menteri Basuki menambahkan, bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan maka bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut. Ditambahkan, program perumahan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketersediaan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Realestat Indonesia (REI) menyambut ide tersebut sebagai hal yang bertujuan baik. Namun menurut Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DPP REI, MR Prijanto, untuk anggota REI tanpa adanya rating atau pemeringkatan pun selama ini sudah melakukan pembangunan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami di REI sering melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Jadi sejak mengajukan izin hingga membangun sudah sesuai aturan yang berlaku. Tanpa dibuat rating pun, anggota REI akan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi kalau pun mau diterapkan (rating), kami tidak masalah,” tegas Prijanto kepada Majalah Realestat, baru-baru ini.

Selain itu, pada tahun depan direncanakan REI akan melakukan sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Oleh karena itulah, menurut Prijanto, tahun ini sudah dilakukan agar saat sertifikasi para pengembang memang sudah siap. Langkah ini menjadi bukti upaya REI sebagai asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia untuk meningkatkan karyanya untuk bangsa dan negara.

Dari sisi perbankan, Direktur Utama Bank BTN Maryono menyatakan, pemerintah telah menetapkan suatu standar rumah layak huni sehingga pihak bank selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke lapangan sebelum mencairkan dana subsidi rumah dari pemerintah. “Kita selalu periksa terlebih dulu apakah kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun untuk peningkatan kualitas rumah bersubsidi memang diperlukan benchmark rating tersebut,” kata Maryono.

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), setiap tahun selalu ada kasus penipuan properti. Pada 2014, setidaknya terdapat 157 pengaduan, naik menjadi 160 pengaduan pada 2015. Namun, pada 2016 mulai turun menjadi 123 pengaduan dan hingga memasuki kuartal IV 2017 baru terdapat kurang lebih 40 pengaduan. TPW