TOPIK UTAMA

Penantian Panjang Kepemilikan Hunian bagi Orang Asing

Administrator | Jumat, 25 Mei 2018 - 14:47:41 WIB | dibaca: 74 pembaca

Isu kepemilikan properti bagi orang asing yang sempat ramai pada 2015 kini kembali menghangat. Hal itu menyusul pernyataan pemerintah yang ingin memberikan pelonggaran kepada orang asing memiliki properti dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Pengembang pun menyambut baik rencana tersebut, bahkan mendorong agar aturan-aturan kepemilikan properti bagi orang asing tersebut dapat berjalan di lapangan dan bukan lagi sekadar wacana. 

Sejak 2015 pemerintah telah mengeluarkan serangkaian aturan mengenai kepemilikan properti bagi orang asing ini. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Kemudian Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 23 tahun 2016 Tentang Orang Asing Atau Ahli Waris Yang Merupakan Orang Asing Sebagai Pemilik Rumah Tinggal Atau Hunian Yang Tidak Lagi Berkedudukan Di Indonesia, serta Surat Edaran Menteri ATR BPN 3156/19.2-400/VIII/2017 tentang Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Namun sayangnya, regulasi-regulasi tersebut belum mampu membuat move on aktivitas jual beli properti kepada warga negara asing. Di lapangan, ternyata masih banyak beda penafsiran dari instansi-instansi terkait.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan masalah kepemilikan properti bagi orang asing sebenarnya sudah cukup lama diperjuangkan REI. Sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai, namun diakui di lapangan pihaknya memperoleh informasi bahwa para notaris belum dapat melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada tersebut, karena beberapa hal masih beda penafsiran.

“Untuk itulah, hari ini REI mengundang stakeholder yang berkaitan langsung dengan aturan kepemilikan properti bagi orang asing, sehingga ada solusi supaya bisa diimplementasikan segera dalam tahun ini, jadi jangan sampai menunggu tahun depan lagi,” ungkap Eman, pada acara Sosialisasi Tata Cara Pemilikan Hunian bagi Orang Asing di Indonesia yang diprakarsai REI di Hotel Veranda, Jakarta, Kamis (19/10).

Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir yang menyampaikan keynote speech pada acara sosialisasi tersebut juga mendorong supaya masalah kepemilikan hunian bagi orang asing ini bisa dilakukan. Dia menegaskan, sebenarnya pembahasan mengenai kepemilikan properti bagi orang asing sudah jelas, dan sudah bisa langsung dieksekusi. Namun ada keraguan notaris, sehingga keluar Surat Edaran Menteri ATR/BPN tentang Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia untuk memperkuat PP dan Permen ATR/BPN.

“Jadi kalau saya ditanya, ini enggak perlu lagi sosialisasi. Segera saja eksekusi. Saya berharap ada percontohan atau pilot project, cari daerahnya dimana, cari warga asingnya sehingga bisa langsung direalisasikan, sehingga bisa jadi contoh buat daerah lain. Kalau perlu nanti dari Kemenko Perekonomian hadir menyaksikan,” tegas Iskandar.

ATURAN JELAS
Ketua Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT) Syafran Sofyan membenarkan kalau masih ada beberapa poin aturan yang masih menimbulkan keraguan bagi notaris dan PPAT. Antara lain mengenai harga jual beli yang belum pasti, kaitannya dengan pajak, dan proses validasinya.

“Supaya bisa cepat dan jelas, semua harus dilakukan dengan sistem online. Dengan transaksi online, maka cukup diselesaikan di PPAT sampai akta terbit,” kata Syafran di acara sosialisasi yang sama.

Hal lain yang menganjal adalah mengenai kepastian Izin Tinggal dari Imigrasi, apakah izin tinggal cukup stempel ketika di bandara atau bagaimana? Menurut Syafran, semua hal itu perlu diperjelas sehingga tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Begitu pula dengan ketentuan pembelian unit baru, apakah nanti di dalam transaksi yang ke-2 dan ke-3 tetap bisa dilakukan oleh orang asing?

“Semua itu belum ada aturan jelasnya. Misalnya orang asing beli rumah ke-1 dan dijual lagi ke orang lain, apakah pembeli ke-2 merupakan rumah baru bagi orang asing? Intinya bagi PPAT dasar membuat akta itu harus jelas, tegas dan sama persepsinya,” ungkap Syafran menjawab alasan masih adanya keraguan notaris.

Sementara Ketua Kehormatan DPP REI, Eddy Hussy menyoroti tentang kewajiban orang asing untuk membayar pajak properti antara lain BPHTB. Dia mempertanyakan bagaimana orang asing membayar BPHTB? Apakah cukup membayar dan tidak perlu NPWP, atau perlu mengurus NPWP lebih dulu?

“Apabila memang diperlukan NPWP, maka notaris dan pengembang harus bisa menyakinkan pada orang asing bahwa NPWP yang mereka miliki cukup sederhana pembuatannya, dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan bagi orang asing,” ujar Eddy.

Menyangkut hambatan dan aturan yang belum jelas, Iskandar Simorangkir meminta segera dicarikan solusinya. Kalau masih ada hambatan serius antar instansi, Kemenko Perekonomian menyatakan kesiapan untuk mengkoordinir. Yang terpenting, kepemilikan properti bagi orang ini jangan sampai hanya menjadi sebuah penantian panjang yang tak berujung. RIN