ASPIRASI DAERAH

Pengembang di NTT Genjot Penjualan Rumah di Semester I

Administrator | Senin, 18 Februari 2019 - 14:31:33 WIB | dibaca: 62 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) NTT, Bobby Pitoby

Pelaku usaha properti di Nusa Tenggara Timur (NTT) optimistis di semester kedua tahun ini penjualan rumah komersial (nonsubsidi) akan lebih baik. Minat masyarakat mulai tumbuh, terlebih didukung kebijakan pelonggaran regulasi dari Bank Indonesia terkait Loan to Value (LTV) terutama ketentuan uang muka yang lebih ringan.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) NTT, Bobby Pitoby mengungkapkan pasar perumahan komersial di NTT memang sedang lesu jika dibandingkan dengan kondisi di kuartal akhir 2017. Meski begitu, Bobby berharap pasar hunian menengah akan membaik di semester kedua 2018. Penjualan diprediksi akan tumbuh sekitar 30% di semester kedua ini, dibandingkan semester pertama.

“Yang menjadi masalah adalah daya beli masyarakat yang masih lemah, apalagi untuk membeli rumah,” ungkap dia kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Tren pertumbuhan penjualan sudah terlihat dari pelaksanaan REI Expo 2018 yang diadakan REI NTT selama 10 hari dimana rumah yang terjual mencapai 276 unit rumah dan nilai transaksi sebanyak Rp 48 miliar. Padahal, rumah komersial sudah beberapa tahun terakhir mengalami stagnan.

Selama ini, menurut Bobby, rumah komersial hanya mendominasi 10% dari target pembangunan rumah secara keseluruhan di NTT.

Optimisme pengembang di NTT didukung dengan rencana pemberlakuan relaksasi aturan LTV mulai 1 Agustus mendatang. Diharapkan bisa meningkatkan penjualan rumah nonsubsidi di NTT setidaknya hingga 15%. Bobby mengakui, penerapan pelonggaran LTV tidak akan secepat itu bisa dirasakan dampaknya, setidaknya efek positifnya akan terasa pada kuartal akhir 2018.

“Dengan LTV kami berharap dan optimis bisa menambah pasokan dan penjualan rumah untuk segmen komersial. Kemungkinan besar rumah dengan harga Rp 150 juta hingga Rp 400 juta per unit yang akan mulai diminati,” prediksi Bobby.

Sedangkan untuk segmen rumah seharga Rp 400 juta hingga Rp 800 juta masih akan diminati, meski pembelinya hanya sedikit. Adapun rumah mewah NTT dengan kisaran di atas Rp 1 miliar juga masih ada konsumennya, namun sangat segmentif sekalin. Menurut Bobby, pada 2017 ada enam rumah mewah yang dibangun pengembang di provinsi tersebut.

Untuk mendorong gairah pasar, REI NTT pada Oktober nanti kembali akan menggelar REI Expo. Menurut Bobby, hal itu kembali akan dilakukan karena animo masyarakat yang tinggi dan juga pengembang NTT kreatif dalam memberikan promo kepada konsumen. Selain itu, REI NTT juga menyiapkan hadiah menarik dengan nilai yang tidak sedikit. “Kami di NTT optimis, kalau pun penjualan tidak sebesar di Jawa, tetapi akan terjadi pertumbuhan atau setidaknya stabil,” jelas Bobby.

Target Pembangunan
REI NTT pada 2018 menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah. Setiap tahunnya target pembangunan perumahan MBR di NTT terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015, misalnya jumlah perumahan MBR yang dibangun mencapai 896 unit rumah.

Kemudian di tahun 2016 sebanyak 1.654 unit rumah, dan tahun 2017 sudah mencapai 2.411 unit rumah. Selama tahun 2017, dari total rumah yang dibangun yakni 2.411 unit rumah terbagi menjadi dua yakni 377 unit rumah komersial dan 2.044 unit rumah FLPP.

Sementara untuk tahun 2018, dari target 3.000 unit rumah yang akan dibangun, terdiri dari 500 unit rumah komersial dan 2.500 unit rumah bersubsidi.

Terkait kendala dalam hal pemasaran perumahan MBR kepada masyarakat adalah masih adanya biaya-biaya yang harus disiapkan di depan seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), uang muka (DP) serta biaya admin bank saat akan kredit.

Padahal, kata Bobby, pemerintah sendiri telah mengeluarkan surat supaya dilakukan penghapusan BPHTB jika ada warga yang ingin membeli rumah. Selain itu, dia juga berharap pada tahun ini akan ada program lain untuk mendorong masyarakat membeli rumah serta dihilangkannya biaya administrasi bank.

Hingga akhir Mei 2018, sudah terbangun rumah MBR sebanyak 1.124 rumah di NTT. Pasokan sempat terhenti hingga Maret 2018 karena adanya kendala kebijakan dari pemerintah pusat. (Teti Purwanti)