AKTUAL

Percepat Pengembangan Kota-Kota Baru

Administrator | Senin, 05 November 2018 - 11:13:20 WIB | dibaca: 38 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendorong semua pihak untuk memberikan masukan dalam mempercepat tumbuhnya kota-kota baru guna memastikan terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

Sebagai asosiasi dengan anggota yang bergerak di multisektor, REI menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah mengembangkan kota baru yang efisien dan livable. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata saat menjadi panelis di Real Estate Round Table bertajuk “The Economics of New Towns” di Jakarta, Kamis (15/3).

Diskusi ini diselenggarakan oleh Program Studi Arsitektur dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara (Untar) bekerja sama dengan Harvard Club of Indonesia dan Harvard Graduate School of Design.

Seperti diketahui Pemerintah berencana membangun kota-kota baru di luar Jawa, di antaranya ada 11 kota baru, kawasan ekonomi khusus (KEK), 14 kawasan industri dan destinasi pariwisata prioritas.

Menurut Eman, demikian dia akrab dipanggil, dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, pengembang anggota REI memposisikan diri menjadi bagian penting dalam program pemerintah termasuk membangun kota baru (township).

“Saat ini anggota kami ada lebih dari 3.000 perusahaan properti, dan tersebar di 34 provinsi. Bidang usahanya beragam dari perumahan, pengembangan kawasan kota baru, kawasan industri, pariwisata, perkantoran, perdagangan, perhotelan, komersial, dan lain-lain. Ini satu kekuatan besar yang siap membantu pemerintah,” tegas dia.

Eman menambahkan, pengembangan kota-kota baru cukup strategis dan perlu dipercepat karena harus ada sentra-sentra baru di luar Pulau Jawa supaya migrasi atau beban ke arah Jakarta dan sekitarnya tidak terus bertambah. Dengan banyak tumbuh kota baru, maka pembangunan terlebih ekonomi masyarakat Indonesia dapat tumbuh secara merata di semua titik. Hal ini berfungsi juga sebagai redistribusi pertumbuhan penduduk.

Saat ini, ungkap Eman, di Jabodetabek semisal Tangerang saja, angka kelahiran hanya 1%, namun pertumbuhan penduduknya sampai 3,5%. Itu artinya ada 2,5% yang migrasi dari luar ke daerah tersebut. Tanpa ada redistribusi penduduk secara merata, dikhawatirkan ke depan bakal menjadi bom waktu bagi daerah tersebut terutama jika tingkat ketersediaan lapangan kerjanya rendah.

“Akan terjadi konflik sosial, masalah permukiman kumuh dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan dari sekarang,” ujar dia.

Tetapi bila banyak tumbuh kota baru, maka banyak pula lapangan kerja yang akan tersedia. Eman mencontohkan satu mal yang beroperasi sedikitnya mampu menampung 1.000 hingga 2.000 orang tenaga kerja. Demikian juga satu hotel yang beroperasi dapat menyerap 500 hingga 1.000 tenaga kerja. Belum lagi kalau di kota baru itu ada kawasan industri, ratusan ribu lapangan kerja akan tercipta.

Menyadari pentingnya pengembangan banyak kota baru di Indonesia, REI menurut Eman mengharapkan lahirnya satu role model dalam pengembangan kota-kota baru di Indonesia sehingga bisa menjadi panduan bagi pengembang maupun investor yang ingin ikut dalam pengembangan kota-kota baru tersebut.

Terus Dipacu
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan realisasi 11 kota baru di Indonesia.

Ke-11 kota baru tersebut adalah Kota Baru Maja, Kota Baru Pontianak, Kota Baru Sofifi, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Palembang, Kota Baru Manado, Kota Baru Makassar, Kota Baru Sorong, Kota Baru Padang, Kota Baru Banjar Baru dan Kota Baru Jayapura.

Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR Lana Winayanti yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan guna mewujudkan percepatan tersebut pihaknya telah menyusun 10 Master Plan dan Development Plan (MPDP) Kota Baru serta akan menyusul satu MPDP untuk Kota Baru Jayapura.

Menurut dia, saat ini perkembangan kota di Indonesia berlangsung sangat cepat seiring tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Saat ini mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan angkanya akan terus meningkat setiap tahunnya. Akibatnya berbagai masalah perkotaan menjadi semakin kompleks, mulai dari kemacetan, permukiman kumuh, ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi, persampahan dan lain-lain.

Pengembangan kota-kota baru diharapkan menjadi respon yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah di perkotaan yang semakin rumit tadi. Bahkan beberapa kota yang sudah ada kondisinya sekarang banyak yang tidak layak huni, rawan bencana dan meningkatnya aktivitas kriminalitas.

“Pemerintah ingin konsep pengembangan kota baru ini menjadi solusi sehingga ke depan wajah perkotaan di Indonesia lebih aman, nyaman dan layak huni,” kata Lana yang juga menjabat Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Pemerintah, kata dia, akan melibatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan kota-kota baru. Hal itu untuk mengatasi besarnya biaya untuk pengembangan satu kawasan kota baru. Menurut Lana, Kementerian PUPR contohnya sudah berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa pengembang realestat anggota REI dalam pengembangan Kota Baru Maja seperti Ciputra Group, Agung Podomoro Land dan Perum Perumnas.

Tampil sebagai narasumber lain yakni Prof. Richard B. Peiser (Guru Besar Desain Universitas Harvard), Huynh The Du (Dosen Kebijakan Publik, Vietnam), Liong Tjung (Dosen Untar) dan Dimitri Anguelov dari University of California Los Angeles (UCLA).

Prof. Peiser dalam paparannya mengungkapkan dua hal yang menjadi faktor penting keberhasilan suatu pengembangan kota, yakni dari segi tanah atau lokasi yang tersedia dan akan dijadikan pembangunan kota.

Selain itu, dari segi biaya yang harus cukup banyak untuk penyediaan fasilitas apalagi dengan adanya dukungan dari pemerintah maka keberhasilan suatu pengembangan kota kemungkinan besar akan berhasil. Tak hanya itu, faktor waktu juga harus benar-benar diperhitungkan, “Harus berlangsung sekitar 7 tahun karena setelah 7 tahun sering sekali terjadi naik turunnya perekonomian yang mengakibatkan gagalnya pembangunan kota baru,” kata Prof. Peiser.

Salah satu contoh pembangunan kota baru yang telah berhasil dilakukan yaitu di kota Bundang, Korea Selatan. Banyak faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan kota baru ini, seperti lokasinya yang startegis hanya berjarak 30 menit dari pusat kota Seoul.

Pemerintah Korea Selatan juga mendukung dengan menyediakan akses jalan dan transportasi, juga penyediaan public area yang memadai. Selain itu, faktor lain keberhasilan kota baru ini adalah karena letaknya yang cukup dekat dengan Seoul membuat banyak orang-orang kaya di Seoul ingin tinggal di Bundang.

Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan mengatakan, kegiatan ini sebagai kontribusi Untar dalam memberikan solusi secara akademis terhadap permasalahan yang dihadapi baik masyarakat maupun pemerintah sehubungan dengan maraknya kota baru.

Menurut dia, kegiatan ini juga diadakan sebagai bahan evaluasi serta memberi dan memperoleh masukan terkait pembuatan kebijakan pengembangan kota baru di Indonesia dari sudut pandang yang lain, baik kegagalan maupun kesuksesan pegembangan kota baru di dunia dan Asia. (Rinaldi)